JATIMTIMES – Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) melayangkan peringatan keras (warning) kepada pemerintah terkait imbas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax. Lonjakan harga dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter tersebut dinilai memicu risiko nyata.
Ada efek domino yang dimulai dari migrasi masal konsumen kelas menengah ke BBM bersubsidi, yang berpotensi menjebol kuota ketersediaan Pertalite di lapangan. Pernyataan tersebut ditekankan oleh anggota Komisi B DPRD Jatim Khusnul Khuluk.
Baca Juga : Khutbah Jumat 12 Juni 2026: Belajar dari Abu Bakar dan Umar soal Pemimpin Jangan Antikritik
Ia menyoroti bahwa jika pergeseran pola konsumsi ini dibiarkan berlangsung dalam jangka waktu lama, tekanan terhadap stok Pertalite akan semakin berat, sehingga bisa mengancam hak masyarakat lapisan bawah yang seharusnya menjadi sasaran utama subsidi energi.
Legislasi PKS asal Daerah Pemilihan (Dapil) Lumajang-Jember itu mengingatkan bahwa perpindahan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi akan memunculkan persoalan baru yang sistemik di hulu maupun hilir.
“Ini tentu cukup berdampak kepada masyarakat kelas menengah. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka banyak masyarakat yang kemungkinan beralih dari Pertamax ke Pertalite,” ujar Khusnul Khuluk, Jumat (12/6/2026).
Khusnul mengingatkan bahwa ketersediaan BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memiliki batasan kuota ketat yang dipatok oleh negara. Ketika kelompok masyarakat mampu ikut mengonsumsi Pertalite akibat tertekan harga Pertamax, maka asas keadilan distribusi energi bagi masyarakat miskin menjadi terganggu.
Oleh karena itu, pengendalian di lapangan dan intervensi kebijakan dinilai sangat mendesak agar alokasi energi subsidi tetap berada pada jalurnya yang tepat.
“Dengan semakin banyak masyarakat yang beralih ke Pertalite, tentu kuota dan ketersediaannya akan semakin terbatas. Padahal BBM subsidi itu harus diprioritaskan bagi masyarakat ekonomi bawah yang memang membutuhkan,” tegasnya.
Lebih jauh, Komisi B DPRD Jatim memetakan bahwa dampak kenaikan BBM nonsubsidi ini tidak hanya dirasakan oleh para pengguna kendaraan pribadi. Kebijakan ini menyimpan ancaman efek domino yang bisa merembet ke berbagai kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari melalui pembengkakan biaya operasional distribusi dan transportasi logistik.
Baca Juga : DPKPCK Imbau Developer Lengkapi Perizinan, Antisipasi Jalan Rusak Terdampak Truk Pembangunan Perumahan
Ketika ongkos angkut barang meningkat, pelaku usaha berpotensi besar melakukan penyesuaian harga barang dan jasa secara luas. Jika inflasi merantai ini terjadi, daya beli masyarakat secara keseluruhan akan semakin tertekan. Parlemen pun mendesak pemerintah menyiapkan langkah mitigasi taktis secepatnya.
“Pemerintah harus terus berupaya menstabilkan harga BBM agar tidak berdampak ke mana-mana. Sebab dampaknya bukan hanya pada sektor transportasi, tetapi juga bisa memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat,” jelas Khusnul.
Khusnul meminta pemerintah memantau ketat perkembangan fluktuasi harga energi di akar rumput, demi memastikan rantai pasok ekonomi masyarakat kecil tetap berjalan aman.
“Kita berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga BBM sehingga tidak menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat kecil tetap terlindungi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.
