JATIMTIMES - Konflik Israel–Palestina kembali menjadi sorotan dunia setelah misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF) kembali dicegat militer Israel di perairan internasional dekat Siprus pada Senin, 18 Mei 2026. Dalam insiden tersebut, sejumlah aktivis dan jurnalis dari berbagai negara ikut ditahan, termasuk sembilan warga negara Indonesia (WNI).

Salah satu yang menjadi perhatian publik Indonesia adalah penangkapan jurnalis Republika bersama rombongan Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza.

Baca Juga : Indonesia dan 9 Negara Kecam Israel Cegat Global Sumud Flotilla, Desak Pembebasan Aktivis dan Awak Kapal

Setelah kejadian tersebut, publik pun mulai mempertanyakan apa sebenarnya Global Sumud Flotilla dan mengapa armada ini terus menjadi perhatian internasional?

Mengenal Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla (GSF) merupakan gerakan sipil internasional yang dibentuk untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza sekaligus menentang blokade laut Israel terhadap wilayah Palestina tersebut.

Kata “sumud” berasal dari bahasa Arab yang berarti keteguhan, ketahanan, atau steadfastness. Nama itu dipilih sebagai simbol perjuangan rakyat Palestina yang tetap bertahan di tengah blokade dan konflik berkepanjangan.

GSF menyebut diri sebagai gerakan independen yang tidak berafiliasi dengan pemerintah mana pun. Armada ini didukung jaringan masyarakat sipil, aktivis kemanusiaan, organisasi akar rumput, hingga relawan dari puluhan negara.

Dalam pernyataan resminya, Global Sumud Flotilla menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak atas wilayah laut dan akses bebas terhadap bantuan kemanusiaan.

Tujuan Global Sumud Flotilla

Pada misi tahun 2026, Global Sumud Flotilla membawa sejumlah tujuan utama, antara lain:

• Menembus blokade laut Gaza yang diberlakukan Israel.

• Mengirim bantuan kemanusiaan seperti makanan, obat-obatan, susu bayi, dan perlengkapan sekolah.

• Membuka koridor laut sipil menuju Gaza agar distribusi bantuan dapat berlangsung tanpa hambatan.

• Mendukung rekonstruksi rumah, sekolah, dan fasilitas kesehatan di Palestina.

• Menggalang solidaritas masyarakat sipil internasional terhadap isu Palestina.

• Mendorong gerakan global berbasis rakyat untuk menekan penghentian blokade Gaza.

GSF juga sering dikaitkan dengan Freedom Flotilla Coalition, jaringan internasional yang sejak lama menjalankan pelayaran kemanusiaan menuju Gaza.

Awal Blokade Gaza dan Lahirnya Armada Flotilla

Sejarah armada kemanusiaan menuju Gaza bermula setelah Israel memberlakukan blokade laut pada 2007, usai Hamas mengambil alih kendali wilayah tersebut.

Israel menyatakan blokade dilakukan untuk mencegah masuknya senjata ke kelompok bersenjata di Gaza. Namun, kebijakan itu menuai kritik internasional karena dinilai memperparah krisis kemanusiaan warga sipil Palestina.

Pada 2008, kelompok Free Gaza Movement mulai mengirim kapal bantuan untuk menembus blokade. Dari puluhan misi yang dilakukan hingga 2016, hanya beberapa kapal yang berhasil mencapai Gaza.

Salah satu insiden paling terkenal terjadi pada Mei 2010 saat armada Freedom Flotilla dicegat pasukan Israel di perairan internasional.

Serangan itu terjadi di kapal Mavi Marmara berbendera Turki yang membawa ratusan aktivis kemanusiaan. Dalam insiden tersebut, sembilan aktivis meninggal dunia akibat tembakan pasukan Israel, sementara satu korban lain wafat beberapa tahun kemudian karena luka serius yang dialami.

Peristiwa itu memicu kecaman internasional dan sempat memperburuk hubungan diplomatik Turki–Israel.

Misi Global Sumud Flotilla 2025

Di tengah meningkatnya konflik Gaza pada 2025, sejumlah organisasi internasional membentuk armada baru bernama Global Sumud Flotilla.

Menurut laporan berbagai media internasional dan organisasi lingkungan Greenpeace, armada tersebut melibatkan lebih dari 40 kapal dan ratusan peserta dari puluhan negara.

Keberangkatan dilakukan dari sejumlah pelabuhan di Eropa dan Afrika Utara, termasuk Genoa, Barcelona, Tunis, dan Catania.

Baca Juga : Rupiah Kian Tertekan, Pagi Ini Nyaris Sentuh Rp 17.800 per Dolar AS

Malaysia juga ikut ambil bagian melalui Sumud Nusantara Asian Flotilla yang membawa bantuan pangan untuk warga Gaza.

Namun, perjalanan armada tidak berjalan mulus. Sebelum mencapai wilayah dekat Gaza, beberapa kapal dilaporkan mengalami serangan drone dan gangguan komunikasi.

Salah satu kapal bernama Conscience dilaporkan mengalami kerusakan akibat serangan drone di dekat Malta pada Mei 2025.

Pada Oktober 2025, militer Israel mencegat seluruh armada sekitar 70 mil laut dari pesisir Gaza. Lebih dari 450 aktivis ditahan, termasuk aktivis iklim Greta Thunberg dan anggota Parlemen Eropa Rima Hassan.

Sejumlah aktivis yang dibebaskan kemudian mengaku mengalami perlakuan keras selama penahanan, mulai dari kurang tidur, keterbatasan akses air bersih, hingga minim layanan medis.

Misi Kedua Tahun 2026

Meski menghadapi pencegatan, Global Sumud Flotilla kembali melanjutkan misi pada musim semi 2026.

Armada kedua diberangkatkan dari Barcelona pada April 2026 dan kemudian bergabung dengan kapal dari Marseille serta Naples.

Pada 30 April 2026, militer Israel kembali mencegat armada di dekat Pulau Crete. Lebih dari 175 aktivis ditahan.

Dua koordinator utama armada, Saif Abu Keshek dan Thiago Avila, disebut mengalami penyiksaan fisik, ancaman, hingga pembatasan layanan kesehatan selama penahanan menurut tim kuasa hukum mereka.

Dalam operasi tersebut, Israel juga dituduh melakukan jamming terhadap sistem komunikasi maritim dan navigasi satelit kapal-kapal sipil.

Setelah dibebaskan, penyelenggara kembali mengirim armada baru dari Marmaris, Turki, pada Mei 2026.

Armada terbaru ini disebut melibatkan lebih dari 70 kapal dan sekitar 1.000 peserta dari berbagai negara.

Namun pada Senin, 18 Mei 2026, armada kembali dicegat Israel di dekat Siprus. Global Sumud Flotilla menyebut kapal mereka berada di perairan internasional dan tidak memasuki wilayah Israel.

Insiden ini memicu perhatian besar di Indonesia karena terdapat sejumlah WNI, termasuk jurnalis dan aktivis kemanusiaan, yang ikut ditahan.

Posisi Hukum Internasional

Penyelenggara flotilla berpendapat bahwa misi mereka dilindungi hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut, Konvensi Jenewa IV, dan San Remo Manual terkait blokade laut.

Mereka menilai kapal sipil pembawa bantuan kemanusiaan tidak boleh diserang atau disita di perairan internasional.

Sementara itu, pemerintah Israel tetap menyatakan blokade laut Gaza merupakan kebijakan keamanan yang sah untuk mencegah masuknya senjata ke Hamas. Israel juga berulang kali menyebut armada flotilla sebagai aksi propaganda politik.

Meski telah berkali-kali dicegat, diserang drone, hingga menghadapi penahanan aktivis, Global Sumud Flotilla menegaskan misi mereka akan terus berlanjut.

Bahkan pada awal 2026, penyelenggara mengumumkan rencana armada baru bernama Nuestra América Flotilla yang disebut akan membawa isu embargo terhadap Kuba.

Langkah itu menunjukkan bahwa gerakan flotilla kini berkembang menjadi simbol solidaritas sipil internasional terhadap berbagai isu kemanusiaan dan blokade maritim di dunia.