JATIMTIMES - Dalam sejarah kebangkitan Kesultanan Mataram di awal abad ke-17, episode pemberontakan Pajang pada tahun 1617 menandai momen penting yang memperlihatkan pertarungan antara warisan kekuasaan lama dan otoritas baru yang tengah menguat. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613–1645), Mataram sedang dalam proses konsolidasi kekuasaan, memperluas wilayah, dan menata ulang struktur politik pasca-Pajang.
Namun, warisan politik dan elite aristokratik dari era Pajang belum sepenuhnya sirna. Sisa-sisa kekuasaan itu, baik secara simbolik maupun struktural, masih bercokol, dan pada titik genting di tahun 1617, warisan tersebut meletup dalam bentuk perlawanan bersenjata.
Baca Juga : Ribuan Pelari Indonesia dan Mancanegara Taklukkan Medan Ekstrem Gunung Arjuno Welirang
Babad Tanah Jawi menggambarkan rangkaian kisah pemberontakan ini dengan penuh nuansa intrik, persaingan internal, dan kecamuk ambisi. Pemberontakan dimulai dari laporan Tumenggung Singaranu kepada Sultan Agung bahwa penguasa Pajang menjalin hubungan kekerabatan dengan Tuban—sebuah manuver politik yang ditafsirkan sebagai ancaman terhadap supremasi Mataram. Sultan Agung, dikenal akan ketenangan dan kecermatannya, tidak segera mengambil tindakan, namun situasi semakin rumit ketika Adipati Mandurareja—keturunan langsung Senapati dan tokoh penting Mataram—menunjukkan ketidakpuasan atas kebijakan istana.
Mandurareja menjadi tokoh inisiator pemberontakan, menjalin komunikasi rahasia dengan Adipati Pajang, menyampaikan pesan bahwa waktu untuk memberontak telah tiba, dan menjanjikan dukungan dari dalam istana. Namun, surat balasan dari Pajang menunjukkan keraguan. Adipati Pajang bersikap hati-hati, meskipun dalam diam ia mengamini rencana itu. Permintaan agar Mandurareja bersabar menandai sifat ambigu dan penuh pertimbangan dari elite Pajang yang masih bergulat dengan trauma kekalahan masa lalu.
Namun, insiden kecil menjadi pemantik besar. Tambakbaya, patih Pajang yang disegani dan pemilik kuda unggulan bernama Domba, menolak permintaan Sultan untuk menyerahkan kudanya. Alih-alih tunduk, Tambakbaya menyatakan bahwa ia lebih rela menyerahkan istrinya daripada kudanya kepada Sultan. Pernyataan ini bukan sekadar penolakan biasa; ia simbolik dan penuh tantangan terhadap kewibawaan Sultan Agung. Tambakbaya bahkan mengacungkan tombak sambil berkeliling, menampilkan diri sebagai simbol perlawanan. Tindakannya yang mencolok ini dilaporkan ke istana dan memicu amarah Sultan.
Sultan Agung pun bertindak tegas. Ia memerintahkan penyerbuan ke Pajang, menyatakan bahwa siapa pun yang melawan harus dibunuh, dan sisanya dijadikan budak. Ketegasan ini mencerminkan kebijakan keras Sultan dalam menghadapi pembangkangan. Pasukan Pajang bersiap-siap. Tokoh-tokoh penting seperti Ki Demang Jayabaya dan Tambakbaya menjadi ujung tombak perlawanan. Sementara dari pihak Mataram, pasukan dipimpin oleh Mandurareja (yang posisinya mulai ambigu), Pangeran Purbaya, Pangeran Juminah, dan Sumedang.
Namun, pertempuran memperlihatkan kegagalan koordinasi dari pihak pemberontak. Tambakbaya yang berharap akan mendapat dukungan dari Mandurareja, kecewa ketika rekannya itu justru bertindak pasif. Adipati Pajang akhirnya melarikan diri bersama Tambakbaya dan Adipati Jagaraga ke arah hilir Sungai Semanggi. Ini menjadi titik balik kekalahan pihak Pajang.
Versi Serat Kandha dan Serat Sangkala menawarkan nuansa berbeda. Dalam Serat Kandha, Tambakbaya justru digambarkan sebagai panglima utama, sementara Mandurareja ditempatkan di bawah komando Adipati Sumedang, sehingga rencana pengkhianatannya gagal terealisasi. Tentara Mataram berpangkalan di Mayang, dengan posisi sayap kanan dan kiri yang mengandalkan topografi dan aliansi setempat, seperti Kerandang dan Kerangan.
Pasukan Pajang, dipimpin Ki Demang Jayabaya, bersiap menghadapi serbuan. Sementara itu, Adipati Mandurareja sendiri justru berada di barisan terdepan pasukan Mataram. Di sinilah letak ironi sekaligus pengkhianatan besar: Mandurareja, yang sebelumnya menjanjikan dukungan bagi Pajang, justru memimpin serangan terhadapnya.
Pertempuran besar terjadi. Tambakbaya melukai Adipati Sumedang, sementara Juminah dan Purbaya mengejar pasukan Pajang. Tambakbaya marah besar kepada Mandurareja yang tak menepati janji. Pajang kalah telak. Tiga tokoh kunci — Adipati Pajang, Tambakbaya, dan Jagaraga — melarikan diri ke arah hilir melalui perahu. Kuda Domba akhirnya jatuh ke tangan Mataram.
Serat Kandha menawarkan perspektif lain: di dalamnya, Tambakbaya disebut sebagai pemimpin pasukan utama Pajang. Ketidaksetiaan Mandurareja tidak berlangsung sepenuhnya karena ia dikendalikan oleh struktur militer yang lebih tinggi. Pertempuran berlangsung di daerah Mayang dengan konsolidasi militer yang lebih sistematis.
Tiga pelarian dari Pajang akhirnya mencapai Surabaya. Tambakbaya, meskipun awalnya diterima dengan setengah hati karena reputasi buruknya, kemudian dihormati karena kemampuannya yang luar biasa dalam peperangan, bahkan disebut-sebut memiliki kekebalan dari peluru emas. Ia diangkat menjadi menantu raja Surabaya dan diberi nama baru: Adipati Sanjata.
Valentijn mencatat bahwa Tambakbaya pernah menjadi raja dari daerah yang cukup penting, dua mil dari Jagaraga. Dalam peta yang dilukiskannya, Tambakbaya digambarkan setara dengan Madiun dan Ponorogo, menunjukkan pentingnya kawasan ini sebelum hancur oleh konflik.
Catatan penting muncul dari sumber-sumber Belanda, termasuk laporan Cornelis van Maseyck, utusan Gubernur Jenderal VOC ke Mataram antara 22 Juni hingga 22 Juli 1618. Dalam catatannya tertanggal 30 Juni, Maseyck menyebut bahwa Mataram telah menghancurkan desa-desa bekas kekuasaan Raja Paetyang (Pajang) dan memindahkan seluruh penduduk ke pusat Mataram untuk dijadikan buruh pembangunan. Ini menunjukkan bahwa tindakan Sultan Agung bukan hanya pembalasan militer, tetapi juga strategi geopolitik dan ekonomi—menguras basis demografi lawan dan mengalihkan sumber daya manusia untuk memperkuat pusat kekuasaan.
Jan Pieterszoon Coen, dalam suratnya tertanggal 24 Juni dan 4 September 1618, juga mencatat dampak lanjutan dari perang tersebut. Perang berkepanjangan mengakibatkan kelangkaan pangan. Harga beras melonjak drastis, hingga 1/2 real per gantang, bahkan menyebabkan kematian massal akibat kelaparan. Sultan Agung melarang ekspor beras dari wilayah Mataram demi menjamin ketersediaan dalam negeri. Dari sini terlihat bahwa perang melawan Pajang bukan sekadar aksi militer singkat, melainkan peristiwa berdampak luas terhadap struktur ekonomi, politik, dan sosial Mataram.
Identitas Raja Pajang yang memimpin pemberontakan sendiri menarik untuk ditelusuri. Menurut De Graaf, besar kemungkinan ia adalah Raden Sida Wini, cucu dari Sultan Hadiwijaya. Sida Wini memerintah antara 1591 hingga 1617. Keberaniannya menantang Sultan Agung tidak lepas dari warisan darah biru dan klaim legitimasi sebagai penguasa sah dari warisan kerajaan sebelumnya.
Sida Wini adalah tokoh yang menggantikan Pangeran Gagak Baning (adik Panembahan Senapati) sebagai Adipati Pajang di bawah kekuasaan Mataram. Namun, asal-usulnya menimbulkan ketidakpastian dalam historiografi. Babad Tanah Jawi menyebut penggantinya sebagai “putra Gagak Baning” bernama Pangeran Pajang, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.
Sebaliknya, Serat Kandha dan J.H. Hageman sepakat bahwa pengganti tersebut adalah putra Pangeran Benawa, yang saat itu baru berusia 13 tahun dan diberi nama yang sama seperti ayahnya: Pangeran Benawa. Hageman menyebut tokoh ini sebagai Radin Sida Wini.
Baca Juga : Membangun Tembakau Blitar dari Hulu: Benih, Pupuk, dan SOP
Jika silsilah tersebut benar—baik berasal dari garis Gagak Baning maupun dari Pangeran Benawa—maka Sida Wini tetap merupakan bagian dari keluarga Sultan Agung. Dari jalur ayahnya, Panembahan Hanyakrawati, Sultan Agung adalah cucu Panembahan Senapati. Sementara dari garis ibunya, Ratu Mas Hadi, Sultan Agung adalah cucu Pangeran Benawa. Artinya dari jalur Pangeran Benawa, Sultan Agung dan Sida Wini memiliki hubungan sebagai keponakan dan paman. Sida Wini adalah saudara laki-laki dari Ratu Mas Hadi, ibu Sultan Agung, sehingga secara garis keluarga, ia adalah paman dari pihak ibu.
Perbedaan nama Sida Wini dalam sejumlah sumber ini kemungkinan besar bukanlah kontradiksi, tetapi cerminan dari transisi nama personal ke nama gelar. Dalam tradisi Jawa, seseorang dapat memiliki nama kanak-kanak, nama dewasa, dan nama jabatan yang semuanya berbeda. Maka sangat mungkin Radin Sida Wini adalah nama mudanya, sementara ketika diangkat menjadi raja, ia menggunakan nama ayahnya sebagai simbol legitimasi.
Masa pemerintahannya berlangsung cukup lama, dari 1591 hingga 1617. Selama hampir tiga dekade itu, tidak banyak catatan eksplisit mengenai dinamika pemerintahan Sida Wini. Namun, panjangnya masa jabatan ini dalam konteks kerajaan yang secara de facto telah kehilangan kekuasaan menunjukkan dua hal: bahwa Pajang masih diakui secara simbolis sebagai satuan politik, dan bahwa pengaruh Mataram belum sepenuhnya menghapus legitimasi dinasti Pajang.
Pemberontakan ini akhirnya menemui kegagalan. Tetapi, seperti dicatat dalam tradisi babad dan catatan Eropa, konflik ini menegaskan kebijakan keras Sultan Agung dalam menumpas setiap perlawanan yang berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaan. Di sisi lain, peristiwa ini juga memperlihatkan bahwa dalam masa transisi kekuasaan, loyalitas tidak hanya dibangun oleh kekuatan, tetapi juga oleh konsensus sosial dan rekonsiliasi antara warisan lama dan sistem baru.
Pemberontakan Pajang 1617 bukan hanya soal siapa yang menang dan kalah, tetapi tentang bagaimana warisan kekuasaan bertransformasi. Sultan Agung, dalam menghadapi tantangan ini, membuktikan diri bukan hanya sebagai panglima besar, tetapi juga sebagai arsitek negara yang memadukan strategi militer, kebijakan demografi, dan kekuatan simbolik untuk membangun Mataram sebagai poros politik di tanah Jawa.
Dan dari kisah ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah tidak hanya ditentukan oleh pertempuran, tetapi juga oleh pergulatan makna antara masa lalu dan masa depan, antara kekuasaan yang diwariskan dan kekuasaan yang ditaklukkan, antara Pajang yang meredup dan Mataram yang bersinar.
Tambakbaya: Dari Patih Pajang ke Menantu Raja Surabaya.
Pada tahun 1617, di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, Kesultanan Mataram menghadapi pemberontakan dari Pajang. Salah satu pemicu konflik ini adalah seekor kuda bernama Domba, milik Ngabehi Tambakbaya, seorang patih Pajang yang terkenal akan keberanian dan kesaktiannya. Permintaan Sultan Agung untuk memiliki kuda tersebut ditolak dengan tegas oleh Tambakbaya, yang lebih memilih menyerahkan istrinya daripada kudanya. Penolakan ini memicu kemarahan Sultan Agung dan menjadi titik awal serangan Mataram terhadap Pajang.
Pemberontakan Pajang dipimpin oleh Adipati Pajang, yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Mataram. Ia menjalin koalisi dengan Mandurareja, seorang adipati yang menjanjikan dukungan dalam pemberontakan. Namun, janji tersebut ternyata palsu; Mandurareja justru memimpin pasukan Mataram dalam menyerang Pajang. Dalam pertempuran yang sengit, Tambakbaya menunjukkan keberaniannya dengan melukai Adipati Sumedang, namun akhirnya pasukan Pajang terdesak dan mengalami kekalahan.
Setelah kekalahan tersebut, Tambakbaya melarikan diri ke Surabaya bersama Adipati Pajang. Di Surabaya, Tambakbaya diterima dengan hati-hati karena reputasinya yang besar mulut. Namun, setelah diketahui memiliki kekebalan terhadap senjata, bahkan peluru emas, ia dihormati dan diangkat sebagai menantu Raja Surabaya dengan gelar Adipati Sanjata. Ia menikah dengan putri Surabaya, Panembahan Jaya Langkara, yang bergelar Ayu Adipati Tambakbaya, menjadikannya ipar dari Pangeran Pekik.
Setelah Surabaya ditaklukkan oleh Mataram pada tahun 1625, Tambakbaya dibawa oleh pasukan Mataram dan dibunuh dalam perjalanan sebelum sampai ke wilayah Mataram. Meskipun demikian, jejaknya tetap hidup dalam sejarah, terutama di Kampung Tambak Bayan, yang diduga merupakan tempat kediamannya di Surabaya. Kisah Tambakbaya mencerminkan kompleksitas politik dan dinamika kekuasaan di Jawa pada abad ke-17, serta bagaimana individu dapat memainkan peran penting dalam sejarah melalui keberanian dan keputusan mereka.
Kisah Tambakbaya mengajarkan kita tentang keberanian, kesetiaan, dan konsekuensi dari pilihan yang diambil dalam konteks politik yang kompleks. Dari seorang patih yang menolak tunduk kepada kekuasaan yang lebih besar, hingga menjadi bagian dari keluarga kerajaan Surabaya, perjalanan hidupnya menunjukkan bagaimana sejarah dibentuk oleh tindakan individu. Warisan Tambakbaya tetap hidup dalam cerita rakyat dan tempat-tempat bersejarah, mengingatkan kita akan pentingnya memahami dan menghargai sejarah sebagai bagian dari identitas dan pelajaran bagi generasi mendatang.
_____________________
Catatan Redaksi: artikel ini merupakan hasil rangkuman dari berbagai sumber
