JATIMTIMES – DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun 2025 menyoroti sejumlah persoalan pada sektor pendidikan dan kesehatan yang masih menyisakan sejumlah tantangan.
Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi sorotan utama karena mendominasi daftar indikator kinerja yang gagal memenuhi target. Ketua sekaligus Juru Bicara Pansus LKPJ, Khusnul Arif, memaparkan bahwa dari 166 Indikator Kinerja Daerah (IKD), terdapat 15 indikator yang tidak tercapai targetnya.
Baca Juga : Lupa Matikan Tungku Kayu, Kandang Ternak di Beji Kota Batu Hangus Terbakar
"Dari 15 IKD yang belum tercapai, urusan pendidikan menempati urutan terbanyak dari IKD yang belum tercapai, yaitu sebanyak 6 IKD, diikuti urusan kesehatan sebanyak 3 IKD, dan 6 IKD lainnya masing-masing terkait ketenagakerjaan, lingkungan, kearsipan, energi, pengawasan, dan investasi," jelasnya pada Rapat Paripurna, Senin (11/5/2026).
Pansus memberikan catatan kritis terhadap capaian kompetensi minimum siswa di Jatim. Data menunjukkan bahwa persentase satuan pendidikan yang mencapai standar literasi membaca hanya terealisasi 49,89 persen dari target 59,94 persen. Kondisi serupa terjadi pada numerasi yang hanya terealisasi 46,30 persen dari target 54,92 persen.
Pansus juga menyoroti Harapan Lama Sekolah (HLS) yang gagal memenuhi target, dengan realisasi 13,44 tahun, meleset dari target yang ditetapkan sebesar 13,54 tahun. Selain itu, indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga menjadi perhatian serius karena tidak mengalami pergerakan signifikan selama empat tahun berturut-turut.
"Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih berada di angka 8,39 tahun, terjadi stagnasi di kisaran kelas VIII SMP selama empat tahun berturut-turut (2022-2025)," ungkap legislator yang akrab disapa Mas Pipin ini.
Kondisi memprihatinkan juga ditemukan pada sektor kesehatan, khususnya pada penanganan penyakit menular dan cakupan layanan kesehatan gratis.
Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) hanya mencapai 88,17 persen dari target minimal 89-90 persen. Selain itu, cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) hanya terealisasi 30,65 persen dari target 36 persen.
"Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait urusan pendidikan dan urusan kesehatan belum optimal dan perlu ditingkatkan sinerginya dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, khususnya dengan 23 Kabupaten/kota dengan IPM lebih rendah dibandingkan dengan IPM Jawa Timur," tandasnya.
Sebagai langkah konkret, Pansus menginstruksikan Dinas Pendidikan untuk segera menyusun Peta Jalan Aksesibilitas Pendidikan Menengah 2025–2029 yang komprehensif, mencakup strategi penanganan defisit daya tampung SMA/SMK Negeri.
Baca Juga : Ngaji, Ngopi, dan Gothic Metal Berpadu di Surabaya, Dakwah Menyentuh Komunitas Underground
"Diperlukan kebijakan sinergis dengan sekolah swasta dan madrasah, dengan skema BPOPP yang lebih tepat sasaran berbasis data kemiskinan," urai legislator Fraksi Partai NasDem ini.
Pansus juga meminta Pemprov Jatim menetapkan target RLS yang ambisius dalam RKPD 2027, minimal mencapai kelas IX (setara Kelas 3 SMP). Target itu harus disertai strategi konkret yang terukur, bukan sekadar proyeksi linier inkremental.
"Tantangan yang masih ada—dari aksesibilitas pendidikan hingga akuntabilitas pengelolaan dana hibah—adalah agenda yang harus diselesaikan bersama-sama," pungkasnya.
