JATIMTIMES - Pemerintah pusat mendorong efisiensi energi melalui kebijakan Work From Home (WFH). Di Kota Batu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengimbau perusahaan swasta hingga BUMD untuk mulai menerapkan pola kerja jarak jauh secara terbatas.
Kepala Disnaker Kota Batu, Mokhamad Forkan, menjelaskan bahwa penerapan WFH satu hari dalam sepekan dinilai menjadi langkah strategis dalam mendukung penghematan energi, khususnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM), sekaligus menjaga produktivitas kerja.
Baca Juga : Satgas Pangan Polres Ngawi Cek Harga dan Stok Bapokting Pasca Lebaran
“Iya, jadi memang dalam rangka untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pola kerja yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan, diperlukan langkah-langkah sistematis dalam pemanfaatan energi di tempat kerja,” kata Forkan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bersifat wajib dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Fleksibilitas menjadi kunci agar operasional usaha tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kepentingan pekerja.
“Perlu diperhatikan, hak pekerja tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga meski diterapkan WFH tetap menjamin upah dan hak pekerja, tidak mengurangi cuti tahunan, serta pekerja tetap menjalankan tugas dan kewajibannya,” tegasnya.
Forkan juga menambahkan, tidak semua sektor dapat menerapkan WFH. Beberapa bidang yang memerlukan kehadiran langsung, seperti layanan publik, transportasi, kesehatan, energi, infrastruktur, logistik, dan industri, tetap harus beroperasi secara normal.
Baca Juga : Ucapan Paskah yang Tidak Bertentangan dengan Islam, Tetap Menjaga Toleransi dan Keharmonisan
Ia berharap perusahaan maupun pekerja, dapat berperan aktif dalam upaya penghematan energi dengan memanfaatkan teknologi yang lebih efisien serta membangun budaya kerja yang hemat energi.
“Kami berharap perusahaan dapat memanfaatkan teknologi yang lebih efisien serta membangun budaya penggunaan energi secara bijak. Pengendalian dan pemantauan konsumsi energi juga perlu dilakukan melalui kebijakan operasional yang jelas,” harap Forkan.
