JATIMTIMES - Pelaksanaan Gebyar Batik Jawa-Bali oleh Pemkab Pamekasan yang telah terlaksana pada 2022 lalu disorot. Hal itu disampaikan Ketua Front Aksi Massa (Famas) Abdus Salam, Jumat (03/02/2023)
Menurut dia, road show gebyar batik yang dilaksanakan Pemkab Pamekasan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan dianggap buang-buang anggaran.
Baca Juga : Harga Beras Naik, Pemkab Malang Siapkan Skema Operasi Pasar Bersama Bulog
Diketahui, pada tahun 2022 lalu, terdapat enam daerah yang menjadi tujuan road show gebyar batik tersebut. Yakni Malang, Tuban, Bromo, Jember, Bali, dan Surabaya.
"Kegiatan ini menghabiskan Rp 1,5 miliar tapi targetnya tidak jelas. Kami menduga kegiatan ini hanya dijadikan banjakan untuk mencari keuntungan semata," katanya saat ditemui awak media.
Salam menambahkan, kalaupun menghabiskan dana Rp 1,5 miliar namun dari dana itu tidak jelas target dan alokasinya, sebaiknya dana tersebut diberikan kepada para pengrajin batik untuk pengembangan usaha. Sebab, pasca-pelaksanaan gebyar batik, masih banyak pembatik di Pamekasan yang mengaku masih kesulitan karena penjualan tidak ada peningkatan yang signifikan.
"Lalu apa manfaatnya pegelaran ini? Apa tidak sebaiknya anggaran sebesar itu diberikan kepada para pembatik untuk pengambangan usaha," ucap Salam.
Baca Juga : Mengenal Isi Museum Brawijaya, Tempat Wisata Penuh Sejarah
Bahkan, dugaan korupsi pada pelaksanaan Gebyar Batik Jawa-Bali yang menghabiskan anggaran Rp 1,5 miliar itu dikabarkan telah dilaporkan ke Polres Pamekasan dan sudah memasuki tahap pemeriksaan. “Kami akan kawal laporan itu di polres. Saya sempat mendengar kalau Polres Pamekasan datang sendiri ke lokasi untuk investigasi. Dan jika harus ada yang menjadi tersangka, maka lebih cepat lebih baik,” ujar Salam.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan Ahmad Sjaifudin saat berusaha dimintai keterangan melalui pesan WhatsApp tidak merespons. Bahkan saat dihubungi via telepon, juga tidak diangkat.
