JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo secara resmi mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Terafiliasi Kegiatan Premanisme, Senin (8/9/2025). Pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo atau akrab disapa Mas Rio, dengan tujuan memperkuat iklim investasi dan keamanan daerah.
Dalam arahannya, Mas Rio menegaskan bahwa salah satu penghambat utama investasi di daerah adalah disparitas sosial ekonomi yang masih terlalu jauh. Kondisi tersebut kerap mendorong sebagian kelompok masyarakat untuk melakukan tindakan yang tanpa disadari justru menghambat investasi.
Baca Juga : Pangeran Pringgalaya dan Tumenggung Mertalaya: Arsitek Penaklukan Brang Wetan pada Masa Sultan Agung
“Saya harap Satgas Ormas Terafiliasi Premanisme ini bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif, terbebas dari gangguan LSM atau ormas yang terafiliasi dengan premanisme,” ujar Mas Rio dalam sambutannya.
Mas Rio juga meminta agar satgas dapat bekerja dengan pola sinergitas dan komunikasi intensif. Ia menekankan pentingnya koordinasi rutin dalam bentuk pertemuan informal maupun formal untuk bertukar informasi dan menyusun agenda bersama.
“Saya ingin mendapatkan laporan secara berkala. Kuncinya adalah seberapa sering satgas ini duduk bersama, ngopi, dan saling bertukar informasi. Kalau butuh tempat atau sekretariat, silakan ajukan pinjam pakai gedung yang belum termanfaatkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mas Rio optimistis bahwa dengan terbentuknya satgas tersebut, iklim investasi di Kabupaten Situbondo akan semakin kondusif. Ia percaya satgas akan mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sesuai amanat pusat.
Sementara itu, Ketua Satgas Ormas Situbondo Syaiful Bahri atau akrab disapa Bang Ipoel Sakera menyatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Menurut dia, pendataan seluruh LSM maupun ormas yang ada di Situbondo akan menjadi fondasi penting dalam penertiban.
“Kita akan lihat datanya, lalu kita akan coba menertibkan sesuai dengan data yang ada di Bakesbangpol. Kami pastikan bahwa iklim investasi di Situbondo baik-baik saja. Isu yang mengatakan daerah ini tidak cocok untuk investasi jelas salah,” tegas Bang Ipoel.
Ia juga menambahkan bahwa kehadiran investor di Situbondo harus dipandang sebagai mitra pembangunan, bukan ancaman. “Investor bukan penjajah. Mereka datang membawa lapangan pekerjaan dan kesejahteraan untuk masyarakat Situbondo. Investor juga harus menjadi mitra pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia,” ungkapnya.
Baca Juga : Bentuk Komisi Daerah Lansia, Pemkot Batu Punya PR Perlindungan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan
Di sisi lain, Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo Buchari menjelaskan bahwa pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah pusat, kata Buchari, memantau langsung perkembangan satgas di daerah secara berkala melalui rapat daring.
“Dasar pengukuhan ini adalah perintah presiden melalui Kemendagri. Setiap minggu pusat memantau lewat Zoom meeting, daerah mana saja yang sudah membentuk satgas maupun yang belum,” jelasnya.
Buchari menambahkan, Satgas Ormas Situbondo terdiri dari berbagai elemen, mulai dari unsur forkopimda hingga LSM, dengan total anggota sebanyak 48 orang. Mereka diberi tugas utama untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap ormas yang terafiliasi dengan premanisme.
“Tujuannya agar daerah tetap kondusif, sekaligus menekan aksi-aksi premanisme yang bisa merusak citra daerah. Dengan begitu, Situbondo akan semakin terbuka bagi investor dan masyarakat pun merasakan manfaatnya,” pungkas Buchari.
