JATIMTIMES – Kemandirian ekonomi perdesaan di Jawa Timur (Jatim) menghadapi ujian berat di tengah pengetatan anggaran daerah. Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Jatim mendesak pemerintah provinsi untuk turun tangan mengatasi ketimpangan kapasitas fiskal desa serta efektivitas pengelolaan Dana Desa yang dinilai belum merata di lapangan.

Juru bicara Komisi A DPRD Jatim M. I. Andy Firasadi menegaskan bahwa penguatan ekonomi di tingkat akar rumput harus menjadi prioritas utama, terutama pasca-pengalihan prioritas Anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat. Peran Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di lima wilayah dituntut bertransformasi dari sekadar lembaga administratif menjadi motor penggerak ekonomi inklusif yang berdampak langsung pada fiskal desa.

Baca Juga : Jembatan Sonokembang Hampir Tuntas, Akses Ditutup Delapan Hari hingga 16 Juli

Legislatif memberikan catatan khusus kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim. Meski mengapresiasi capaian Desa Mandiri yang telah menyentuh angka 61,08 persen serta perluasan Desa Devisa hingga 293 desa, Komisi A mewaspadai penurunan signifikan pada pagu belanja DPMD sebesar 30,6 persen menjadi Rp40,04 miliar pada proyeksi anggaran ke depan.

Penurunan fiskal ini menuntut efisiensi tinggi tanpa mengurangi kualitas stimulan bagi desa, termasuk pengawalan ketat terhadap Bantuan Keuangan (BK) Desa senilai Rp263 miliar untuk 1.230 kegiatan ketahanan pangan dan infrastruktur perdesaan.

"Pemerintahan desa dan masyarakat desa di Jawa Timur dharapkan ada intervensi Pemprov Jawa Timur untuk menjadi stimulan penggerak ekonomi di desa-desa di Jawa Timur," ungkap legislator Fraksi PDIP itu dalam rapat paripurna belum lama ini.

"DPMD diharapkan untuk terus kreatif menghadapi tantangan fiskal desa pasca pengalihan prioritas Anggaran Dana Desa dari pemerintah pusat, seraya meminta intervensi stimulan kongkrit dari Pemprov Jawa Timur untuk fokus dan konsen untuk penguatan ekonomi desa yang amat potensial namun tidak mendapat perhatian serius," sambung Andy Firasadi.

Dewan menilai instrumen seperti BUMDes masih memerlukan pembinaan dan pendampingan yang jauh lebih intensif agar mampu memberikan kontribusi riil terhadap peningkatan pendapatan asli desa (PADes).

Guna memastikan denyut ekonomi desa tetap bergerak di tengah keterbatasan fiskal, Komisi A meminta seluruh jajaran Bakorwil mengubah orientasi kerja mereka secara radikal. Dimulai dari wilayah barat, Bakorwil I Madiun diminta tidak terjebak pada kerja-kerja administratif semata. Dengan capaian realisasi pendapatan TA 2025 yang melesat hingga 170,49 persen, dewan mendesak agar fungsi koordinatif lembaga ini dipertajam.

"Fungsi koordinatif Bakorwil harus semakin mampu menjadi simpul integrasi berbagai program Pemerintah Provinsi Jawa Timur di wilayah kerja masing-masing, sehingga Bakorwil I Madiun tidak hanya berhenti pada kerja-kerja administratif semata," kata Andy.

Sementara itu, inovasi program dari Bakorwil II Bojonegoro seperti Millennial Job Center (MJC) dan Pasar Murah memang diapresiasi dalam merespons tantangan pengangguran. Namun, dewan menyentil adanya ketidakmerataan kualitas layanan fasilitasi serta belum optimalnya koordinasi lintas daerah dalam memanfaatkan potensi unggulan, termasuk optimalisasi peran dari pemerintahan desa agar fiskal di desa dapat terangkat dengan baik melalui kehadiran Bakorwil II Bojonegoro.

Beralih ke wilayah selatan, Bakorwil III Malang didorong untuk tampil lebih progresif menyerap aspirasi masyarakat melalui penguatan MJC dan program Youth Classphoria demi menjangkau talenta Gen Z hingga ke desa-desa.

Legislatif menekankan bahwa penguatan fiskal di desa-desa wilayah Malang dapat dioptimalkan melalui pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM serta fasilitasi Perhutanan Sosial yang menjadi motor ekonomi lokal. Namun, dewan juga memberikan catatan keras terkait pengamanan aset kekayaan daerah di wilayah Malang.

Baca Juga : Antisipasi Kemacetan Pantura, Bondowoso Usulkan Tol Prosiwangi Dibuka Sementara

"Kami mendorong agar Bakorwil III Malang harus tegas mendorong perikatan sewa terhadap 41 kavling aset pemprov guna memastikan legalitas dan mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pemanfaatan kekayaan daerah," tegas Andy Firasadi.

Catatan manajerial dan operasional yang kontras juga ditemukan di wilayah timur dan kepulauan. Bakorwil IV Pamekasan mencatatkan efektivitas koordinasi pembangunan yang sangat impresif hingga mencapai 161,3 persen dari target, terutama melalui optimalisasi East Java Super Corridor (EJSC).

Sayangnya, performa lapangan ini terhambat oleh masalah manajerial internal. Dewan menyoroti bahwa kekosongan pejabat struktural eselon III dan IV menjadi kendala utama dalam penyerapan anggaran, sementara rehabilitasi gedung pertemuan berdampak pada tidak tercapainya target PAD secara maksimal di tahun 2025, dengan persentase serapan anggaran total tertahan di angka 87,93 persen.

Kondisi evaluasi keuangan serupa terjadi di Bakorwil V Jember yang menorehkan rencana tindak lanjut hasil koordinasi yang sangat tinggi sebesar 156,25 persen, namun menyisakan rapor merah berupa ketidaksinkronan alokasi anggaran. Komisi A membongkar bahwa sisa anggaran terbesar di wilayah Jember justru menumpuk di sektor administratif birokrasi.

"Porsi anggaran terbesar berada pada Administrasi Keuangan (lebih dari Rp9,8 miliar pada P-APBD), di mana justru pada sektor inilah terjadi sisa anggaran (SILPA) terbesar yang mencapai lebih dari Rp1,5 miliar. Ke depannya, fokus anggaran sebaiknya lebih diarahkan pada penguatan substansi kompetensi pegawai melalui kolaborasi strategis dengan instansi terkait seperti BKPSDM," tandasnya. 

Komisi A DPRD Jatim menegaskan bahwa kelima Bakorwil harus menghentikan ego sektoral dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mempromosikan potensi daerah. Integrasi sistem monitoring berbasis data di tingkat kewilayahan menjadi harga mati untuk mengawal kebijakan stimulus provinsi agar tepat sasaran di tingkat desa.

"Bakorwil penting meningkatkan sistem monitoring berbasis data, memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat tindak lanjut hasil rapat koordinasi kewilayahan, serta mengoptimalkan perannya sebagai early warning system dalam mendeteksi, mengoordinasikan, dan menyelesaikan berbagai persoalan strategis pembangunan di wilayah secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan," pungkasnya.