20 Persen Pajak Porporasi Wisata Pantai Perhutani, Penyebab Sulitnya Bangun Akses Infrastruktur

MALANGTIMES - Sampai akhir tahun 2018 lalu, wisata pantai masih tetap menjadi primadona bagi wisatawan dalam menghabiskan waktunya dibandingkan dengan wisata lain yang bertebaran di berbagai desa di Kabupaten Malang.

Kondisi tersebut tentunya kerap membuat masyarakat umum berhitung tentang berapa banyak penghasilan daerah dan masuk dalam pendapatan asli daerah (PAD) dari destinasi wisata pantai tersebut.

Hal ini didasarkan pada masih banyaknya infrastruktur pendukung wisata pantai, khususnya jalan, yang masih jauh dari ekspektasi masyarakat banyak. Berlubang, rusak, sempit dan membuat wisatawan yang melewatinya merasakan tidak nyaman.

Dari beberapa data yang dikumpulkan oleh MalangTIMES, dengan asumsi pendapatan tahun lalu senilai Rp 5,7 miliar dari 15 wisata alam berbentuk kawasan pantai di bawah pengelolaan Perhutani, maka pendapatan yang masuk PAD Kabupaten Malang tidak secara langsung senilai pendapatan yang dibukukan tersebut.  "Ada pembagian dari pendapatan  tersebut. Kami (Pemkab Malang) mendapat 20 persen dari pajak porporasinya. Nominalnya kami tidak tahu persis. Tapi dari informasi Bapenda, dua tahun  pariwisata menyumbang sekitar Rp 30 miliar," kata Made Arya Wedanthara, kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Malang, Jumat (25/01/2019).

Nominal pendapatan tersebut dimungkinkan dari berbagai pajak pendukung pariwisata yang ada. Baik dari pajak restoran, hiburan, hotel sampai dengan retribusi karcis.

Pantai Teluk Asmara, salah satu wisata pantai yang dikelola Perhutani (Ist)

Sedangkan, untuk pendapatan dari wisata pantai yang berada di wilayah Perhutani, tahun lalu sekitar Rp 1,14 miliar. Asumsinya perhitungan dari  20 persen  pajak porporasi  dari pendapatan kotor sebesar Rp 5,7 miliar. 

Dengan pendapatan tersebut, tentunya memang menjadi sulit bagi Pemkab Malang untuk membangun secara total infrastruktur pendukung wisata pantai yang sangat banyak dan tentunya luas seperti jalan wisata yang nyaman dan aman bagi wisatawan saat menuju Malang selatan yang memiliki medan ekstrem. Ini terlihat dari pembangunan jembatan baja di Jurang Mayit, Srigonco, Bantur, yang membutuhkan waktu bertahun-tahun penyelesaiannya dikarenakan kendala anggaran daerah. 

Belum lagi akses jalan menuju wisata pantai yang terbilang sangat panjang dan diperlukan berbagai pembangunan. Baik pelebaran, pemaprasan jalan karena tikungan tajam, sampai pada hal lainnya.

Lantas, sisa pendapatan wisata pantai setelah dipotong pajak porporasi 20 persen untuk apakah? Mungkin itulah yang terdapat dalam benak khalayak banyak.

Dari data Perhutani, sisa pendapatan dari wisata pantai sebesar 80 persen masih dibagi lagi menjadi beberapa kebutuhan. Setelah pendapatan dipotong pajak porporasi yang diambil dari karcis atau tiket masuk ke lokasi wisata, pendapatan tersebut dibulatkan kembali hitungan persentasenya, yaitu menjadi 100 persen. Baru dibagi lagi dengan komposisi,  yakni Perhutani mendapat 35 persen dan LMDH (lembaga masyarakat desa hutan) antara 30-33 persen. Sisanya untuk mitra kelola seperi desa dan muspika. Masing-masing mendapatkan pembagian  2-4 persen.

"Komposisi pendapatan dan pembagiannya seperti itu. Karenanya, untuk meningkatkan PAD, kita terus melakukan berbagai perbaikan layanan dan inovasi," ujar Asisten Perhutani (Asper) Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Sumbermanjing Suyatno.

Adanya rencana penambahan fasilitas penunjang serta perbaikan layanan dan inovasi tujuannya agar pengunjung merasa lebih nyaman dan semakin banyak berkunjung ke wilayah pantai yang dikelola oleh Perhutani.

Target kunjungan yang tahun lalu tidak tercapai dikarenakan faktor cuaca serta berbagai peristiwa tsunami telah dipatok  tahun 2019. BKPH Sumbermanjing menargetkan pendapatan dari sektor pariwisata meningkat 10 persen. Atau bisa meraup pendapatan sebesar Rp 8,47 miliar. 

"Semakin tinggi kunjungan, maka pajak porporasi juga semakin besar. Ini yang kita coba untuk capai agar PAD bisa juga meningkat," pungkas Suyatno.

Top