JATIMTIMES - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru terkait jumlah penduduk miskin di Jawa Timur (Jatim) hingga Maret 2025 masih sebanyak 3,876 juta jiwa. Dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin Jatim berkurang sebanyak 17,94 ribu jiwa.
Secara persentase, penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat sebesar 9,50 persen. Angka tersebut menurun 0,06 persen poin terhadap September 2024. Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Wiji Pamungkas buka suara terkait hal ini.
Baca Juga : Warga Sidoarjo Tempuh Jalur Hukum Usai Beli Rumah di Kota Batu Ratusan Juta Malah Tak Dibangun
"Memang sepanjang 2024 kemarin angka kemiskinan ekstrim atau angka kemiskinannya turun. Tapi meskipun turun, tidak mengubah atau tidak menggeser peringkat Jawa Timur sebagai pemilik jumlah masyarakat miskin terbanyak di Indonesia," ungkap Puguh, Sabtu (26/7/2025).
Jatim memang masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Urutan kedua dan ketiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak masing-masing diduduki Jawa Barat (Jabar) dengan 3,654 juta jiwa penduduk miskin, dan Jawa Tengah (Jateng) dengan 3,366 juta jiwa penduduk miskin.
"Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim sebenarnya cukup luar biasa. Tetapi memang masalah kemiskinan di Jawa Timur ini perlu dijadikan sebagai perhatian yang cukup serius, mengingat Jawa Timur ini menjadi salah satu penopang bagi keberlangsungan Indonesia secara luas," urai politisi PKS ini.
Selain itu, Puguh menilai, banyaknya penduduk miskin di Jatim tak lepas dari fakta bahwa Jatim merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia. Selain itu, jumlah kabupaten/kota di Jatim juga menjadi yang terbanyak, yakni 38 kabupaten/kota.
Sayangnya, dari 38 kabupaten/kota tersebut tidak semua memiliki kemampuan fiskal yang sepadan. Puguh menyoroti adanya disparitas kemampuan fiskal kabupaten/kota yang masih cukup timpang.
"Jadi kalau kita melihat antara Jatim bagian utara, Jatim bagian selatan, Jatim bagian timur, Jatim bagian barat, ini kan masih tidak bisa disamaratakan kemampuan fiskalnya. Yang salah satu dampak dari kemampuan fiskal ini adalah terkait dengan kemampuan daerah untuk mendongkrak atau mendorong semakin kecilnya angka kemiskinan," paparnya.
Karena itu, legislator asal Dapil Malang Raya itu mendorong Pemprov Jatim untuk terus berupaya meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah. Ia menilai, daerah-daerah yang selama ini menjadi kantong-kantong kemiskinan perlu mendapat dukungan infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai.
"Memang ke depan pemerataan pembangunan ini menjadi salah satu kunci ya untuk mengatasi disparitas pembangunan, termasuk disparitas ekonomi yang terjadi di Jawa Timur tersebut," tandasnya.
Sejalan dengan itu, Puguh juga menyinggung urusan ketenagakerjaan. Banyaknya penduduk miskin di Jatim juga erat kaitannya dengan tingkat pengangguran yang juga masih tinggi. Sedangkan ketersediaan lapangan pekerjaan juga terbatas.
Terkait hal ini, ia mendorong adanya optimalisasi 16 Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimiliki Pemprov Jatim. Ia menegaskan bahwa BLK harus adaptif sesuai dengan kebutuhan industri hari ini.
"Jadi yang BLK-BLK yang sudah usang, yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan industri hari ini, saya pikir harus diganti dan harus direvitalisasi. Supaya 16 BLK yang dimiliki oleh Pemprov Jatim ini bisa memberikan menjadi solusi terhadap lapangan pekerjaan yang sangat minim sekali," urainya.
"Sehingga menjadi alternatif anak-anak SMA, SMK, ataupun lulusan S1 yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja, mereka bisa berwirausaha melalui pelatihan-pelatihan yang difasilitasi oleh BLK yang dimiliki oleh Pemprov Jatim," lanjutnya.
