JATIMTIMES - Sejarah panjang Kesultanan Mataram kerap diwarnai krisis legitimasi. Perebutan takhta, disertai dendam berdarah antarsaudara, membentuk lingkaran kekerasan yang menjalar hingga ke luar negeri.
Setelah wafatnya Pakubuwana I pada tahun 1719, benih konflik itu kembali menyala dan melahirkan Perang Takhta Jawa Kedua. Dalam pusaran konflik ini, tampil sosok Panembahan Herucakra, putra sah Pakubuwana I, yang memilih membangun kekuatan mandiri di Sokawati dan menolak tunduk kepada Kartasura di bawah pemerintahan Amangkurat IV.
Baca Juga : Graha Bangunan Blitar Hadirkan Tren Wall Panel Kayu untuk Hunian Modern
Keputusan Herucakra bukan sekadar perlawanan pribadi. Ia adalah refleksi pergolakan elite Jawa awal abad ke-18: persilangan antara loyalitas trah, hasrat kedaulatan lokal, tekanan kolonial VOC, dan peran para adipati mancanegara. Narasi ini menyingkap bagaimana Herucakra, bersama para bangsawan Sokawati dan para adipati sekutu, membangun benteng pertahanan di tepi Bengawan, menantang penggabungan kekuatan, lalu bertahan hingga titik darah penghabisan.
Wahyu, Wasiat, dan Perlawanan: Arya Dipanegara dari Sokawati
Perlawanan Herucakra bukan sekadar soal tahta. Dalam bingkai babad, ia tampil sebagai simbol perlawanan spiritual: pembawa wasiat ayahandanya, penerus wahyu keprabon, serta penjaga kepercayaan tentang kedaulatan mancanegara yang tidak boleh dipasrahkan kepada siapa pun. Ketika Panembahan Herucakra akhirnya tumbang, harapan rakyat kecil di Sokawati pun ikut padam. Namun, dendam sejarah itu tidak pernah benar-benar padam. Ia terus menjalar dalam ingatan generasi-generasi berikutnya.
Dalam tradisi lisan dan naskah-naskah babad, nama Dipanegara (atau Diponegoro) dilekatkan pada lebih dari satu tokoh. Tokoh pertama adalah Pangeran Arya Dipanegara, putra Pakubuwana I dari Kartasura, yang menolak pengangkatan saudaranya menjadi Amangkurat IV, lalu meninggalkan istana dan membangun kekuasaan mandiri di Sokawati, Madiun. Ia kemudian dikenal sebagai Panembahan Herucakra. Tokoh kedua adalah Bendara Pangeran Harya Dipanegara, putra Sultan Hamengkubuwana III dari Yogyakarta, yang kelak memimpin Perang Jawa (1825–1830) melawan VOC dan diakui sebagai pahlawan nasional.
Agar tidak rancu, penting untuk memahami bahwa Panembahan Herucakra memiliki garis legitimasi langsung dari Pakubuwana I, raja Kartasura. Pakubuwana I sendiri lahir pada tahun 1648 di Kraton Plered, dengan nama Gusti Raden Mas Derajat, putra Amangkurat I dari permaisuri Kanjeng Ratu Wetan, seorang bangsawan trah Kajoran-Pajang. Sebelum naik takhta, ia bergelar Pangeran Puger, dan sempat menobatkan diri sebagai Susuhunan Ngalaga ing Mataram saat terjadi pemberontakan Trunajaya pada 1677. Namun, setelah saudaranya, Amangkurat II, kembali dari pengungsian, ia memilih mengalah dan memberikan dukungan penuh.
Pakubuwana I resmi dinobatkan sebagai raja pada 6 Juli 1704, di tengah kekacauan pasca-Perang Suksesi Mataram. Dari sejumlah permaisuri dan selir, beliau memiliki 22 anak, salah satunya adalah Raden Mas Papak, putra dari Mas Ajeng Tejavati asal Wotgaleh. Kelak, Raden Mas Papak dikenal dengan berbagai nama: Raden Mas Sungkawa, Raden Nata Vira, Raden Dipataruna, dan akhirnya dianugerahi gelar Pangeran Arya Adipati Dipanegara, sebelum dikenal sebagai Panembahan Herucakra Senapati Panatagama.
Herucakra memilih jalan berbeda dari saudaranya. Ia menolak struktur kekuasaan Kartasura sekaligus menolak tunduk kepada keraton tandingan Kartasekar yang didirikan oleh Raden Mas Sudomo atau yang dikenal sebagai Pangeran Arya Blitar bersama Pangeran Purbaya, dua putra Pakubuwana I dari permaisuri Ratu Mas Blitar. Di Sokawati, wilayah strategis di barat Bengawan Madiun, ia membangun pusat kekuatan yang memadukan otoritas politik dengan legitimasi spiritual.
Perlu dicatat, gelar Dipanegara atau Diponegoro bukan milik eksklusif seorang tokoh semata. Gelar ini umum dianugerahkan kepada pangeran berdarah Mataram yang dianggap sebagai senapati, penjaga tata pemerintahan dan martabat keraton. Selain Herucakra, suami kedua putri Sultan Hamengkubuwana I (wafat 1787), dan adik Pakubuwana IV (wafat 1811), juga pernah tercatat menggunakan gelar ini. Karena dalam satu waktu hanya satu pangeran boleh menyandangnya, maka Sultan Hamengkubuwana III kemudian menganugerahkan gelar Dipanegara kepada putra sulungnya, tokoh yang kelak memimpin Perang Jawa.
Di masa pembuangannya, Pangeran Diponegoro menyerahkan gelar itu kepada putra sulungnya, yang dikenal sebagai Diponegoro Kedua, sebagai bentuk pewarisan simbolis atas misi perjuangannya.
Menurut catatan Julius Knoerle, Diponegoro sendiri pernah menjelaskan makna dari namanya:
“Dipo” berasal dari kata Sanskerta dīpa, yang berarti pembawa cahaya, kehidupan, dan kekuatan. Sementara “Negoro” berarti negeri atau wilayah kekuasaan. Maka Diponegoro berarti:
“seseorang yang memberi pencerahan, kekuatan, dan kemakmuran kepada negara.”
Pewaris Takhta yang Membelot
Babad Tanah Jawi mencatat Panembahan Herucakra bukan semata sebagai pemberontak, melainkan sebagai pewaris sah trah Pakubuwana I yang mengambil jalan berbeda di tengah pusaran pertikaian suksesi. Keputusannya untuk menyingkir ke Sokawati, Madiun, justru menyalakan bara dendam politik yang melibatkan berbagai tokoh, dari Arya Jaya Puspita dan Panji Surenggana, hingga Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwana, seorang raja tandingan yang mengklaim legitimasinya sendiri.
Menurut Babad Tanah Jawi jilid ke-113, mula-mula Arya Dipanegara ditugasi Pakubuwana I untuk menumpas Adipati Surabaya, Arya Jaya Puspita. Namun, sejarah berbelok di Japan: Jaya Puspita justru merangkul Arya Dipanegara, menobatkannya sebagai raja di Madiun setelah Panji Kartayuda berhasil menaklukkan daerah itu. Penobatan ini menandai lahirnya gelar baru: Senapati ing Ngalaga Ngabdurahman Sayidin Panatagama, atau Panembahan Herucakra. Gelar itu tidak sekadar lambang kedaulatan, tetapi juga mantra spiritual yang diyakini memperkuat wibawa sang raja sinebut di mata rakyat Sokawati.
Keputusan Arya Dipanegara untuk menerima gelar tersebut membuka babak konflik baru. Alih-alih membekuk Jaya Puspita sesuai titah Kartasura, Herucakra justru menjalin koalisi dengan barisan penentang pusat. Hubungan segitiga antara Herucakra, Jaya Puspita, dan Panji Kartayuda kian mesra, menandingi hegemoni Kartasura yang di era Amangkurat IV kian melekat pada kepentingan VOC.
Sayangnya, politik loyalitas di Jawa tidak pernah ajeg. Seiring waktu, Jaya Puspita dan para punggawa Japan mulai goyah. Di balik layar, Pangeran Blitar, yang kelak bergelar Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwana, menanamkan pengaruhnya melalui Kartasekar—keraton tandingan di barat Kartasura. Ia membujuk Arya Jaya Puspita, Panji Surenggana, dan Kartayuda agar meninggalkan Herucakra dan memusatkan kekuatan pada gerakan Kartasekar. Motif spiritual dan dendam darah bertemu di sini: penolakan Herucakra untuk tunduk pada Kartasura dianggap sebagai pengkhianatan terhadap “kesepakatan keluarga besar trah Mataram.”
Sejarah mencatat bahwa Amangkurat IV naik takhta setelah wafatnya Pakubuwana I, dengan restu para elite keraton serta dukungan kepentingan Kompeni Belanda. Namun, garis pewarisan tak pernah sesederhana tafsir silsilah. Pangeran Arya Dipanegara, putra Pakubuwana I, menolak pengangkatan saudaranya sebagai raja. Ia memilih menyingkir ke Sokawati, wilayah subur dan strategis di sepanjang aliran Bengawan, lalu menahbiskan diri sebagai Panembahan Herucakra, seorang raja mandiri yang mengklaim legitimasi melalui wahyu keprabon.
Penolakan Herucakra untuk “menyembah” Kartasura lahir dari keyakinan bahwa wasiat ayahanda mewariskan hak kuasa mancanegara padanya. Dengan wadyabala Sokawati yang terlatih dan dukungan beberapa adipati, ia yakin dapat mempertahankan kedaulatan kecilnya.
Sementara itu, para pangeran lain, termasuk Pangeran Arya Blitar dan Pangeran Purbaya, memilih jalur frontal: menyerang Kartasura secara langsung. Kartasura lalu meminta bantuan VOC, menjadikan konfrontasi makin pelik: perang saudara ini tidak hanya menumpahkan darah sesama trah Mataram, tetapi juga membuka pintu intervensi asing.
Diplomasi Gagal, Sumbu Pemberontakan Membara
Baca Juga : 4 Gunung di Indonesia Tutup Jalur Pendakian Saat 17 Agustus 2025
Berkali-kali utusan dari Kartasekar, yakni keraton tandingan Kartasura yang dipimpin Pangeran Arya Blitar atau Sultan Ibnu Mustafa Pakubuwana dan berada di bawah kendali Pangeran Purbaya, dikirim ke Sokawati. Tujuannya jelas, membujuk Panembahan Herucakra agar kembali ke pangkuan keluarga dan memperkuat barisan Kartasari untuk menghadang dominasi Kompeni. Namun setiap utusan selalu kembali dengan tangan hampa. Bagi Panembahan Herucakra, penyatuan kekuatan hanya berarti penyerahan diri. Dalam catatan Babad Kartasura, penolakannya tercatat tegas dalam kalimat yang menggema, “Tak lajim seorang raja menghadap raja lain.”
Kegagalan ini membuat Purbaya geram. Ia beralih ke strategi tekanan. Sekutu pun dicari: Adipati Japan Jayapuspita digandeng untuk membuka front serangan. Surat rahasia dikirim, menekankan Herucakra “berbahaya” bagi stabilitas Kartasura. Adipati Japan, semula sangsi, akhirnya geram pula ketika mendengar Herucakra semakin memperkuat benteng Sokawati.
Bagi Purbaya, Kartasura yang ia bela bukan sekadar istana bagi raja boneka yang dikendalikan Amangkurat IV. Kartasura adalah simbol garis keturunan Mataram yang harus tetap utuh di bawah kendali keluarga. Herucakra, dengan kerajaannya sendiri di Sokawati, dipandang telah membelah warisan dinasti karena menolak tunduk kepada keraton tandingan Kartasekar yang dibangun oleh Purbaya dan Arya Blitar. Dalam logika babad, setiap penguasa mandiri yang berdiri di luar kesepakatan keluarga dianggap sebagai pemberontak kedua, meskipun sama-sama melawan raja pusat.
Sementara itu, Herucakra sibuk memperluas pengaruhnya ke Nguter dan Tampingan, merekrut petani menjadi prajurit. Desas-desus menyebut Herucakra menjanjikan perlindungan dari pungutan pajak Kartasura yang mencekik. Sokawati menjelma benteng perlawanan, menjadi simbol raja mandiri: pusat alternatif bagi para petani, bekel, dan ulama yang kecewa pada keraton.
Benteng Sokawati Dikepung
Sumbu konflik meledak pada penyerbuan pasukan gabungan Adipati Japan Jayapuspita, Sasranagara, dan prajurit Surabaya. Dari catatan babad, pengepungan ini terjadi ketika wadyabala Herucakra sedang lengah. Meriam prajurit Surabaya memuntahkan peluru tanpa ampun ke luar benteng Sokawati. Anak panah beterbangan. Tanah di tepi Bengawan merah oleh darah.
Herucakra berusaha memukul mundur musuh. Dalam kepungan, ia melambaikan busurnya pada Adipati Sasranagara, menantangnya duel. Namun di tengah hiruk-pikuk senjata, pertarungan satu lawan satu mustahil. Prajurit Surabaya menyerbu masuk, memecah barisan Herucakra. Selir-selir raja diboyong, istana dirampas. Herucakra, yang melihat bentengnya rontok, memutuskan melarikan istri-istri dan putra-putranya melalui pintu darurat, membobol tembok benteng malam itu juga.
Kisah rakyat mengabadikan balasan karma: Adipati Sasranagara, penyerbu Sokawati, konon wafat mengenaskan. Tubuhnya busuk, kemaluannya bengkak akibat kutukan. Ia mati menjerit, meratapi persekutuan sesama saudara yang berubah jadi kutukan.
Herucakra, tercerai-berai dari pasukan, mundur ke Semanggi. Kartasura, yang murka mendengar keengganannya “menghadap” meski utusan diutus, mengerahkan pasukan baru. Demang Kenceng dikirim membawa pakaian, emas, dan pesan damai, tetapi Herucakra tetap menolak. Kartasura pun kehilangan sabar: wadyabala Solo, Jejeneng, dan Kartasura memburu Herucakra ke Semanggi. Terdorong, Herucakra menyingkir ke Genting.
Namun Genting menjadi kubur bagi harapannya. Penduduk setempat, mungkin karena tekanan dari pihak Kartasura, menangkap Herucakra. Kudanya dipanahi, istri-istrinya terluka. Sang raja mandiri melarikan diri ke belantara Tembayat dan bermalam di rumah Pangeran Wangsadirja. Dari tempat inilah Herucakra diangkut kembali ke Kartasura dengan tandu, lambang penaklukan atas seorang pewaris takhta yang gagal menegakkan kedaulatan.
Sumber lain menyebutkan, di Baturetna, Herucakra kembali terdesak. Pilihannya tragis: tunduk pada Kartasura yang saat itu dikendalikan oleh Amangkurat IV dan Kompeni, atau menyerahkan diri kepada Sultan Ibnu Mustafa, sesama pemberontak yang membawa gerbong Kartasekar dan Japan. Herucakra memilih yang terakhir. Keputusan ini menegaskan rapuhnya jaringan kekuasaan feodal Jawa. Para pangeran saling mengklaim legitimasi, tetapi gagal membangun basis kekuasaan yang benar-benar mandiri dari intrik internal.
Panembahan Herucakra: Akhir Riwayat Sang Raja Sinebut
Pada tahun 1721, Kartasura di bawah pemerintahan Amangkurat IV bersekongkol dengan VOC dan mengirim pasukan besar untuk menggempur Kartasekar. Tiga kekuatan utama, yakni Kartasekar, Madiun, dan Japan, dipaksa bersatu menghadapi satu musuh bersama. Namun, keunggulan persenjataan modern Kompeni dan taktik politik adu domba VOC sulit dibendung. Koalisi tersebut akhirnya tercerai berai. Para tokoh utama seperti Herucakra, Sultan Ibnu Mustafa, Pangeran Purbaya, Adipati Natapura, dan Raden Jimat mundur ke Madiun, lalu bergerak ke Panaraga, hingga akhirnya ke Kediri.
Ketika Sultan Ibnu Mustafa wafat karena sakit pada tahun yang sama, dan Pangeran Purbaya ditangkap lalu dibuang ke Batavia pada tahun 1723, tulang punggung pemberontakan pun runtuh. Panembahan Herucakra, sang raja sinebut yang pernah dielu-elukan di tepian Bengawan, akhirnya ditangkap. Catatan VOC menyebut ia diasingkan ke Pulau Ekap, meskipun versi lain menyatakan Sri Lanka atau bahkan Tanjung Harapan yang dikenal sebagai Kaap de Goede Hoop. Perlawanan spiritual yang ia bawa pun berakhir dalam pengasingan yang sunyi, jauh dari tanah leluhurnya.
Beberapa pengikut setianya mengalami nasib serupa. Adipati Natapura, Surapati, Suradilaga, dan Jaka Tangkeban dibuang ke Selong. Pangeran Jimat, yang menjadi juru kunci simbolik Kartasekar, dipenjara di Kartasura dan akhirnya mengakhiri hidupnya di dalam sel tahanan. Sejarah Jawa mencatat episode ini sebagai gambaran rapuhnya klaim darah bangsawan dalam menghadapi kekuasaan pusat, serta kuatnya cengkeraman VOC dalam menumpas benih-benih otonomi lokal yang masih bertahan.
Sementara itu, Pangeran Arya Dipanagara (Panembahan Herucakra) meninggalkan warisan yang lebih lembut namun berdampak panjang: keturunan. Ia menikah dengan Raden Ayu Sulbiyah, adik kandung Amangkurat IV, yang dikenal pula sebagai Nyi Ageng Karang. Putri sulung mereka, Gusti Kanjeng Ratu Kencana (Raden Ajeng Sepuh), kelak menjadi permaisuri Sultan Hamengkubuwana I, pendiri Kesultanan Yogyakarta. Putri berikutnya, Raden Ayu Mangkunegoro Madiun, dinikahkan dengan Adipati Madiun Kanjeng Pangeran Mangkudipuro, dan wafat di Pandanwarih. Putri ketiga, Raden Ayu Danupoyo, menjadi istri dari Raden Mas Ragu.
Selain keturunan dari permaisuri, Herucakra juga memiliki anak dari para selir, salah satunya Raden Ayu Kusuma. Dua selir lainnya, Raden Ayu Badri dan Raden Ayu Daba, turut menemaninya dalam pengasingan di Cape Town, Afrika Selatan, dan wafat di sana tanpa meninggalkan keturunan.
Setelah puluhan tahun hidup dalam pengasingan, Arya Dipanagara kembali ke Surakarta pada 1751. Tahun berikutnya, ia mengembuskan napas terakhir dan dimakamkan di Astana Pajimatan Imogiri, tempat para raja Mataram bersemayam. Di situlah jejak seorang raja sinebut terhenti, yang pernah berdiri melawan garis trah, kemapanan tahta, dan kuasa Kompeni.
