JATIMTIMES – Di tengah aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kantor Pemerintah Kota Blitar, Senin, 7 September 2026, Wali Kota Blitar H Syauqul Muhibbin memilih menjalankan agenda kerja di lapangan. Mas Ibin, sapaan akrabnya, berkeliling ke sejumlah kelurahan untuk memantau pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat hingga penanganan rumah tidak layak huni.
Sejak pagi, Mas Ibin bersama jajaran Pemkot Blitar dijadwalkan meninjau sejumlah program strategis. Salah satunya ialah pembangunan berbasis masyarakat melalui program Karya Mas. Peninjauan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari Kelurahan Tanggung dan Ngadirejo, kemudian berlanjut ke Bendogerit.
Baca Juga : Lucu! Wakil Wali Kota Blitar Cosplay Jadi Pendemo, Turun ke Jalan Menuntut Pemerintahannya Sendiri
Mas Ibin mengatakan program tersebut menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat. Warga terlibat sejak menentukan kebutuhan, merencanakan pekerjaan, melaksanakan pembangunan hingga menyusun pertanggungjawaban dengan pendampingan pemerintah.
“Program ini direncanakan oleh masyarakat, diinginkan, direncanakan, dilaksanakan, maupun dilaporkan sendiri oleh masyarakat, didampingi oleh Pemerintah Kota Blitar dan pendamping,” kata Mas Ibin.
Menurut dia, pendekatan tersebut membuat pembangunan lebih dekat dengan kebutuhan riil di tingkat lingkungan. Infrastruktur yang dibangun bukan ditentukan dari meja pemerintahan semata, melainkan berangkat dari kebutuhan warga.
Skalanya juga tidak kecil. Mas Ibin menyebut pembangunan infrastruktur melalui program tersebut menjangkau sekitar 300 titik. Pelaksanaannya diperkirakan mampu menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja, terutama masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan.
“Tujuannya betul-betul untuk kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. Infrastruktur sekitar 300-an titik dan perkiraan menyerap tenaga kerja sekitar 3.000 tenaga kerja,” ujarnya.
Dalam peninjauan itu, Mas Ibin bahkan sempat ikut mencoba pekerjaan di lokasi. Menurut dia, keterlibatan tenaga kerja dari lingkungan sekitar menjadi nilai penting karena anggaran pembangunan sekaligus bergerak sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Program ini sangat masif, melibatkan masyarakat langsung dan berdampak langsung kepada pembangunan di suatu kelurahan untuk masyarakat. Tadi kami juga ikut merasakan menjadi tukang,” katanya.
Kejar Target Lebih dari 1.000 Rumah Layak Huni
Selepas memantau pembangunan berbasis masyarakat, agenda Mas Ibin berlanjut sekitar pukul 11.30 WIB dengan meninjau penerima bantuan rumah tidak layak huni. Dua titik yang dikunjungi berada di Jalan Kopi dan Jalan Sonokeling, Kelurahan Rembang.
Pemkot Blitar tengah mendorong percepatan penanganan hunian tidak layak melalui kolaborasi pendanaan daerah, provinsi, dan pemerintah pusat. Data pemerintah mencatat Program Seruni Kota Blitar menyasar 85 penerima, terdiri atas enam pembangunan rumah baru dan 79 peningkatan kualitas rumah.
Baca Juga : Pemkot Blitar Pastikan Pembinaan Atlet Tetap Berjalan, Anggaran KONI Ditata Sesuai Aturan
Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menjangkau tujuh penerima bantuan rumah tidak layak huni serta 87 penerima bantuan jaringan dan instalasi listrik. Sementara dari pemerintah pusat terdapat kuota 300 penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Peluang penambahan masih terbuka. Terdapat potensi tambahan 444 penerima BSPS melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mas Ibin ingin peluang tersebut dikawal agar sebanyak mungkin warga Kota Blitar dengan hunian tidak layak dapat memperoleh intervensi.
“Kami menginginkan targetnya tahun ini di atas 1.000. Kita masih dapat approval sekitar 300-an. Ini terus berlanjut karena masih disurvei oleh pemerintah pusat,” kata Mas Ibin.
Karena itu, ia menilai pengecekan lapangan menjadi penting. Hambatan teknis harus segera diketahui agar usulan bantuan tidak berhenti pada proses administrasi.
“Kurang-kurangnya apa kita harus segera push supaya bisa maksimal untuk terserap bagi warga kurang mampu yang rumahnya kurang layak di Kota Blitar,” ujarnya.
Mas Ibin menegaskan target perbaikan hunian tidak berhenti pada 2026. Program serupa akan terus diperluas pada tahun-tahun berikutnya untuk mempercepat penyediaan rumah yang lebih aman dan layak bagi masyarakat.
Di saat Mas Ibin berkeliling mengecek pembangunan, aksi insan olahraga berlangsung di lingkungan Kantor Pemkot Blitar. Ketika wartawan meminta tanggapannya mengenai demonstrasi tersebut, Mas Ibin memilih tidak berkomentar panjang.
“Ah, no comment. Enggak ngerti saya,” katanya singkat sambil melanjutkan perjalanan.
Hari itu, Mas Ibin memilih berbicara melalui agenda kerjanya. Dari sekitar 300 titik pembangunan yang diproyeksikan menyerap 3.000 pekerja hingga ambisi memperbaiki lebih dari 1.000 rumah tidak layak huni, fokusnya diarahkan pada satu hal: memastikan program pemerintah bergerak di lapangan dan manfaatnya sampai kepada warga.
