JATIMTIMES - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Jember di tingkat provinsi. Bupati Jember, Muhammad Fawait, resmi dianugerahi penghargaan sebagai Tokoh Daerah Peningkatan Layanan Publik oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 sekaligus HUT PWI Jatim ke-80 yang berlangsung di Dyandra Convention Center, Surabaya, Kamis 16 April 2026 malam.
Baca Juga : DLH Kabupaten Malang Peringatkan SPPG Terkait Pengelolaan Limbah Dapur MBG: Wajib Miliki SPPL
Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan Jember dalam melahirkan inovasi birokrasi yang berdampak langsung pada hajat hidup orang banyak. Bupati Jember yang akrab disapa Gus Fawait ini menyampaikan bahwa penghargaan dari insan pers merupakan bentuk validasi sekaligus motivasi bagi jajarannya.
“Alhamdulillah, terima kasih kepada PWI Jawa Timur. Penghargaan ini adalah ‘vitamin’ bagi kami semua untuk bekerja lebih giat dan lebih semangat lagi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jember,” ungkap Gus Fawait.
Keberhasilan Jember menyabet predikat ini tak lepas dari tiga program unggulan yang dinilai revolusioner, UHC (Universal Health Coverage) Prioritas, Wadul Gus’e (kanal pengaduan langsung), Peta Cinta (Pelayanan Tuntas Cetak KTP di Kecamatan).
Program Peta Cinta menjadi sorotan utama karena berhasil memangkas birokrasi secara signifikan. Melalui program ini, warga Jember tidak lagi perlu jauh-jauh ke pusat kota, melainkan cukup mencetak dokumen kependudukan di kantor kecamatan masing-masing.
Merespons penghargaan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jember, Bambang Saputro, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlena. Baginya, penghargaan ini adalah amanah berat untuk menjaga konsistensi kualitas layanan.
Baca Juga : DPRD Berikan Rekomendasi LKPJ Bupati Lamongan 2025
"Dengan adanya penghargaan tersebut, menjadi amanah bagi kami untuk menjalankan program ini dengan baik,” ujar Bambang saat ditemui pada Senin, (20/4/2026).
Bambang menambahkan, Disdukcapil akan terus melakukan pemantauan ketat hingga ke level desa dan kelurahan. Fokus utamanya adalah memastikan ketersediaan blanko KTP, yang selama ini sering menjadi kekhawatiran masyarakat. (*)
