JATIMTIMES - Sejarah Islam memasuki persimpangan penting ketika kepemimpinan umat tidak lagi berjalan di jalur yang sama seperti masa Rasulullah SAW dan para khalifah awal. Di fase inilah nama Muawiyah bin Abu Sufyan muncul sebagai figur sentral, bukan hanya sebagai pemegang kekuasaan, tetapi sebagai simbol perubahan arah politik Islam yang dampaknya terasa hingga berabad-abad kemudian.
Pada masa sepeninggal Nabi Muhammad SAW, umat Islam dipimpin oleh empat khalifah yang dikenal sebagai Khulafa al-Rasyidin. Kepemimpinan mereka dibangun di atas prinsip musyawarah, keterbukaan, dan tanggung jawab moral, meneladani langsung praktik Rasulullah SAW.
Baca Juga : Kalender Jawa Weton Sabtu Kliwon 3 Januari 2026: Hindari Hajatan Besar
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi mengingatkan posisi istimewa para sahabat dengan bersabda, “Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar Gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai satu mud atau setengahnya dari infak mereka.”
Situasi berubah drastis setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dari era Khulafa al-Rasyidin. Kekuasaan politik Islam kemudian beralih ke Dinasti Umayyah, dengan Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai pemimpin utamanya. Peralihan ini bukan sekadar pergantian figur, tetapi juga perubahan sistem. Pola kepemimpinan yang sebelumnya partisipatif perlahan bergeser menjadi lebih terpusat dan tertutup.
Muawiyah sendiri bukan tokoh baru dalam pemerintahan Islam. Karier politiknya mulai menanjak ketika Khalifah Umar bin Khattab menunjuknya sebagai Gubernur Syam pada 639 M. Dari wilayah ini, Muawiyah membangun basis kekuatan yang stabil, rapi secara administrasi, dan mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Kepemimpinannya mencerminkan prinsip amanah yang kelak ditegaskan Rasulullah SAW dalam hadis, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” Hadis ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam Islam bukanlah hak istimewa, melainkan beban tanggung jawab yang kelak dipertanyakan.
Salah satu langkah strategis Muawiyah selama menjabat gubernur adalah pembentukan armada laut Muslim pertama. Kebijakan ini memperkuat posisi militer Islam, khususnya dalam menghadapi ancaman Bizantium di kawasan Mediterania. Dari sini terlihat bahwa Muawiyah memiliki visi politik dan militer yang pragmatis, berorientasi pada efektivitas dan kekuatan negara.
Ketegangan politik mencapai puncaknya setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada 656 M. Tragedi ini mengguncang persatuan umat dan memicu perbedaan tajam dalam menyikapi penegakan keadilan.
Muawiyah menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum qishash sebelum baiat kepada khalifah baru dilakukan. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib berpandangan bahwa stabilitas negara harus dipulihkan terlebih dahulu agar penegakan hukum tidak memicu konflik yang lebih luas.
Perbedaan pandangan ini kemudian bermuara pada Perang Shiffin, salah satu konflik internal terbesar dalam sejarah Islam awal. Perang tersebut tidak melahirkan kemenangan mutlak, tetapi justru memperdalam polarisasi politik di tubuh umat. Dalam konteks inilah sebagian sahabat memilih untuk menjauh dari konflik.
Baca Juga : Liburan Nataru, 7.190 Kendaraan Masuk ke Jawa dari Bali
Sikap ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, “Akan terjadi fitnah; orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada yang berlari.”
Setelah Ali bin Abi Thalib wafat dan Hasan bin Ali mengundurkan diri dari jabatan khalifah demi menjaga persatuan umat, Muawiyah akhirnya diakui sebagai khalifah pada 661 M. Peristiwa ini menandai berakhirnya era Khulafa al-Rasyidin dan dimulainya pemerintahan Dinasti Umayyah secara resmi. Sebagai khalifah, Muawiyah menjalankan pemerintahan dengan pendekatan administratif yang kuat, menitikberatkan pada loyalitas, kecakapan, dan efektivitas kerja.
Di masa pemerintahannya, ekspansi wilayah Islam terus berlanjut, termasuk upaya pengepungan Konstantinopel. Namun, kebijakan Muawiyah yang paling banyak menuai perdebatan adalah penunjukan putranya, Yazid, sebagai penerus kekhalifahan. Langkah ini dipandang sebagai titik awal perubahan sistem kepemimpinan Islam menuju pola monarki herediter.
Meski demikian, mayoritas ulama menempatkan konflik antara Ali dan Muawiyah dalam bingkai ijtihad. Rasulullah SAW bersabda, “Apabila seorang hakim berijtihad lalu benar, maka ia mendapat dua pahala. Jika ia berijtihad lalu keliru, maka ia mendapat satu pahala".
