JATIMTIMES - Di tengah lanskap politik Jawa pasca-Perang Diponegoro, Keraton Surakarta Hadiningrat menjadi simbol dari kekuasaan feodal yang dirundung ketegangan internal dan kerapuhan struktural. Meskipun istana tampak tenang di permukaan, bara perlawanan sesungguhnya masih membara di bawah abu.
Tahun 1842 menjadi titik kulminasi dari keresahan tersembunyi itu, saat sejumlah pangeran muda dari keluarga kerajaan melakukan aksi kabur dramatis yang mengejutkan baik pemerintah kolonial maupun Susuhunan Pakubuwana VII sendiri. Peristiwa ini menjadi salah satu momen langka di mana perlawanan terhadap status quo muncul dari jantung istana, menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas kekuasaan yang dikelola melalui dominasi Belanda dan kompromi para elite priyayi.
Penobatan 1830: Runtuhnya Legitimasi Tradisional
Baca Juga : Polsek Kediri Kota Ungkap Pelaku Curanmor Jaringan Bekasi
Sri Susuhunan Pakubuwana VII dilahirkan pada 28 Juli 1796 dengan nama Raden Mas Malikis Solikin. Ia merupakan putra dari Sri Susuhunan Pakubuwana IV (r. 1788–1820), hasil perkawinan dengan permaisuri utama, Kanjeng Ratu Kencanawungu (Raden Ayu Sukaptinah). Dengan demikian, PB VII termasuk dalam garis trah utama, namun secara kronologis dan politik, posisinya saat muda tidak terlalu menonjol.
Gelar bangsawan awalnya adalah Kanjeng Gusti Pangeran Hangabehi (KGPH) Purbaya. Meskipun terlahir dari seorang permaisuri, ia tersingkir dari garis suksesi karena situasi politik pada masa PB IV dan PB V lebih berpihak pada saudara lain yang lebih senior atau lebih akomodatif terhadap Belanda. Posisi KGPH. Purbaya baru menguat setelah runtuhnya karier politik PB VI akibat Perang Diponegoro, dan setelah intervensi langsung pemerintah kolonial.
Pakubuwana VII dinobatkan pada 14 Juni 1830, hanya dua bulan setelah penangkapan Pangeran Diponegoro di Magelang. PB VI, keponakan dan pendahulunya, dihadapkan pada penghinaan politik paling telak: dibuang ke Ambon, dicabut legitimasinya, dan dihapuskan dari jalur historis Kasunanan.
Naiknya PB VII ke takhta didorong oleh Komisaris Jenderal Hindia Belanda, Leonard du Bus de Gisignies dan para penasihat kolonial yang melihat KGPH. Purbaya sebagai sosok netral. Di mata para petinggi Belanda, ia bukan simpatisan Diponegoro dan tidak pernah menunjukkan sikap bermusuhan secara terang-terangan. Pilihan ini lebih berbasis kalkulasi politik kolonial ketimbang legitimasi adat atau urutan darah dalam keluarga raja.
Namun demikian, penobatan ini tetap sah menurut struktur politik keraton, karena KGPH. Purbaya adalah anak permaisuri. Maka PB VII menjadi simbol kompromi antara garis darah utama dan keinginan dominasi kolonial.
Keraton dalam Bayang-Bayang 1830
Setelah berakhirnya Perang Jawa (1825–1830), istana Surakarta memasuki fase baru: keterikatan yang makin dalam pada kekuasaan kolonial. Posisi politik Pakubuwana VII sangat terisolasi, ditopang oleh bantuan finansial dari pemerintah Belanda namun juga diawasi secara ketat. Setiap tanda-tanda ketidakloyalan dapat menjadi alasan untuk pengurangan kekuasaan dan kehormatan.
Namun pada bulan Agustus 1842, tenangnya permukaan itu terusik. Beberapa desas-desus muncul dari wilayah pesisir selatan, tepatnya dari Pacitan, mengabarkan bahwa beberapa pangeran Surakarta tengah merancang pemberontakan. Desas-desus itu mencuat setelah kunjungan sejumlah bangsawan ke daerah tersebut, termasuk Raden Mas Prangwadana—kelak menjadi Mangkunagara II—yang turut disertai oleh Inspecteur der Schutterijen, pimpinan pasukan sipil bersenjata. Kunjungan itu memunculkan kecurigaan akan adanya komunikasi gelap antara bangsawan keraton dan tokoh-tokoh lokal.
Malam 8 Agustus 1842 menandai pecahnya sebuah skandal besar di Surakarta. Empat orang raden secara diam-diam meninggalkan keraton, membawa serta istri dan anak-anak mereka menuju daerah Tanjing, dekat Benteng Klaten. Mereka adalah Raden Panji Jaya Asmara, putra Pangeran Kusumadinata; Raden Mas Arya Suradipura, putra almarhum Pangeran Cakrakusuma sekaligus cucu dari seorang patih; Raden Mas Brata Atmaja, cucu Pangeran Mangkubumi dan adik ipar Pakubuwana VII; serta Raden Bagus Yatal, keponakan atau sepupu Panghulu Keraton.
Tidak hanya berhenti di situ. Pada tanggal 12 Agustus, dua tokoh lain bergabung: Raden Panji Jaya Asmara kembali terlihat, kini bersama Raden Arya Kusumadinata, adik dari Pangeran Arya Mataram, serta lima belas pengikut bersenjata. Situasi menjadi genting, bukan hanya bagi Susuhunan tetapi juga bagi otoritas kolonial, yang kala itu berada di bawah pengawasan Gubernur Jenderal sementara, Pieter Merkus, dalam kunjungannya dari Kedu ke Semarang.
Malu dan murka, Pakubuwana VII segera memerintahkan dua wedana untuk membujuk atau memaksa para pelarian kembali—hidup atau mati. Namun para buronan itu telah siap. Mereka menetap di daerah Tanjing dengan pengikut bersenjata, menyusun strategi bertahan hidup sambil menyampaikan alasan pelarian: tekanan finansial dan harapan agar kerabat mereka terdorong untuk memperbaiki nasib ekonomi mereka.
Baca Juga : Sebelum Mataram Runtuh: Raden Trunajaya Muda dan Proyek Rahasia Adipati Anom
Di sisi lain, Residen Surakarta J.F.T. Mayor segera diaktifkan kembali untuk menangani situasi. Merkus sendiri mendapat laporan dari Kolonel H.E. Buschkens, bekas komandan Divisi Militer Kedua, bahwa pasukan Kompeni dari Surakarta telah bergerak ke Klaten. Merkus, khawatir aksi militer akan memicu keresahan rakyat, sempat mengkritik pengiriman pasukan terbuka yang melintasi desa-desa.
Namun akhirnya, permintaan Susuhunan sendiri agar Komandan Militer Klaten membantu penangkapan para pelarian mengubah sikap Residen. Kapten Kavaleri J.J. Nolten, komandan Pasukan Naga Pengawal Pribadi Sunan, ditugaskan dengan dua puluh lima anak buah untuk menangkap para raden itu. Sebuah operasi militer terbatas pun dilakukan.
Kapten Nolten menunjukkan kelihaian diplomatik. Ia melakukan pendekatan negosiasi, ditemani para wedana, untuk membujuk para pangeran menyerahkan diri. Setelah delapan jam perjalanan berkuda, pada tanggal 13 Agustus, empat pangeran tersebut ditangkap dan dikembalikan ke benteng Surakarta.
Namun, Pangeran Arya Kusumadinata masih berada di luar jangkauan. Ia menjadi simbol dari perlawanan yang belum padam. Sebuah rumor menyebutkan bahwa ia pergi menjemput anaknya, namun laporan intelijen kolonial menduga ia adalah otak dari kaburnya para raden. Tekanan akhirnya memaksanya menyerahkan diri secara sukarela pada tanggal 1 September 1842, setelah Residen Surakarta menyebarkan pernyataan-pernyataan menyejukkan untuk meredakan ketakutannya.
Pieter Merkus merasa puas. Insiden yang berpotensi mengguncang stabilitas politik berhasil diselesaikan tanpa perlu konfrontasi militer terbuka. Ia menyimpulkan bahwa keresahan ini bersifat lokal, tidak mengakar kuat di Kedu, Semarang, dan Madiun. Namun, jauh di dalam laporan-laporannya, Merkus tak bisa menyembunyikan kegelisahan: apakah elite bangsawan seperti Pakubuwana VII masih cukup kuat memegang loyalitas kerabatnya sendiri?
Penyelidikan mendalam dilakukan. Kesimpulan akhirnya: motif utama pelarian para raden adalah kesulitan ekonomi, bukan aspirasi politik. Namun, bagi pemerintahan kolonial yang membangun kekuasaan atas basis pengawasan ketat, bahkan alasan “ekonomi” pun merupakan indikasi krisis legitimasi.
Keempat raden akhirnya dihukum. Sesuai titah Pakubuwana VII, mereka diasingkan ke Ternate. Salah seorang pangeran senior bahkan dijatuhi hukuman penjara selama tiga bulan. Dengan demikian, layar pun diturunkan atas episode pemberontakan mini ini, yang secara resmi tidak pernah disebut sebagai “pemberontakan”.
Namun, sejarah mencatat lebih dari sekadar kesimpulan resmi. Kaburnya para bangsawan muda ini adalah ekspresi simbolik dari kegelisahan bangsawan terhadap nasib mereka dalam sistem kolonial yang menjerat. Dalam tindakan “kabur”, terkandung pernyataan bahwa harga diri seorang pangeran Jawa tidak bisa dikompromikan hanya karena subsidi tahunan dari Batavia.
Peristiwa pelarian para raden pada Agustus 1842 adalah cermin dari realitas pahit pasca-Perang Jawa. Sistem yang dibangun Belanda untuk menundukkan elite lokal mulai menunjukkan retakan-retakannya. Para pangeran bukan sekadar pewaris darah biru; mereka juga manusia dengan kebutuhan, kehendak, dan martabat. Ketika sistem kolonial gagal mengakomodasi semua itu, mereka memilih jalan yang paling terbuka: pelarian, sebagai bentuk protes simbolik yang sarat makna politik.
Meskipun peristiwa ini akhirnya dibingkai sebagai “kecelakaan keluarga” atau “kecerobohan anak muda”, narasi alternatifnya jauh lebih kompleks. Di bawah narasi resmi, terdapat denyut halus perlawanan dari dalam tubuh istana itu sendiri. Pakubuwana VII, sebagai simbol kekuasaan yang disangga Belanda, bukan hanya menghadapi krisis dari luar, tetapi juga dari dalam darah dagingnya sendiri.
