JATIMTIMES – Pemerintah Kota Batu kini tengah berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan proyek rehabilitasi tiga sekolah negeri yang terbengkalai akibat rapor merah pihak ketiga. Guna mengantisipasi dampak buruk terhadap aktivitas belajar mengajar, jajaran eksekutif mulai menjajaki peluang pemanfaatan pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai solusi cepat pendanaan darurat.
Langkah taktis penggunaan dana darurat ini sedang digodok secara intensif oleh jajaran eksekutif pada pekan ini. Upaya percepatan penganggaran tersebut sengaja dipacu guna mengejar target penyelesaian pembangunan sarana prasarana sekolah sebelum momentum tutup tahun anggaran bergulir.
Baca Juga : Jelang PPDB, Disdikbud Kota Malang Jamin Jalur Zonasi Akurat dan Transparan
Adapun tiga lembaga pendidikan yang menjadi korban mangkraknya proyek fisik tersebut meliputi SMPN 4 Kota Batu, SDN Temas 1, dan SDN Sisir 1. Pengerjaan gedung di ketiga lokasi tersebut dilaporkan terhenti total dengan capaian progres yang sangat minim, yakni baru menyentuh angka sekitar 7 hingga 30 persen saja. Pembangunan dirasa harus segera dilanjutkan agar sekolah bisa kegiatan belajar mengajar (KBM).
“Kami sudah menginstruksikan Pj Sekda untuk membedah masalah ini secara mendalam, terutama perihal teknis dan payung hukum pencairan anggarannya agar pembenahan ruang kelas tidak terus terkatung-katung,” terang Plt Wali Kota Batu, Heli Suyanto saat dikonfirmasi, belum lama ini.
Heli menjelaskan, penggunaan pos anggaran BTT memang diplot sebagai skenario dan jalur tercepat oleh Dinas Pendidikan guna menyelamatkan fasilitas belajar mengajar siswa. Kendati demikian, pihak manajemen pemerintah daerah menolak untuk bertindak gegabah karena eksekusi dana darurat wajib memiliki landasan hukum yang presisi.
Kehati-hatian administratif ini diterapkan secara ketat demi mengantisipasi munculnya potensi temuan pelanggaran hukum oleh tim pemeriksa di kemudian hari. Jika nantinya opsi pemanfaatan dana BTT tersebut dinilai mentok dan terganjal aturan, pemerintah daerah bersiap mengambil opsi kedua dengan menempuh jalur lelang reguler ulang.
Terkait kalkulasi nominal anggaran lanjutan yang dibutuhkan untuk menuntaskan pembangunan, pihak eksekutif sejauh ini belum merilis angka pasti ke publik. Hal tersebut dikarenakan proses audit fisik serta hitung ulang alias appraisal terhadap sisa bangunan masih terus berjalan dinamis di lapangan.
“Kami harus menghitung secara detail sisa volume pekerjaan yang ditinggalkan oleh vendor lama, di mana angkanya juga wajib disesuaikan dengan fluktuasi harga material bangunan saat ini,” papar politikus Partai Gerindra tersebut.
Meski jadwal eksekusi fisik lanjutan masih harus menunggu lampu hijau dan rekomendasi dari tim audit, Heli menggaransi bahwa seluruh ruang kelas hingga fasilitas guru yang telantar wajib beroperasi sebelum tahun 2026 berakhir. Pemenuhan hak pendidikan anak didik di Bumi Kota Wisata dijamin tidak akan dikorbankan akibat kelalaian mitra kerja.
“Penyelesaian sarana prasarana sekolah ini harus adalah prioritas utama. Sesegera mungkin agar seluruh gedung yang sempat terbengkalai ini sudah harus tuntas dan bisa digunakan untuk aktivitas pembelajaran sebelum tahun ini berakhir,” pungkasnya.
