JATIMTIMES - Pemerintah berencana melakukan perbaikan besar-besaran terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama mulai 2027. Sebanyak 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia ditargetkan mendapat anggaran perbaikan sekitar Rp 4 miliar per unit.
Rencana tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Jumat (14/8/2026) lalu.
Baca Juga : Api Melalap Dapur Gizi RSSA Malang, 45 Pasien Dipindah dan Penyebab Kebakaran Masih Misterius
"Mulai tahun 2027, pemerintah akan melakukan 10.000 puskesmas di 7.280 kecamatan seluruh Indonesia. Setiap puskesmas akan memperoleh anggaran perbaikan sekitar Rp 4 miliar," kata Prabowo.
Rencana revitalisasi tersebut kemudian mendapat sorotan dari Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar. Dia mempertanyakan alasan pemerintah hanya menargetkan 10.000 puskesmas untuk diperbaiki.
Timboel menilai pemerintah seharusnya tidak hanya memperbaiki fasilitas yang sudah ada, tetapi juga mempertimbangkan penambahan jumlah puskesmas. Menurutnya, akses layanan kesehatan di sejumlah daerah masih menjadi persoalan.
Hal itu disampaikan Timboel saat berbincang dengan Pandji Pragiwaksono dalam tayangan di akun YouTube Pandji. Perbincangan tersebut mengangkat topik "BPJS Berantakan?".
"Pidato presiden bilang, revitalisasi 10 ribu puskesmas. Sekarang aja udah ada 10.280 (puskesmas). Kenapa puskesmas hanya 10 ribu? Padahal SPPG bisa 27 ribu? Koperasi Merah Putih bisa 80 ribu? Kenapa nggak ditambah puskesmasnya jadi 30 ribu?" kata Timboel.
Selain itu, pada pidato tersebut Prabowo juga membahas soal gagasan mengenai "dokter terbang". Isu itu digagas Prabowo untuk menjangkau masyarakat yang masih sulit memperoleh pelayanan kesehatan. Dimana dokter terbang akan memanfaatkan helikopter maupun pesawat kecil sebagai ambulans udara.
Adapun data BPS 2024 mencatat jumlah puskesmas di Indonesia mencapai 10.280 unit. Timboel menilai penambahan puskesmas diperlukan agar masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah terpencil, tidak harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. "Sehingga tidak perlu ada dokter terbang (ke daerah minim faskes). Nah gitu kan," ujarnya.
Dia kemudian menyinggung kondisi di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Timboel menyebut pernah ada ibu yang harus berjalan puluhan kilometer untuk mendapatkan layanan persalinan dengan kondisi jalan yang sangat rusak.
"Di daerah sana, Luwu utara itu pernah ada ibu jalan berpuluh kilometer untuk melahirkan dengan jalan yang sangat rusak," katanya.
Menurut Timboel, persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian dalam pembangunan fasilitas kesehatan. Dia mempertanyakan bagaimana pemerintah menjalankan transformasi kesehatan jika akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan masih sulit.
Baca Juga : Dapur Gizi RSSA Malang Terbakar, Direktur Ungkap Jaringan Listrik Belum Sepenuhnya Diperbarui
"Nah bagaimana pemerintah dengan enam pilar transformasi lain membangun puskesmas, baru kenapa baru 10.000 sekarang, kalah dengan SPPG dan Koperasi Merah Putih," ujarnya.
Timboel kemudian menyinggung kewajiban negara dalam memastikan masyarakat mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak. "Itu yang menurut saya bagaimana akses layanan kesehatan bisa merata sampai nanti bisa memudahkan rakyat," kata Timboel.
"Karena dalam pasal 34 ayat 3, negara memastikan, menjamin tersedianya faskes yang layak. Jadi negara, negara representatifnya siapa? Pemerintah." imbuhnya.
Dia menilai kondisi ketika seorang ibu harus menempuh perjalanan puluhan kilometer untuk melahirkan menunjukkan masih adanya persoalan dalam pemerataan layanan kesehatan.
"Nah jadi kalau ada ibu yang berjalan puluhan kilometer untuk melahirkan, itu bisa dibilang salahnya pemerintah. Kenapa tidak disediakan," tuturnya.
Timboel juga mempertanyakan solusi berupa layanan dokter terbang bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil.
"(Jika faskes terdekat ada) Tidak usah pergi dengan dokter terbang. Dokter terbang (tidak perlu lagi)," ujarnya.
