JATIMTIMES - Pimpinan DPRD Kabupaten Gresik periode 2024-2029 resmi dilantik hari ini, Senin (07/10/2024). Pelantikan dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Gresik, I Gusti Ayu Susilawati.
Keempat pimpinan definitif DPRD Gresik itu diantaranya Muhammad Syahrul Munir (PKB) sebagai Ketua DPRD Gresik dan Luthfi Dawam (Gerindra), Mujid Riduan (PDI-P), Ahmad Nurhamim (Golkar) masing-masing sebagai Wakil Ketua DPRD Gresik.
Baca Juga : Bawaslu Blitar Beri Imbauan untuk DPRD Terkait Tahapan Kampanye Pemilu 2024
Pelantikan juga dihadiri Plt Bupati Gresik Aminatun Habibah, Forkopimda, serta sejumlah pejabat dan perwakilan perusahaan baik BUMN, BUMD dan swasta.
Usai dilantik, Muhammad Syahrul Munir mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bersama unsur pimpinan yang lain akan segera membetuk alat kelengkapan DPRD Gresik.
"Mulai Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Perda (Bapem Perda) serta Komisi-Komisi," katanya.
Pria asal Desa Tanggulrejo Kecamatan Manyar itu menyebutkan, proses pembentukan alat kelengkapan harus segera diselesaikan. Sebab, hal itu merupakan tugas kedewanan pascapelantikan.
"Mulai menuntaskan pembahasan Ranperda Tatib hingga Rancangan APBD 2025," imbuh Syahrul Munir.
Politisi PKB itu meminta kepada seluruh pihak untuk segera merealisasikan APBD 2024. Tujuannya, untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Gresik.
"Kami mohon dukungan dari semua pihak baik teman-teman dewan eksekutif maupun lembaga masyarakat BUMN dan stakeholder semua yang terkait agar program-program pembangunan di Kabupaten Gresik dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya sesuai dengan rencana program jangka menengah maupun jangka panjang," pungkasnya.
Baca Juga : Hampir Pasti jadi Ketua Dewan, Amithya Ratnanggani Ngaku Siapkan Mental
Di tempat yang sama, Plt Bupati Gresik Aminatun Habibah menyampaikan selamat kepada pimpinan definitif DPRD Kabupaten Gresik.
"Mudah-mudahan nanti bisa memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Gresik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014," kata Bu Min saat sambutan.
Bu Min menyebut, kemitraan antara DPRD dengan kepala daerah bersifat check and balance. Hal ini dimaksudkan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga terjamin kesinambungan kelembagaan pemerintah.
"Kolaborasi dan kerja kolektif antara DPRD dengan kepala daerah harus diarahkan secara positif dengan harapan semua program pembangunan yang telah direncanakan berjalan dengan baik sesuai dengan visi misi dan program bupati dan wakil bupati," pungkasnya. (ADV)
