JATIMTIMES – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasi anggaran sebesar Rp13,4 triliun hingga Rp14 triliun untuk tahap awal dalam program revitalisasi 11.744 satuan pendidikan, yang terus diperluas dengan target menjangkau hingga 71.744 sekolah pada tahun 2026.
Program dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 itu untuk memperbaiki, membangun dan melengkapi fasilitas sekolah agar bisa memberikan rasa nyaman bagi siswa.
Baca Juga : Plt Bupati Tulungagung Luncurkan Aplikasi SIMPATUH BOSP, Ini Tujuannya
Kepala Sekolah SDN Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Istiqomah, mengaku dapat kucuran dana tersebut, yang diperuntukkan memperbaiki sejumlah ruangan di sekolahnya.
“Ada 8 kelas atau ruangan yang di rehab. Harapannya kedepan, sekolah kami menjadi lebih bagus lagi sebagai tempat sarana pembelajaran yang aman dan nyaman,” kata Istiqomah kepada JatimTIMES.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, besaran anggaran yang digelontorkan ke SDN Karangbinangun dari program revitalisasi sekolah, yakni sebesar Rp. 831.404.400. Anggaran tersebut mencakup kebutuhan rehab ruang kelas, termasuk pengadaan meubelair meja dan kursi.
Sementara jumlah siswa di sekolah tersebut, yakni sebanyak 76 siswa yang terdiri dari siswa kelas 1 hingga kelas 6.
Terpisah, Rudi Hariono, dari Mandala Garuda Nusantara (MGN) Law Firm, mengapresiasi program tersebut dan menuturkan agar pemerintah lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran bantuan.
“Memang faktanya banyak bangunan SD di Kabupaten Lamongan yang kurang layak di jadikan tempat belajar mengajar. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan harus memiliki sistem digital terpadu dan terintegrasi terkait profil sekolah dan kondisi sekolah saat ini. Sehingga memudahkan pemerintah pusat atau provinsi menentukan titiknya sesuai dengan kebutuhan riil sekolah,” kata Rudi, Jumat (11/9/2026).
Baca Juga : Mahasiswa UB yang Jatuh dari Lantai 6 Jalani Operasi, Kondisi Stabil Masih di ICU
Dirinya menambahkan pentingnya melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah penerima bantuan, diantaranya soal besarnya kebutuhan dan kwalitas pendidikan.
“Mungkin ada sekolah yang kondisinya jauh lebih parah, tapi tidak terjamah. Atau mungkin ada sekolah yang jumlah muridnya banyak, tapi gedungnya belum layak, atau ada juga yang sekolah yang murid-muridnya berpresetasi, namun sarana prasarananya belum memadai, dan itu yang harus jadi prioritas,” ujar Rudi.
Maka, masih menurut Rudi, saya berpesan kepada pemerintah, agar sekolah-sekolah yang sudah diberikan bantuan, lebih ditekan untuk meningkatkan kwalitas pendidikannya, hingga jumlah muridnya. Jangan sampai setelah menerima anggaran besar, tapi kualitasnya begitu-begitu saja,” tandasnya.
