JATIMTIMES - Gelombang aksi demonstrasi dari berbagai elemen mahasiswa di seluruh Indonesia terus berlangsung dengan beragam tuntutan. Mulai dari penolakan penundaan Pemilu 2024, perpanjangan masa jabatan presiden, kenaikan harga minyak goreng, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertamax, hingga pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).
Aksi demonstrasi dari elemen mahasiswa ini pun terjadi di sejumlah wilayah kota besar di Indonesia yang berakhir ricuh sampai aman dan kondusif. Salah satu yang menjadi sorotan nasional yakni aksi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) "Rakyat Bangkit" yang terpusat di depan Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (11/4/2022).
Baca Juga : Patroli Dini Hari, Polsek Wonodadi Imbau Warga Ronda Pakai Kentongan
Hal itu dikarenakan aksi dari gabungan elemen mahasiswa dari berbagai kampus yang tergabung dalam Aliansi BEM SI "Rakyat Bangkit" tersebut berakhir ricuh. Mulai dari adanya pelemparan benda padat hingga pengeroyokan kepada Dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando.
Namun, pihak kepolisian telah menegaskan bahwa yang memicu kerusuhan tersebut bukan dari unsur mahasiswa, melainkan dari orang tidak dikenal tanpa mengenakan jas almamater atau identitas dari kampus yang tergabung dalam Aliansi BEM SI "Rakyat Bangkit".
Berbeda dengan aksi yang digelar di Jakarta, ribuan massa aksi yang tergabung dalam BEM Malang Raya melakukan aksi demonstrasi secara damai, aman dan kondusif mulai awal melakukan orasi hingga membubarkan diri masing-masing secara tertib.
Aksi yang berlangsung pada hari Selasa (12/4/2022) tadi terpusat di depan Gedung DPRD Kota Malang. Sebelumnya, sekitar 1000 massa aksi berkumpul di pintu timur Stadion Gajayana, kemudian melakukan aksi long march menuju kawasan Alun-alun Tugu Malang sekitar pukul 11.00 WIB.
Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada ribuan massa aksi yang tergabung dalam BEM Malang Faya dapat menyampaikan aspirasi secara tertib, damai dan kondusif.
"Saya sebagai Kapolresta Malang Kota menjamin tidak ada tindakan kekerasan yang dilakukan anggota kepada mahasiswa yang menyampaikan pendapat," tegas perwira polisi yang akrab disapa Buher kepada JatimTIMES.com, Selasa (12/4/2022).
Pasalnya, dalam menjalankan tugas pengamanan aksi demonstrasi, pihaknya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
"Kita berpedoman pada UU Nomor 9 Tahun 1998 ada prinsip antara hak dan kewajiban, prinsip musyawarah mufakat dan prinsip tentang proporsional. Ini kita lakukan. Kita juga memfasilitasi teman-teman BEM untuk audiensi dengan Ketua DPRD," terang Buher.
Baca Juga : Lantik KPU dan Bawaslu, Ini Pesan Presiden Jokowi
Di mana ketika menemui massa aksi BEM Malang Raya pun pihaknya bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang. Yakni Wali Kota Malang Sutiaji diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso, Dandim 0833/Kota Malang Letkol Kav Heru Wibowo Sofa dan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika.
Selama berlangsungnya aksi demonstrasi dari massa BEM Malang Raya, pihaknya terus mengawal dengan cara humanis. Menurutnya dari kalangan mahasiswa juga tidak terdapat tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
"Tidak ada anggota yang membawa senjata api, kami jamin. Semua dalam kontrol dan kendali kami sendiri," tutur Buher yang merupakan perwira polisi dengan tiga melati dipundaknya ini.
Menurutnya, aksi demonstrasi yang digelar oleh ribuan mahasiswa di Malang Raya ini merupakan hal yang wajar. Pasalnya, mahasiswa memang memiliki fungsi sebagai kontrol sosial untuk pembuat kebijakan publik. Pihaknya pun mempersilahkan para mahasiswa menyampaikan pendapat karena telah diatur dalam Undang-Undang.
"Kalau ada aksi lagi, akan kita persiapkan. Makanya ada di dalam klausulnya pemberitahuan, kami seharusnya menerima pemberitahuan 3x24 jam. Karena kami harus mempersiapkan personel, jalur lalu lintas yang harus direkayasa, kantor-kantor pemerintah agar tidak terganggu. Ini juga garus dijaga dan dikawal," pungkas Buher.
Sebagai informasi, dalam pengamanan aksi demonstrasi yang digelar oleh BEM Malang Raya, pihak kepolisian beserta TNI mengerahkan 1.600 personel gabungan. Di mana sebanyak 1.600 personel gabungan tersebut tersebar di beberapa titik aksi serta fasilitas sosial dan fasilitas publik. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan.
