MALANGTIMES - Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang tak lelah terus untuk mengingatkan masyarakat, khususnya para pemilik gedung mengenai pentingnya dokumen Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Kepemilikan itu penting bagi sebuah bangunan gedung yang digunakan untuk publik.

Sebab, dengan memiliki SLF, hal tersebut akan menjamin keandalan dari sebuah bangunan gedung. Dan sebaliknya, jika tidak memiliki dokumen SLF, maka keandalan dari bangunan gedung tersebut masih diragukan. Bisa saja gedung tersebut rentan untuk terjadi adanya kecelakaan, kebakaran atau bahkan robohnya bangunan.

"Kami selalu mendorong para pelaku usaha, pemilik gedung, agar mereka yang belum melakukan kepengurusan SLF, segera mengajukan, sosialisasi juga terus dilakukan," ungkap Kepala DPUPR, Hadi Santoso.

Selain keandalan gedung terjamin,  dengan memiliki SLF, maka hal tersebut juga akan menaikkan nilai usaha para pelaku usaha. Sebab masyarakat yang memanfaatkan gedung tersebut akan merasa lebih nyaman dan yakin manakala gedung yang mereka datangi benar-benar terjamin keamanannya.

Misalkan saja, sebuah hotel memiliki SLF, kemudian sertifikat SLF tersebut dipajang di depan hotel dan bisa dilihat oleh para pengunjung, tentu hal itu akan menambah minat pengunjung karena merasa terjamin keamanannya ketika menginap di hotel tersebut.

"Jika mereka misalnya menjual gedung tersebut, yang jelas sudah mengantongi SLF, maka secara nilai jualnya tentu juga akan naik. Termasuk saat berurusan dengan pihak perbankan tentu juga akan lebih mudah," tambah Sekretaris DPUPR Sumardi Mulyono dalam kesempatan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, masa berlaku SLF bagi bangunan gedung, sekolah, rumah tinggal dan rumah deret yang berlantai dua berjangka waktu 20 tahun. Sedangkan bangunan gedung hunian rumah tinggal yang  sederhana ditetapkan jangka waktu 5 tahun. SLF sendiri memiliki dua aspek persyaratan administratif dan teknis. Dua poin ini menjadi acuan pengujian penerbitan legalitas SLF.

Terkait syarat-syarat pengajuan SLF, terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh pemilik gedung, di antaranya sebagai berikut.

1. Fotocopy IMB yang dilegalisir pejabat berwenang (BP2T) beserta fotocopy bukti kepemilikan tanah atau Sertifikat atau AJB maupun Petok D yang dilegalisir Pejabat Pembuat Tanah (BPN/Camat/Notaris).

2. Fotocopy rencana tapak (Site Plan) atau AP yang dilegalisir pejabat berwenang (DPUPR).

3. Fotocopy Ijin penggunaan air bawah tanah yang dilegalisir pejabat berwenang (BP2T).

4. Fotocopy Analisa Dampak Lingkungan (Andal) yang dilegalisir Pejabat berwenang (DLH).

5. Fotocopy Analisa Dampak Lalu lintas (Andal Lalin) yang dilegalisir pejabat berwenang (Dishub).

6. Fotocopy Sertifikat K3 pada saat konstruksi termasuk kondisi lift penumpang, lift barang dan Instalasi Penangkal petir yang dilegalisir Pejabat berwenang (Disnaker).

7. Fotocopy rekomendasi untuk bangunan yang berada di sempadan sungai (Dinas Pengairan)

8. Fotocopy bukti pembayaran sampah dari Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah (DLH)

9. Fotocopy gambar rencana struktur beserta perhitungannya (Konsultan)

10. Fotocopy gambar rencana arsitektur yang memuat denah dan potongan beserta pertelaannya yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal (Asbuild Drawing Kontraktor)

11. Fotocopy gambar rencana jaringan dan Instalasi listrik, air bersih, pipa gas, pemadam kebakaran ( data isi ulang tabung dan masa kadaluwarsanya) dan jaringan lainnya (Konsultan)

12. Fotocopy gambar rencana jaringan pembuangan air limbah, jaringan air hujan, fasilitas pembuangan atau pengolahan sampah dan fasilitas Parkir sesuai dengan tingkat keperluannya (Konsultan)

13. Fotocopy hasil pemeriksaan kualitas bangunan dari penyedia jasa/konsultan pengkajian teknis bangunan gedung (Bukti Serah terima dan Jaminan)

14. Fotocopy HO/SIUP/TDP yang dilegalisir pejabat berwenang (BP2T), yang berbadan hukum harus ada Akta Pendirian dan

15. Susunan pengurus dari notaris serta berkas administrasi lainnya.