JATIMTIMES – Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, resmi berakhir dengan menghasilkan sejumlah keputusan strategis keagamaan dan rekomendasi keorganisasian yang akan dibawa ke Muktamar mendatang.
Sekretaris Steering Committee Munas dan Konbes NU 2026 Prof M Nuh menyampaikan poin-poin penting dalam konferensi pers, Senin (22/6/2026).
Baca Juga : Kotak Amal Masjid Dibobol, Pelaku Bawa Sajam
"Munas dan Konbes kali ini menjadi rangkaian penting menuju Muktamar NU pertama di abad kedua berdirinya organisasi ini. PBNU menyepakati bahwa Muktamar akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 5 Agustus 2026," terang Prof M Nuh.
Calon Lokasi Muktamar Dinilai dari Empat Aspek
Sejumlah wilayah telah mengajukan usulan resmi sebagai tuan rumah Muktamar, antara lain NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat. PBNU akan membentuk tim untuk meninjau kelayakan berdasarkan empat aspek.
"Kelayakan pertama adalah sarana prasarana (infrastruktur), kedua adalah keamanan, ketiga finansial, dan yang terakhir adalah kelayakan spiritual," ujar Prof M Nuh.
Muktamar diharapkan tetap berbasis di pondok pesantren, dengan pertimbangan spiritual seperti istikharah sebagai penentu akhir.
Aset Tambang 100 Persen Milik NU
Salah satu hasil krusial adalah Peraturan Perkumpulan (Perkum) pengelolaan aset tambang dengan empat prinsip utama: kepemilikan 100 persen milik perkumpulan NU bukan perorangan; tata kelola sesuai syariat dengan larangan eksploitasi berlebihan; kemanfaatan mengalir ke seluruh keluarga besar NU dari PBNU hingga ranting tanpa dinikmati perorangan; serta keberlanjutan jangka panjang dengan komitmen menjaga ekosistem dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitar wilayah tambang. Disepakati pula Peraturan Perkumpulan pengelolaan platform digital "NU Digdaya".
Rekomendasi Mekanisme Pemilihan dan Larangan Rangkap Jabatan
Forum merekomendasikan evaluasi mekanisme pemilihan model one man, one vote. Usulan yang muncul adalah PCNU dan PWNU dapat mengusulkan lebih dari satu nama calon, lalu diserahkan kepada Rais Aam dan tim AHWA terpilih untuk ditunjuk sebagai Ketua Umum. Pandangan yang ingin mempertahankan sistem lama tetap diakomodasi sebagai pilihan rekomendasi.
Baca Juga : Truk Kontainer Diduga Tergelincir, Tabrak Pembatas Jembatan di Kendalpayak hingga Picu Kemacetan
Soal rangkap jabatan, forum menyepakati kader yang menjabat Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, Wali Kota, atau anggota dewan wajib mundur jika ingin menjadi ketua umum. Khusus jabatan Menteri masih terdapat perbedaan pandangan dan akan dibawa ke Muktamar.
Catatan untuk Program MBG dan Penutupan di Bangkalan
Munas-Konbes juga memberi catatan agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditinjau ulang mekanisme penyaluran dan pengelolaannya agar lebih tepat sasaran, mengingat besarnya alokasi anggaran dari APBN. NU juga mengusulkan afirmasi khusus program MBG untuk pondok pesantren.
Rangkaian Munas-Konbes dijadwalkan ditutup resmi di Bangkalan, Selasa (23/6/2026) siang, ditandai kehadiran Presiden RI, diawali ziarah dan istighosah bersama.
