JATIMTIMES - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang akhirnya buka suara terkait kritik pedas yang dilontarkan salah satu anggota DPRD Kota Malang atas raihan medali emas dalam ajang Porprov Jatim 2025. Kritik tersebut menyoroti kegagalan mencapai target 162 medali emas.
Namun, Ketua KONI Kota Malang, R Djoni Sudjatmoko, menegaskan bahwa hal itu tidak bisa disebut kegagalan. Melainkan loncatan besar dalam sejarah olahraga Kota Malang.
Baca Juga : Kaesang Pangarep Kembali Terpilih Jadi Ketua Umum PSI 2025-2030
“Kalau mengevaluasi, itu harus komprehensif. Jangan sampai kesannya menyudutkan. Itu sama saja menyakiti hati para cabor yang sudah berjuang,” tegas Djoni, Sabtu (19/7/2025).
Kota Malang berhasil meraih 136 medali emas, naik drastis dibanding edisi sebelumnya yang hanya memperoleh 74 emas. Hasil ini menempatkan Kota Malang sebagai runner-up di bawah Surabaya dan mengungguli Sidoarjo yang berada di posisi ketiga.
Djoni menjelaskan bahwa target 162 emas merupakan strategi pemacu semangat atlet untuk Porprov 2025, sekaligus bagian dari peta jalan menuju juara umum pada 2027.
“Kalau target medali itu adalah strategi. Di mana-mana saya sampaikan, target kita 162 emas. Itu bukan mimpi kosong, itu peta jalan,” kata Djoni.
Ia pun menekankan bahwa hanya Surabaya dan Malang yang berhasil menembus raihan lebih dari 100 medali emas sepanjang sejarah Porprov Jatim.
“Ini sejarah. Yang pernah tembus 100 emas hanya Surabaya dan Malang. Sidoarjo saja belum pernah,” lanjut Djoni.
Di sisi lain, anggota Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI Kota Malang, Moses Christian, bahkan balik mempertanyakan kontribusi anggota dewan yang melontarkan kritik tersebut. Menurut Moses, komentar sembarangan justru bisa menyakitkan semangat para atlet yang telah berkorban fisik dan mental untuk mengharumkan nama Kota Malang.
“Sekarang kami balik tanya, di mana peran oknum DPRD Kota Malang itu saat Porprov? Apa dia pernah dampingi atlet atau perjuangkan kebutuhan mereka?” ujarnya tajam.
Baca Juga : Kena Efisiensi, Tahun Ini Pemkab Malang Tiadakan Gebyar Hari Anak Nasional
Sebelumnya, anggota Komisi D DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Saniman Wafi, bersikukuh meminta pertanggungjawaban dari KONI dan Disporapar atas capaian Porprov.
“Target 162 emas tidak tercapai. Ini jadi catatan penting. Kami terlibat dalam proses anggaran, jadi kami punya hak untuk minta evaluasi,” tegas Wafi.
Evaluasi menurutnya harus menyeluruh: dari raihan masing-masing cabor, penggunaan anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban.
“Kita punya empat pilar Porprov, sukses tuan rumah, sukses kejuaraan, sukses pemberdayaan ekonomi, dan sukses administrasi. Nah, yang terakhir ini yang akan kami tagih,” lanjutnya.
Wafi juga menyebut akan segera bersurat dan memanggil KONI untuk rapat koordinasi. “Kalau tidak segera ditindak, bisa hilang momentumnya. Akan kami panggil dalam waktu dekat,” tandasnya.
