JATIMTIMES - Abad ke-17 menorehkan babak penting dalam lintasan sejarah politik pesisir utara Jawa Timur. Di tengah riuh gelombang perdagangan global dan ekspansi kekuasaan raja-raja pedalaman, Surabaya tampil sebagai pusat maritim yang tidak hanya menguasai muara Brantas, tetapi juga membentangkan jaringan hegemoni hingga Borneo. Tidak banyak yang menduga, di balik pelabuhan sibuk Gresik, di sanalah simpul informasi perihal konflik, diplomasi, dan pertarungan ideologi Jawa lama melawan percaturan kolonial mulai tercatat secara rinci.
Penelusuran ini hendak membentangkan bagaimana Surabaya pada masa sekitar tahun 1600–1625 bukan hanya sebuah kota pelabuhan, melainkan sebuah kerajaan maritim dengan daerah taklukan luas, armada dagang yang berlayar hingga Banda, bahkan relasi patron-klien dengan kerajaan-kerajaan di seberang Kalimantan. Dari catatan loji Belanda, Babad Tanah Djawi, hingga surat-surat para pelaut, tersusun mozaik yang menghidupkan ulang “rantai kekuasaan” Surabaya — rantai yang pada akhirnya menjadi medan konflik terbuka dengan Mataram di bawah Panembahan Krapyak.
Baca Juga : Prediksi Cuaca Jawa Timur Minggu, 20 Juli 2025: Umumnya Cerah
Pusat Pesisir: Surabaya dan Gresik
Semenjak berabad-abad lalu, Gresik telah menjadi gerbang penting. Seperti ditulis oleh Tomé Pires pada awal abad ke-16, Gresik dikenal sebagai pangkalan pelayaran bagi orang Jawa untuk menukar rempah-rempah dengan beras dan tekstil. Di situlah lintas niaga lintas Nusantara berpadu, memakmurkan bandar Surabaya di hulunya. Menurut De Graaf, semenjak 1602 kantor dagang Belanda berdiri di Gresik — bukan hanya memuat surat-surat perdagangan, tetapi juga memberi gambaran konflik lokal antara Surabaya dan rival-rivalnya.
Pada 27 April 1602, Laksamana Jacob van Heemskerck mendirikan loji di Gresik, disusul Laksamana Wijbrand van Warwijck pada 1608. Raja Surabaya yang kala itu beristana di Sedekari (Sidoarjo) menyetujui pendirian loji Belanda, asalkan para pedagang Belanda tidak mengganggu orang Portugis. Di sinilah tampak benang merah kebijakan raja pesisir: memanfaatkan rivalitas Eropa untuk menjaga jalur niaga rempah.
Daerah Jajahan di Jawa Timur
Artus Gijsels dalam laporan tahun 1622 mencatat, Gresik, Jortan, dan Sedayu jelas dikuasai Raja Surabaya. Bahkan, catatan loji Belanda tertanggal 26 Mei 1610 menyebut Gresik dikelola seorang penguasa bergelar Kanjeng Reksa Dana, yang diduga seorang Tionghoa (Gina). Sumber Valentijn menambahkan, Pasuruan dan Blambangan pun masuk jaringan taklukan Surabaya.
Hubungan dengan Pasuruan menarik dicermati. Pada 1614, Babad Tanah Djawi mencatat Pasuruan diperintah Adipati Pekik, putra Raja Surabaya sendiri. Hal ini membantah dugaan bahwa Pasuruan sempat memerintah Surabaya; sebaliknya, Pasuruan adalah cabang dinasti Surabaya. Keberadaan Adipati Pekik menjadi kunci penting yang kelak memengaruhi jalannya konflik dengan Mataram, terutama ketika Panembahan Krapyak mulai memaksakan hegemoni Mataram ke jalur utara Jawa.
Blambangan, yang terletak di ujung timur Jawa, ditaklukkan oleh Surabaya. Penaklukan ini tercatat oleh W. Lodewijcksz, Rouffaer, dan Ijzerman, yang menyebutkan bahwa awak kapal Pelayaran Pertama Belanda sempat menyaksikan peristiwa tersebut. Dengan demikian, rantai kekuasaan Surabaya membentang dari muara Brantas hingga pesisir timur Jawa, memperkuat posisi Surabaya sebagai salah satu bandar terkuat di Nusantara.
Jaringan Pedalaman: Japan, Wirasaba, dan Kediri
Kekuasaan Surabaya tidak berhenti di jalur pesisir. Dalam catatan De Graaf (2001: 136), para raja Surabaya mengangkat bupati di beberapa wilayah pedalaman seperti Japan, Wirasaba, dan Kediri. Namun, pengangkatan ini kerap tidak diiringi restu penuh dari pejabat setempat. Ini menandakan sifat kekuasaan Surabaya: lebih sebagai patron maritim yang menanam pengaruh di pedalaman melalui jalur sungai, bukan penaklukan militer penuh seperti Mataram.
Fleksibilitas inilah yang menjelaskan mengapa para penguasa Surabaya sering tidak menetap di tempat. Raja Jortan pada 1601, misalnya, dilaporkan sedang berada di Pasuruan. Mobilitas elite pesisir ini tidak lepas dari jalur perahu yang menjangkau sepanjang pantai utara, mengikat satu bandar ke bandar lain melalui sungai-sungai pendek yang bermuara ke laut Jawa.
Daerah Taklukan di Luar Jawa: Sukadana, Landak, Banjarmasin
Pengaruh Surabaya bahkan merentang menyeberangi Laut Jawa. Salah satu bukti paling menarik adalah Kerajaan Sukadana di Kalimantan. L.C.D. van Dijk dan G.W. Vreede (1862: 139–140) menduga Sukadana berada di bawah Raja Surabaya — dan hal ini dikuatkan oleh surat dari Gresik bertanggal 26 Mei 1610 yang mencatat Ratu Sukadana mengirim utusan ke Surabaya untuk mengadukan sengketa pulau Karimata dengan Belanda.
Valentijn juga menyebut Raja Surabaya pernah menaklukkan Landak di Borneo, serta mempertahankan pengaruhnya cukup lama di sana. Gubernur Kendal, dalam suratnya Maret 1622, menegaskan bahwa Sukadana dan Landak masih tercatat sebagai wilayah Surabaya. Sultan Agung pun tampak menyadari pentingnya rantai kekuasaan pesisir ini: pada 1622, Sultan Agung menasihati agar VOC tidak mendirikan loji di wilayah itu karena rakyatnya terkenal “beringas dan keras kepala”.
Nama Banjarmasin pun sempat disebut sebagai daerah jajahan Surabaya. Meski De Kroniek van Bandarmasin (A.A. Cense, 1928) tidak menguatkan klaim ini, pengaruh Jawa di Martapura terpatri dalam artefak: balok kayu bertulis aksara Jawa tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Bahasa Melayu Banjar yang sarat kosakata Jawa pada abad ke-17 semakin menegaskan peran Surabaya dalam lalu lintas budaya di Borneo bagian selatan.
Ambisi ke Banda: Simpul Jalur Rempah
Tidak hanya Borneo, Surabaya bersama Tuban dan Makassar pun disebut Laksamana Cornelis Matelief pada 1608 sebagai pihak yang mencoba memperluas pengaruh ke Kepulauan Banda. Catatan P. Tiele (1877–1887 VII: 86) mengindikasikan, meski tidak jelas seberapa jauh usaha itu berhasil, Surabaya sempat berperan mendamaikan orang-orang Banda dalam perjuangan mereka melawan Belanda. Usaha diplomasi ini gagal karena penolakan dari bangsawan muda Banda.
Sebagian sejarawan menduga pengaruh Surabaya di Banda hanya berupa permukiman pedagang atau kantor dagang kecil. Namun, gelombang perahu Surabaya yang melintas Malaka, Maluku, Ambon, Banda, hingga Solor, sebagaimana diakui oleh Jan Pieterszon Coen, memperlihatkan jangkauan niaga pesisir yang tidak bisa diremehkan. Dalam surat Coen (Colenbrander dan Coolhaas 1919 hingga 1953, jilid 50, halaman 226) tertulis: “Yang satu kemari, yang lain ke sana dengan perahunya untuk mencari nafkah.”
Persimpangan Politik: Loji Belanda di Gresik
Bagi Belanda, kehadiran loji di Gresik pada 1602–1615 ibarat pos pengamatan perihal dinamika Surabaya. Di sinilah catatan tentang konflik Mataram–Surabaya berkelindan dengan kepentingan VOC. Raja Surabaya, meskipun mengizinkan loji Belanda berdiri, menuntut agar kepentingan Portugis tidak diganggu. Hal ini memicu friksi, misalnya dalam insiden tahun 1607 ketika sang raja marah kepada komandan Belanda, Hendrick Brouwer, akibat kapal Surabaya berlayar ke Banda.
Ironisnya, VOC tetap berupaya menjaga hubungan dengan Surabaya. Pada Juni 1612, permintaan Raja akan meriam akhirnya dipenuhi oleh Gubernur Jenderal Pieter Both, meski sebelumnya ditolak Brouwer. Strategi Raja Surabaya jelas: memainkan persaingan Eropa demi menyeimbangkan tekanan Mataram.
Benturan dengan Mataram: Dendam Panjang
Namun, perluasan Mataram ke jalur utara Jawa membawa bencana bagi jaringan pesisir Surabaya. Surat Laksamana Pieter W. Verhoeven dari Sukadana (22 Mei 1610) sudah menyiratkan ketakutan: “Di sini tersiar berita bahwa Mataram, yang dipanggil Kaisar Jawa, merencanakan menyerang semua tempat ini…” (Commelin 1616 II: Bab 15).
Menurut catatan Andries Soury, peperangan ini berlangsung sekitar empat tahun. Komandan Brouwer yang tiba di Selat Madura pada 1611 pun mendapati Surabaya porak-poranda. Pada 1613, Gresik dibakar Mataram, loji Belanda rata dengan tanah. Panembahan Hanyakrawati, meskipun tidak pernah menembus Surabaya secara langsung karena benteng rawa dan tembok, sukses menghancurkan lingkar pertahanan satelitnya: Jortan, Gresik, Lamongan.
Baca Juga : Pinjam Motor Tak Dikembalikan, Pemilik Memaafkan setelah Lapor Polisi
Babad Sangkala mencatatnya dalam tarikh Jawa: tahun 1531 Jawa (1609 Masehi) tercantum sebagai saat Surabaya mulai pinaranan, tanda awal perjalanan militer. Pada tahun 1612, Adipati Martalaya memimpin ekspedisi ke Lamongan. Kronologi Jawa ini melengkapi detail dari catatan Belanda: pertempuran Surabaya adalah wujud perlawanan gagah berani wilayah pesisir terhadap ideologi penaklukan agraris yang dibawa oleh Mataram.
Dinamika Ideologi dan Dendam Sejarah
Pertarungan Surabaya melawan Mataram lebih dari sekadar konflik dagang. Ia menjelma benturan ideologi politik Jawa: pesisir dengan identitas maritim, jaringan niaga, dan diplomasi multikultural, berhadap-hadapan dengan Mataram yang menekankan konsolidasi agraris dan spiritualitas sinkretik di bawah naungan Raja sebagai Kaisar Jawa.
Adipati Pekik, putra Raja Surabaya yang kelak menyerahkan diri dan menikah dengan adik Sultan Agung, menjadi simbol konvergensi. Penaklukan Sukadana, rencana penaklukan Banjarmasin, serta proyek besar Sultan Agung untuk menekan Surabaya hingga ke batas timur Jawa, semuanya memperlihatkan bahwa Surabaya merupakan rantai penghubung antara dunia pesisir global dan politik pedalaman.
Warisan Rantai Maritim Surabaya
Jejak Surabaya pada abad ke-17 menegaskan satu hal: identitas Jawa tidak pernah bersifat tunggal. Jalur Sungai Brantas, bandar Gresik, Pasuruan, Blambangan, hingga lintas jalur menuju Borneo menjadi saksi bagaimana wilayah pesisir membangun jejaring antarpulau, jauh sebelum Mataram menanamkan bendera penaklukan.
Warisan jaringan kekuasaan Surabaya, meski akhirnya terbenam di bawah dominasi Mataram, tetap menyisakan nyawa pada struktur sosial pesisir Jawa Timur. Di kemudian hari, ketika gelombang Islam pesisir, jaringan dagang, dan semangat perlawanan rakyat bangkit lagi, benihnya dapat ditelusuri ke balik loji Gresik, pelabuhan Karimata, dan balok kayu aksara Jawa di Martapura.
Dalam narasi besar Nusantara, Surabaya abad ke-17 adalah jawaban bahwa perlawanan tidak hanya datang dari pedalaman. Ia juga lahir dari pelaut-pelaut pesisir, para penguasa sungai, dan ikatan patron-klien lintas pulau. Jejaknya barangkali telah terhapus dari benteng-benteng rawa, tetapi tidak lenyap dari dendam sejarah yang menumbuhkan gelora perlawanan di kemudian hari.
Pangeran Pekik, Amangkurat II, dan Lahirnya Kartasura: Jejak Panjang Warisan Surabaya
Dalam denyut sejarah Jawa abad ke-17, nama Surabaya bukan sekadar pelabuhan dagang pesisir, melainkan pusat perlawanan yang warisannya membelah jalur kekuasaan hingga ke jantung Mataram. Surabaya, dengan garis darah ulama Sunan Ampel dan jaringan niaga santri, bertahan gigih menolak hegemoni Sultan Agung. Namun, di balik kekerasan senjata, sejarah menuturkan rekonsiliasi diam-diam: penaklukan yang diakhiri dengan perkawinan. Di sinilah Pangeran Pekik, cucu Sunan Ampel sekaligus putra Panembahan Jayalengkara, menorehkan peran sebagai penentu arah babak baru kekuasaan Jawa.
Sesudah pengepungan panjang, Surabaya takluk pada 1625. Panembahan Jayalengkara meninggal sebagai simbol raja pesisir yang tak sudi tunduk. Tapi alih-alih memutus warisan, Sultan Agung justru memeluk darah Surabaya ke jantung istana. Pangeran Pekik, sang pewaris sah, dijemput Tumenggung Alap-Alap dengan kehormatan penuh, diarak ke Karta, dan dinikahkan dengan Ratu Pandan Sari. Babad Tanah Jawi menyebutkan prosesi penerimaan di Sitinggil dengan pujian megah: “Bagai matahari bertemu bulan, Surabaya bertaut dengan Mataram.”
Perkawinan ini bukan sekadar taktik politik. Bagi Sultan Agung, ini adalah penaklukan spiritual: menaklukkan Surabaya dengan restu wahyu, bukan sebatas keris dan bedil. Pangeran Pekik, yang dikenal rendah hati di mata rakyat pesisir, diberi tempat di Ampel Denta, dekat makam Sunan Ampel. Di situlah spiritualitas Surabaya tetap berdetak, membisikkan bahwa garis ulama tak pernah benar-benar tunduk pada kekuasaan agraris di pedalaman.
Darah Surabaya inilah yang kelak mengalir ke dalam trah Amangkurat I, putra Sultan Agung yang menikah dengan putri Pangeran Pekik, yaitu Ratu Mas Surabaya. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Mas Rahmat, cucu Pangeran Pekik, yang kemudian naik tahta sebagai Amangkurat II. Ketika Trunajaya menggempur Plered pada tahun 1677, bukan hanya istana yang roboh, tetapi juga legitimasi politik Mataram nyaris runtuh. Dalam pusaran krisis itulah, wahyu lama yang pernah diterima Pangeran Pekik di makam Sultan Pajang kembali bergema: “Cucumu kelak akan mendirikan keraton di Wanakerta.”
Narasi ini bukan mitos semata. Ketika Amangkurat II terdesak, ia tidak memilih Kotagede, tetapi hutan Wanakerta yang subur, bekas istana Keraton Pajang. Adipati Urawan dan Tumenggung Mangun Oneng memimpin penebasan, menata baluwarti, menumpuk tanah benteng, dan membangun istana darurat. Dalam waktu tujuh bulan, Kartasura Hadiningrat lahir dari puing-puing Plered. Sebuah kelahiran baru yang menandai betapa peran wahyu Surabaya melekat pada legitimasi sang raja.
Namun, di balik boyong kedaton ke Kartasura, warisan Surabaya juga menyimpan bara dendam. Pangeran Pekik, yang menjadi penopang spiritual Mataram, justru dibunuh diam-diam oleh menantunya sendiri, Amangkurat I. Skandal istana, rasa cemburu pada loyalitas rakyat pesisir, dan kecurigaan politik menjadikannya tumbal perebutan kuasa. Ia dimakamkan di Banyusumurup, kompleks sunyi bagi mereka yang “tidak patuh” pada pusaka tahta. Di situlah Surabaya beristirahat, menunggu bangkit kembali lewat anak cucu.
Tragisnya, darah yang pernah dikorbankan itu justru memercikkan perlawanan Trunajaya, cucu Cakraningrat I dari Madura, yang membakar Plered. Ironi sejarah ini menjelaskan bahwa di Jawa, setiap penaklukan hampir selalu berujung pada balas dendam. Surabaya boleh kalah secara politik, tetapi gagasan kebebasan pesisir tak pernah padam.
Di Kartasura, Amangkurat II tak hanya membangun istana baru, tetapi juga menegaskan narasi bahwa darah Surabaya adalah wahyu keprabon yang sah. Jejaknya kelak diwarisi Pakubuwana II yang terpaksa memindahkan ibu kota lagi ke Surakarta pada 1745. Namun, sekuat apa pun takhta berpindah, spirit Surabaya tetap bernafas di setiap sudut keraton. Sebab, di balik tembok istana, Surabaya adalah ingatan tentang perlawanan, diplomasi, dan kesetiaan pada warisan Sunan Ampel.
Maka, ketika kita menyebut Kartasura, sejatinya kita sedang menyebut Surabaya yang dihidupkan kembali. Dari Ampel ke Banyusumurup, dari Plered ke Wanakerta, darah itu terus menuntut keadilan sejarah—bahwa Jawa dibangun bukan hanya oleh mereka yang menang, melainkan juga oleh mereka yang rela ditaklukkan demi persatuan yang lebih besar.
