JATIMTIMES - Di tengah kevakuman organisasi petani tembakau di tingkat nasional, Pemerintah Kabupaten Blitar mengambil langkah strategis untuk memastikan para petani tetap memiliki wadah yang representatif. Melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sebuah paguyuban dibentuk sebagai ruang koordinasi dan penguatan kapasitas petani. Namanya: Paguyuban Petani Tembakau Blitar.

Langkah ini muncul sebagai respons atas kekosongan kepengurusan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), organisasi resmi yang sebelumnya menaungi petani tembakau dari pusat hingga daerah. Lukas Suprayitno, Kepala Bidang Sarana Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, menjelaskan bahwa keberadaan APTI di tingkat pusat saat ini tidak aktif karena masa kepengurusannya telah berakhir. Hingga kini, belum ada proses pembentukan struktur baru yang sah.

Baca Juga : Sinergi di Hari Koperasi ke-78, Dispendukcapil Blitar Percepat Aktivasi IKD

"Karena APTI tidak aktif lagi, otomatis di tingkat bawah juga ikut vakum. Sementara para petani di daerah butuh wadah untuk menyuarakan kepentingan mereka," kata Lukas saat ditemui pada Senin, 15 Juli 2025.

"Menurut Lukas, dorongan untuk membentuk wadah baru datang langsung dari para petani. Mereka mendesak agar segera ada forum yang mampu menampung aspirasi sekaligus memfasilitasi kebutuhan teknis dan pemasaran. Menyikapi hal tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan Kabupaten Blitar mengambil inisiatif membentuk sebuah paguyuban. Meski bukan organisasi struktural seperti APTI, paguyuban ini dinilai cukup solid untuk menjadi mitra pemerintah dalam urusan pertembakauan.

Paguyuban Petani Tembakau Blitar resmi dibentuk pada Kamis, 10 Juli 2025. Pembentukan ini dilakukan dalam rapat koordinasi yang melibatkan 100 peserta, mencakup 67 perwakilan petani, 33 petugas lapangan dari sejumlah kecamatan penghasil tembakau, serta unsur dinas dan APTI.

"Kami sampaikan kepada petani bahwa bentuknya sementara ini adalah paguyuban. Kalau ke depan APTI kembali terbentuk dan mereka ingin bergabung, ya silakan. Yang penting sekarang mereka punya tempat untuk berhimpun," ujar Lukas.

Kepengurusan paguyuban ini pun terbentuk secara demokratis. Ketua terpilih adalah Tukimin, petani tembakau asal Selopuro. Sementara posisi sekretaris diemban Susmianto dari Sanankulon. Tugas bendahara diamanatkan kepada Ali Yasa dan Sawilan, dua petani tembakau berpengalaman yang telah lama berkecimpung di bidang ini.

Lukas menegaskan bahwa proses pemilihan sepenuhnya diserahkan kepada para petani, tanpa intervensi dari dinas. "Kami ingin agar ini benar-benar menjadi milik petani, bukan bentukan birokrasi. Justru kami yang menjadi mitra mereka, bukan sebaliknya," tuturnya.

Fungsi dari Paguyuban Petani Tembakau Blitar, lanjut Lukas, setidaknya terbagi ke dalam tiga peran utama. Pertama, sebagai kepanjangan tangan dinas untuk urusan koordinasi lapangan. Dalam konteks ini, paguyuban diharapkan dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan petani, terutama dalam penyampaian informasi program, pelatihan, dan bantuan.

Kedua, paguyuban bertugas memfasilitasi jalur pemasaran tembakau hasil petani. Selama ini, salah satu masalah yang kerap muncul adalah keterbatasan akses pasar dan ketergantungan pada pembeli tertentu. Dengan adanya paguyuban, diharapkan komunikasi antarpetani dan pembeli lebih terbuka dan efisien.

Baca Juga : Graha Bangunan Blitar Hadirkan Diskon Sanitary DEKKSON hingga 47 Persen: Solusi Cerdas Renovasi Rumah

Ketiga, paguyuban juga berfungsi sebagai mentor bagi petani pemula. “Banyak generasi muda atau petani baru yang mulai menanam tembakau. Mereka butuh pendampingan agar kualitas tanamannya bisa sesuai standar. Di sinilah peran paguyuban, menjadi pendamping teknis lapangan,” kata Lukas.

Untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut, paguyuban akan membentuk grup komunikasi digital melalui WhatsApp. Semua petani tembakau di Kabupaten Blitar akan dimasukkan ke dalam grup ini, agar arus informasi berjalan cepat dan transparan. Inisiatif ini juga sejalan dengan strategi dinas dalam meningkatkan literasi digital di kalangan petani.

Kendati baru dibentuk, paguyuban ini mencerminkan sikap responsif dan partisipatif pemerintah daerah. Saat organisasi pusat vakum, Dinas Ketahanan Pangan dan Perkebunan memilih bersikap proaktif dengan mendorong dialog dan inisiatif bersama para petani.Lukas mengibaratkan peran paguyuban ini mirip seperti asosiasi petani kopi, yakni ASKI, yang selama ini terbukti membantu dinas dalam hal distribusi informasi, penyuluhan, hingga penguatan kelembagaan.

"Fungsi paguyuban ini nyaris sama seperti APTI dahulu. Bedanya, ini lahir dari semangat lokalitas. Dinas hanya memfasilitasi, selebihnya petani sendiri yang bergerak. Dan ini yang membuat kami optimis, bahwa kualitas tembakau Blitar ke depan bisa terus terjaga," tutup Lukas.

Dengan langkah ini, Pemerintah Kabupaten Blitar tak sekadar menjaga keberlangsungan industri tembakau, tapi juga merawat ekosistem sosial di baliknya. Di tengah transformasi agrikultur yang terus bergerak, paguyuban menjadi titik temu antara kepentingan negara, pasar, dan petani itu sendiri. Sebuah kemitraan baru yang lahir dari kegelisahan bersama—dan diikat oleh semangat gotong royong.