Ilustrasi MCW Sebut Pengelolaan Pendopo Agung Jadi Hotel Rawan Permainan Bawah Meja
Ilustrasi MCW Sebut Pengelolaan Pendopo Agung Jadi Hotel Rawan Permainan Bawah Meja

MALANGTIMES - Rencana alih fungsi Pendopo Agung Kabupaten Malang sebagai hotel dan penunjang wisata dinilai Malang Corruption Watch (MCW) sama sekali tak menyalahi aturan. Syaratnya, proses itu dijalankan dengan cara yang benar serta sesuai peraturan dan undang-undang. 

Namun, ketika pengelolaan pendopo yang dialihkan sebagai hotel itu diserahkan kepada pihak ketiga, MCW menilai akan sangat rawan terjadi permainan bawah meja. Apalagi kalau sampai terjadi tukar guling (ruilslag) aset. Hal itu mengacu pada beberapa kasus ruilslag atau tukar-menukar aset daerah yang banyak terjadi. 

"Saya dan teman-teman MCW sempat mendengar memang rencana alih fungsi lendopo sebagai hotel atau penunjang wisata. Sempat juga menelusuri. Katanya ada ruilslag dengan pihak ketiga," kata Koordinator MCW M. Fachruddin saat ditemui di Kantor MCW Jl Joyosuko Metro No 42. 

Pria berkacamata itu menyampaikan, ruilslag telah diatur dan memiliki kekuatan hukum. Di antaranya diatur dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350/KMK.03/1994 tentang Tata Cara Tukar-menukar Barang Milik/Kekayaan Negara.

Kemudian, ketentuan pengelolaan barang atau kekayaan milik negara dan daerah lebih lanjut diatur secara baku dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

"Aturan itu ketat. Tentu membatasi kepala daerah berbuat sewenang-wenang. Dan proses ruilslag tidaklah mudah," imbuh pria berkacamata itu. 

Menurut Fachrudin, proses ruilslag terhadap Pendopo Agung Kabupaten Malang sangat tidak dibenarkan. Terlebih, Pendopo Agung merupakan salah satu aset bersejarah. 

Ketika diserahkan kepada pihak ketiga, ditakutkan nilai sejarah itu luntur. Sebab,nanti sepenuhnya pendopo akan menjadi lahan bisnis. Bahkan, bisa saja hilang unsur sejarah dan budaya dari bangunan tersebut. 

Fachrudin menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Malang mengelola aset daerah tersebut secara mandiri. Tentunya dengan menonjolkan nilai tradisi dan budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Sehingga Pemerintah Kabupaten Malang masih bisa mengontrol keberadaan aset tersebut. 

"Salah satunya bisa dibuatkan BUMD, meskipun pada dasarnya MCW masih mencatat banyak BUMD di Kabupaten Malang yang bermasalah. Tapi itu lebih baik ketimbang harus diserahkan ke pihak ketiga," tandasnya. 

Menurut Fachrudin, pengelolaan secara mandiri nantinya dapat menambah pendapatan  daerah. Minimal mampu menghidupi kawasan pendopo itu sendiri saat nantinya sudah berubah status sebagai hotel ataupun tempat penginapan. 

Fachrudin pun membeberkan beberapa kasus tentang ruilslag atau tukar guling yang selama ini banyak merugikan Pemerintah Kabupaten Malang sendiri. Di antaranya adalah nilai tukar lahan yang tak sesuai. Padahal sudah jelas dalam aturan disebutkan bahwa dalam tukar guling, nilainya harus sama. 

"Dan kesepakatan bawah meja itu hampir sering terjadi. Namun memang susah ditelusuri dan dapat dilakukan hanya melalui operasi tangkap tangan (OTT)," ucapnya. 

Meski begitu, rekam jejak praktik kesepakatan bawah meja dapat ditelusuri melalui dokumen aset milik pemerintah daerah itu sendiri. Sayangnya, selama ini, data terkait aset daerah sangat susah diakses. "Bukan hanya di Malang Raya. Keterbukaan tentang berapa jumlah aset yang ada itu susah didapat di hampir semua daerah di Indonesia," ujar  Fachrudin.

Sementara itu, berdasarkan sumber internal, dikatakan jika praktik bawah meja itu memang sangat mungkin terjadi.  Sederet modus selalu dilancarkan untuk mencapai hasil dan keuntungan bagi segelintir pihak melalui proses tukar guling. 

Beberapa modus pun dilancarkan, bahkan oleh kepala daerah yang sedang memimpin bersama dengan jaringan internalnya. Melalui sebuah skenario khusus, proses ruilslag itu sangat mungkin dilakukan dengan mudah. 

Berkaca dari sederet kasus yang ada di beberapa daerah berkaitan dengan ruilslag, skenario pertama yang dijalankan adalah kepala daerah melakukan pengumuman melalui media massa terkait akan adanya proses alih fungsi aset pemerintah daerah yang dimiliki. 

Pengumuman dalam media massa itu menjadi salah satu jembatan yang menunjukkan kepada masyarakat bahwa proses ruilslag berlangsung terbuka. Seolah investor dari mana pun dapat mengikuti proses lelang dari proyek yang tengah direncanakan tersebut. 

"Tapi secara tiba-tiba saja, sudah ada pemenang proyek yang dilelang selang beberapa bulan setelah ada koar-koar di media tanpa ada pengumuman formal yang jelas," katanya. 

Sebelum melakukan publikasi terkait rencana alih fungsi, biasanya sudah ada kesepakatan antara pejabat di lingkup pemerintah daerah dengan kelompok jaringan investor yang dekat dan ditunjuk. Pengusaha itu pun berpotensi mendapat peluang besar untuk menang. 

Katakanlah ada tiga pengusaha yang mengikuti lelang. Tak jarang dua perusahaan lain hanya sebagai pelengkap. Sementara satu perusahaan yang sudah ditunjuk sejak awal dapat membuat penawaran yang lebih menarik ketimbang pengajuan dari dua perusahaan lain melalui ketentuan khusus. Sehingga perusahaan yang telah ditunjuk memiliki syarat yang lebih lengkap untuk bisa ditunjuk. 

"Bahkan terkadang yang mengikuti lelang itu pengusaha di jaringan yang sama. Jadi, sudah ditentukan pemenangnya. Nanti ada pembagiannya sendiri," imbuhnya lagi. 

Mirisnya lagi, kongkalingkong itu tidak hanya sebatas pada pemangku jabatan dan investor yang ditunjuk. Melainkan juga pada proses pembentukan tim khusus yang selalu dibuat saat ada proses ruislag. 

Tim khusus itu di antaranya memiliki tugas untuk membuat taksiran harga dari tanah dan bangunan yang merupakan aset pemerintah daerah. Secara aturan, mestinya mereka berasal dari tim independen yang dapat memberi hasil netral. "Tapi tak jarang tim khusus ini juga dijadikan boneka saja," tambahnya 

Tim khusus tersebut dapat saja membuat harga tanah aset daerah yang sebenarnya mencapai, misalnya, Rp 2 miliar, namun pada klausul yang dibuat dalam dokumen menjadi hanya Rp 1 Miliar. Kemudian sisa dari harga tanah sesungguhnya itu dijadikan bancakan atau dibagi-bagikan kepada pihak terkait. 

"Setelah semuanya berjalan mulus, perusahaan yang ditunjuk menang lelang, maka bukan tidak mungkin ada uang setor di awal sebelum proyek berjalan. Nanti, saat dan sesudah proyek dijalankan, juga pasti ada aliran anggaran lain yang mengucur," bebernya lagi. 

Sehingga untuk menekan kebocoran itu, dibutuhkan tim independen yang berasal dari akademisi, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk pada rencana alih fungsi Pendopo Agung Kabupaten Malang. Sebab, nilai dari pekerjaan tersebut dipastikan sangat besar. 

"Nilai pengerjaan alih fungsi Pendopo Agung itu sangat besar. Maka harus libatkan tim independen, apalagi kalau akan dipihakketigakan atau di-ruilslag. Jelas harus ada tim independen. Kalau perlu, KPK harus dilibatkan agar tak terjadi praktik kotor yang tak diinginkan," pungkasnya.