JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali disorot terkait nasib angkutan kota (angkot). Sejumlah program yang sempat digadang-gadang untuk mempertahankan keberlangsungan angkot hingga kini belum juga terealisasi, meski sebagian sudah diwacanakan sejak 2025.
Berbagai rencana yang pernah disampaikan Pemkot Malang meliputi pembangunan shelter khusus bagi ojek online (ojol) dan taksi online, pengoperasian angkot gratis untuk pelajar, hingga menjadikan angkot sebagai feeder menuju halte Trans Jatim. Namun hingga pertengahan 2026, seluruh rencana tersebut masih belum menunjukkan kepastian pelaksanaan.
Baca Juga : FK Unisma Ambil Sikap Adaptif Hadapi Polemik Kolegium dan Perubahan Sistem Pendidikan Dokter
Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, menilai pemerintah kota kurang memiliki kepekaan terhadap kondisi angkot yang terus terdesak oleh perkembangan transportasi berbasis aplikasi.
"Menurut saya, memang pemerintah kota dari sisi sensitivitasnya terhadap angkot ini kurang. Bahkan enggak sensitif menyikapi kondisi lapangan di mana angkot ini memang perlu diselamatkan. Karena mau enggak mau, suka enggak suka, persaingan dengan ojek online pasti kalah," ujar Arif, Minggu (12/7/2026).
Menurutnya, pembangunan shelter bagi transportasi online seharusnya juga menjadi bagian dari upaya menata potensi konflik antara moda transportasi online dan konvensional sekaligus mengurangi kemacetan akibat aktivitas penjemputan di titik-titik ramai, seperti kawasan Stasiun Malang.
Di sisi lain, Arif menilai progres program penyelamatan angkot melalui skema feeder Trans Jatim maupun angkutan pelajar gratis juga berjalan sangat lambat. Padahal, kedua program tersebut digadang-gadang menjadi solusi agar angkot tetap memiliki ruang beroperasi di tengah hadirnya layanan Trans Jatim.
Bahkan, berdasarkan pemantauannya, persiapan kedua program tersebut baru berjalan sekitar 30 persen sejak pertama kali diwacanakan tahun lalu.
"Kalau menurut saya masih 30 persen dari persiapan. Padahal angkot, supir-supir angkot juga butuh untuk kehidupan sehari-hari," katanya.
Arif mengaku menerima penjelasan bahwa masih terdapat sejumlah kendala teknis. Untuk skema feeder Trans Jatim, Pemkot Malang disebut masih belum merampungkan penentuan rute yang akan dilayani armada angkot.
Baca Juga : Wates Expo 2026: Ada Kontes Pertanian Bupati Cup hingga Pengajian Akbar di Tulungagung
"Mestinya itu juga diperhitungkan oleh pemerintah kota. Itu belum selesai karena hal-hal teknis," ujarnya.
Sementara itu, realisasi angkutan pelajar gratis masih terkendala belum adanya badan hukum yang menaungi sekitar 80 armada angkot. Koperasi yang direncanakan menjadi payung hukum disebut masih harus dibenahi sebelum program dapat dijalankan.
"Menurut Pemkot Malang harus ada badan hukum yang menaungi, dalam hal ini adalah paguyuban atau koperasi. Untuk koperasinya itu juga harus kita betulkan dulu," jelasnya.
Melihat kondisi tersebut, Arif mempertanyakan keseriusan Pemkot Malang dalam menindaklanjuti program yang telah diumumkan kepada publik. Menurutnya, persoalan teknis seharusnya sudah dipetakan sejak awal sehingga tidak membuat pelaksanaan program terus tertunda.
"Programnya bagus dimunculkan, ternyata secara teknis itu mereka (Pemkot Malang). Progresnya terlambat seperti ini kan enggak serius. Ternyata sampai dengan bulan ketujuh ini belum selesai sama sekali," pungkasnya.
