JATIMTIMES - Pada suatu pagi yang mencekam di awal tahun 1813, Kota Probolinggo terperanjat oleh ledakan amarah rakyat yang telah lama terpendam. Api menyala di perbatasan kota, genderang perlawanan ditabuh, dan darah mengalir di jalanan. Para petani, nelayan, dan rakyat kecil bangkit, bersatu mengguncang kekuasaan seorang taipan Tionghoa bernama Han Tik Ko, pemilik penuh tanah dan otoritas di wilayah Probolinggo.

 Inilah sebuah tragedi berdarah yang kemudian dikenal sebagai "Kepruk China Probolinggo", sebuah babak pahit dalam sejarah kolonial Jawa Timur yang memperlihatkan ketegangan laten antara penguasa ekonomi, birokrasi kolonial, dan rakyat bumiputera yang tertindas.

Latar Belakang: Privatisasi Probolinggo oleh Han Tik Ko

Baca Juga : 25 Agustus Memperingati Hari Apa? Ini Daftarnya

Han Tik Ko, seorang pedagang dan pejabat etnis Tionghoa yang telah mengumpulkan kekayaan melalui jalur perdagangan dan hubungan dekat dengan pemerintahan Hindia Belanda, memperoleh hak kepemilikan penuh atas Probolinggo pada tahun 1810. Ia diberi gelar "Mayor China" dan kuasa penuh sebagai tuan tanah atas wilayah itu, dengan otoritas hampir mutlak atas tanah, hasil bumi, dan penduduknya. Jabatan ini diberikan oleh Daendels, gubernur jenderal Hindia Belanda, yang kala itu menerapkan kebijakan fiskal ketat dan menjual hak-hak penguasaan tanah demi menopang kas kolonial yang kosong.

Dalam sistem ini, Probolinggo bukan sekadar wilayah administrasi, melainkan wilayah konsesi ekonomi privat. Han Tik Ko menjadi simbol konkret kapitalisasi atas tanah Jawa: bukan sebagai bupati atau pejabat negara, melainkan pemilik teritorial, dengan segala hak prerogatif atas tanah, pajak, dan kerja paksa.

Menurut laporan Belanda dan arsip kontemporer, Han Tik Ko menerapkan kebijakan eksploitasi luar biasa keras. Pajak dinaikkan berkali-kali lipat, bahkan penduduk dikenai berbagai pungutan ekstra seperti cukai air, iuran jalan, dan kewajiban kerja rodi di perkebunan tebu. Ketika musim paceklik dan wabah melanda, tidak ada dispensasi atau keringanan. Rakyat kelaparan, tetapi setoran tetap ditagih secara brutal.

Dinamika Sosial: Ketegangan Rasial dan Ketimpangan Ekonomi

Kekuasaan Han Tik Ko tidak hanya bersifat administratif dan ekonomi, tetapi juga simbolik. Ia menjadi figur elite non-pribumi yang berkuasa atas mayoritas penduduk bumiputera. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang melebar, diperparah oleh perbedaan etnis, menumbuhkan sentimen anti-Tionghoa yang eksplosif.

Dalam berbagai catatan, baik dalam laporan Belanda maupun narasi lokal seperti babad dan cerita tutur, digambarkan bagaimana aparat Han Tik Ko bersikap kejam terhadap rakyat kecil. Tanah dirampas, hasil bumi dijarah atas nama pajak, dan siapa pun yang menolak bisa dipenjara atau disiksa. Tidak ada lembaga pengaduan. Tidak ada keadilan. Ketika hukum menjadi alat kekuasaan, keputusasaan menjadi bibit pemberontakan.

Meletusnya Pemberontakan: Awal Januari 1813

Tanggal pasti meletusnya pemberontakan tidak sepenuhnya jelas, tetapi sumber kolonial menyebutkan awal Januari 1813 sebagai permulaan kerusuhan besar. Rakyat dari desa-desa sekitar, dipimpin tokoh-tokoh lokal yang identitasnya sebagian besar tak tercatat dalam dokumen resmi, menyerbu pusat administrasi Han Tik Ko di Probolinggo.

Gudang-gudang pangan dibakar. Rumah-rumah milik pejabat Tionghoa dijarah. Han Tik Ko yang menyadari situasi kritis mencoba melarikan diri, tetapi upayanya sia-sia. Ia berhasil ditangkap oleh massa pemberontak dan dibunuh secara brutal di depan umum, sebuah klimaks dari kemarahan yang telah lama mendidih.

Laporan Mayor William Thorn dalam The Conquest of Java menggambarkan peristiwa ini sebagai bentuk anarki yang tidak terkendali. Namun dari sudut pandang rakyat Jawa, peristiwa ini merupakan bentuk pembalasan dan keadilan sosial, sebuah revolusi petani melawan sistem penindasan yang dilegalkan kolonialisme.

Reaksi Pemerintah Inggris dan Runtuhnya Sistem Land Grant

Baca Juga : Syekh Datuk Kahfi: Ulama Malaka, Guru Siti Jenar Perintis Caruban Larang

Pemberontakan ini terjadi pada masa transisi kekuasaan: setelah Belanda tumbang, Jawa berada di bawah kekuasaan Inggris dengan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles sebagai administrator tertinggi. Raffles, yang baru mulai melaksanakan reformasi agraria berbasis sistem sewa tanah (land rent), melihat insiden Probolinggo sebagai bukti nyata kegagalan sistem land grant ala Daendels.

Ia segera menghapuskan praktek penjualan wilayah kepada individu swasta. Wilayah Probolinggo disita kembali oleh pemerintah dan statusnya diubah menjadi wilayah administratif biasa, tidak lagi dimiliki secara pribadi. Kebijakan ini menjadi bagian awal dari reformasi besar Raffles dalam pengelolaan tanah di Jawa, yang mencoba merestorasi kewenangan negara sambil menekan kekuasaan elite lokal dan pemilik modal individu.

Namun, jejak tragedi itu tak mudah terhapus. Pemberontakan rakyat Probolinggo menjadi sinyal pertama bahwa sistem kolonial, jika terlalu memihak kapital dan mengabaikan keadilan sosial, akan melahirkan ledakan dari bawah. Dalam banyak hal, Kepruk Cina 1813 adalah cermin kecil dari apa yang kemudian meletus dalam Perang Jawa (1825–1830).

Tragedi, Perlawanan, dan Pelajaran Sejarah

Peristiwa Probolinggo 1813 bukan sekadar kerusuhan rasial atau amuk massa tanpa arah. Ia adalah ekspresi sosial dari sistem kolonial yang korup, ketimpangan yang akut, dan kekuasaan yang kehilangan legitimasi. Han Tik Ko, dengan segala kontroversinya, adalah figur yang menjelma simbol penindasan sistemik dalam kerangka kolonialisme ekonomi.

Pemberontakan ini juga menandai awal dari kesadaran kolektif rakyat Jawa bahwa tanah, kerja, dan kehidupan mereka bukan milik penguasa asing, baik berkulit putih, kuning, maupun priyayi lokal. Dalam arus sejarah panjang perlawanan Jawa, tragedi ini menjadi prolog penting menuju kebangkitan politik rakyat.

Kini, dua abad setelah peristiwa itu, nama Han Tik Ko nyaris tak dikenal, dan kisah pemberontakan rakyat Probolinggo tenggelam dalam kabut sejarah. Namun luka sosialnya, jejak traumanya, dan pesan politiknya masih bergema. Sejarah mengajarkan, bahwa kekuasaan tanpa keadilan akan menjemput kehancurannya sendiri.