JATIMTIMES - Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menyebut terdapat pembatasan aktivitas kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Malang.
Pembatasan aktivitas kegiatan kunker ke luar daerah bagi seluruh anggota DPRD Kabupaten Malang ini merupakan respons yang dilakukan oleh jajaran anggota DPRD Kabupaten Malang mengingat situasi dan kondisi saat ini yang sedang tidak kondusif.
Baca Juga : Pemkab Situbondo Gelar Istigosah untuk Negeri, Lagu Indonesia Raya 3 Stanza Bergema Penuh Khidmat
Pasalnya saat ini gelombang protes mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil masih terus berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Malang Raya, salah satunya di Kabupaten Malang.
Oleh karena itu, pihaknya menyebut akan melakukan pembatasan aktivitas kegiatan kunker ke luar daerah, apalagi ke luar negeri. "Pasti akan kita batasi untuk kegiatan-kegiatan, baik itu karena ada imbauan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menunda kegiatan perjalanan dinas untuk ke luar daerah," ungkap Darmadi kepada JatimTIMES.com, Senin (1/9/2025).
Namun, saat ini pihaknya sedang meminta laporan dari Sekretaris DPRD Kabupaten Malang terkait apakah ada aktivitas kegiatan kunker dari jajaran anggota DPRD Kabupaten Malang dalam waktu dekat.
"Alhamdulillah teman-teman ada semua di sini, tidak ada kunjungan kerja. Cuma nanti kami akan minta laporan kepada sekwan apakah ada agenda-agenda kunjungan atau tidak dalam waktu dekat," tutur Darmadi.
Tetapi untuk kegiatan kunker para anggota DPRD Kabupaten Malang di wilayah Kabupaten Malang masih terus rutin berlangsung. Hal itu dikarenakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi para anggota DPRD Kabupaten Malang. "Jadi tetap kalau yang di dalam daerah tetap bisa kita lakukan karena ini menjadi tupoksi kami DPRD Kabupaten Malang," kata Darmadi.
Baca Juga : Lakukan Langkah Antisipasi, DPRD Kota Malang Pastikan Aktivitas Kedewanan Tetap Berjalan
Sementara itu, pihaknya mengaku telah mendapatkan informasi terkait adanya instruksi dari Presiden RI Prabowo Subianto dan imbauan dari Kementerian Dalam Negeri RI mengenai pembatasan aktivitas kegiatan kunker ke luar daerah bagi seluruh kepala daerah maupun para pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Malang.
Darmadi mengatakan, pihaknya akan segera melakukan evaluasi kegiatan dari seluruh para anggota DPRD Kabupaten Malang dan pada Selasa (2/9/2025) besok pihaknya baru akan melakukan rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Malang terkait dengan kegiatan para anggota DPRD Kabupaten Malang. Nantinya pihaknya akan mengawasi sesuai dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto dan imbauan dari Kementerian Dalam Negeri RI.
