JATIMTIMES – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru per Februari 2026 yang menunjukkan sebuah ironi dalam dunia pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Terutama lulusan pendidikan vokasi yang harus bekerjaran kompetensi dengan perkembangan industri agar tidak ketinggalan.
Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara nasional berhasil ditekan hingga menyentuh angka 4,68 persen, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) justru masih menjadi penyumbang angka pengangguran tertinggi di tanah air.
Baca Juga : Pakar UB Bedah Polemik Ancaman Nonmiliter LGBTQ dalam Perpres 111, Siasat Tirai Asap Politik ?
Tercatat, persentase pengangguran dari lulusan SMK berada di angka 7,74 persen. Fakta ini memicu pertanyaan besar bagi publik, mengingat sekolah vokasi sejak awal sengaja dirancang untuk mencetak lulusan yang siap langsung terjun ke dunia kerja.
Melihat adanya kesenjangan (gap) kompetensi yang nyata antara ruang kelas dan kebutuhan industri, PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) mengambil langkah tak biasa.
Industri penyedia infrastruktur digital ini memilih untuk turun tangan langsung melakukan intervensi di sektor hulu pendidikan, yakni dengan menyinkronkan kurikulum sekolah kejuruan melalui program Kurikulum Unggulan.
CSR Department TBIG, Arief Wibisono, mengungkapkan bahwa tingginya angka pengangguran lulusan SMK bukan berarti kualitas para siswa tersebut buruk atau tidak berkompeten.
Persoalan utamanya terletak pada belum jalannya konsep link and match secara maksimal antara dunia pendidikan dan kebutuhan riil di lapangan.
"Masih ada tantangan yang cukup besar agar kompetensi yang dipelajari di sekolah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja yang nyata. Di sinilah kami mengambil peran melalui transfer knowledge," ujar Arief Wibisono, belum lama ini.
Melalui program di bawah naungan pilar pendidikan "Bangun Cerdas Bersama" ini, industri mencoba memperkecil jurang pemisah tersebut secara masif. Siswa tidak hanya diajarkan teori, melainkan langsung diperkenalkan pada ekosistem industri digital yang sedang berkembang pesat saat ini, seperti teknologi Fiber Optik dan FTTH (Fiber to the Home).
"Apa yang dipelajari di sekolah harus memiliki relevansi langsung atau berkesinambungan dengan kebutuhan lapangan kerja, termasuk memberikan pemahaman budaya keselamatan kerja (K3)," tambah pria yang akrab disapa Rio itu.
Sejauh ini, sambung Rio, langkah konkret tersebut telah menjangkau sebanyak 64 sekolah yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia, dengan menggandeng 17 mitra industri strategis.
Dari program sinkronisasi kurikulum, pelatihan, hingga magang intensif ini, lebih dari 3.200 siswa dan 105 guru telah merasakan dampak langsung peningkatan kompetensi mereka.
Bahkan, tercatat sudah ada 84 siswa SMK yang berhasil terserap dan langsung direkrut bekerja di dunia industri digital.
Baca Juga : Sambut Tahun Ajaran Baru, Wali Kota Blitar Targetkan Warga Kurang Mampu Menempuh Pendidikan Tinggi
Langkah intervensi yang dilakukan korporasi ini dinilai bergeser dari model tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR konvensional yang biasanya hanya bersifat filantropi atau sekadar membagikan bantuan sosial sesaat.
Konsep yang diusung dalam pembenahan kurikulum ini mengacu pada strategi Creating Shared Value (CSV), sebuah prinsip di mana keberhasilan bisnis perusahaan berjalan selaras dan saling menguntungkan dengan perkembangan kapasitas sosial masyarakatnya.
CSR Advisor TBIG, Fahmi Sultan Alatas, menegaskan bahwa sektor bisnis seperti industri menara telekomunikasi tidak akan bisa tumbuh dengan sehat jika kualitas sumber daya manusia (SDM) di sekitarnya tidak ikut berkembang.
Masyarakat dan dunia pendidikan memegang peranan krusial sebagai penyuplai tenaga kerja sekaligus penggerak ekosistem digital.
"Logika dari Creating Shared Value itu adalah bisnis bisa berjalan dengan baik kalau masyarakatnya ikut berkembang. Bayangkan kalau literasi digital masyarakat Indonesia ini rendah, tentu akan berdampak juga kepada bisnis digital," papar Fahmi.
Menurut Fahmi, intervensi di tingkat kurikulum dan penyediaan laboratorium simulasi kerja seperti TBIG Lab menjadi sangat krusial agar para siswa memiliki pengalaman langsung mengenai atmosfer kerja asli.
Dengan adanya kolaborasi aktif antara pihak sekolah, pemerintah, komunitas, dan pelaku industri, diharapkan sumbatan dalam rantai penyerapan tenaga kerja lulusan SMK dapat segera terurai.
Bagi Fahmi, transformasi digital yang masif di Indonesia tidak boleh hanya menjadi bumerang yang menyisakan angka pengangguran, melainkan harus menjadi peluang emas bagi anak-anak muda daerah yang telah dibekali dengan keahlian yang relevan dan siap pakai.
