Pemkot Malang Tegaskan Pengembang Perumahan Bersubsidi Wajib Bangun Fasum Sesuai Ketentuan Undang-Undang

Merananya Beli Rumah Subsidi Ketua REI Malang  6

MALANGTIMES - Sesuai dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman, setiap pengembang wajib menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos). 

Aturan itu berlaku bagi pengembang perumahan subsidi maupun non-subsidi. Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi menyampaikan, setiap pengembang wajib menyediakan fasum dan fasos sebagaimana ketentuan yang ada. Termasuk bagi perumahan bersubsidi yang sebagian dananya digelontorkan pemerintah pusat. 

"Dalam aturannya, fasum dan fasos wajib disediakan pengembang. Tidak pandang bulu meskipun itu perumahan bersubsidi," jelasnya. Fasiltas yang dimaksud itu antara lain seperti jalan penghubung, drainase, taman bermain, tempat ibadah dan ruang terbuka hijau. 

Namun semuanya memang tergantung pada perjanjian yang telah dilakukan antara konsumen dan pengembang. Meski begitu, pengembang wajib menyediakan tanah seluas 30 persen dari total keseluruhan pembangunan dalam site plan sebagai fasum dan fasos. Karena memang kaitannya dengan mobilitas warga itu sendiri. 

Sementara Pemerintah Kota Malang sendiri, menurut Diah memiliki produk hukum yang berkaitan dengan pembangunan perumahan, baik subsidi maupun non-subsidi. Salah satunya berkaitan dengan luasan lahan pemakaman yang wajib difasilitasi dan disiapkan pengembang. 

Hal itu tercatat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang nomor 3 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemakaman. Dalam Perda tersebut tercatat beberapa poin penting. Di antaranya adalah kewajiban menyediakan lahan pemakaman seluas dua persen dari total lahan dalam site plan

"Jadi setiap perumahan wajib memenuhi ketentuan itu. Jika tidak izin tidak akan dikeluarkan itu," imbuh perempuan berhijab itu. 

Dalam pasal 20 ayat 1, lanjutnya, dikatakan setiap Pengembang Perumahan/Pengusaha Real Estate dan sejenisnya berkewajiban menyediakan lahan utilitas umum untuk tempat pemakaman penduduk yang tertuang dalam rencana tapak (site plan) atau Advice Planning (AP) seluas minimal 2 persen (dua persen) dari luas tanah yang akan dibangun oleh pengembang atau sejenisnya pada lokasi tersebut. 

Sementara jika tidak memungkinkan untuk mengembangkan pemakaman di kawasan tersebut, maka pengembang wajib menyediakan lahan pengganti di tempat lain yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau memberikan dana pengganti sebelum ditetapkan rencana tapak (site plan) atau Advice Planning (AP) sebagaimana dalam pasal 20 ayat 2. 

"Pengembang perumahan atau pengusaha Real Estate wajib memberikan dana pengganti penyiapan lahan atau tempat pemakaman kepada Pemerintah Daerah sebanding dengan harga tanah yang seharusnya disediakan. Lalu pemerintah daerah wajib mencarikan tempatnya," tutur Diah.

Top