MALANGTIMES - Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).
Baca Juga : Apartemen The Kalindra Sediakan Fasilitas Antar Jemput Konsumen Bebas Covid-19
Kegiatan yang dipandegani Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kota Malang itu disebut menjadi yang pertama di Jatim di awal tahun anggaran 2018 ini.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pemprov Jatim Arief Tri Hardjoko saat menjadi pembicara dalam kegiatan yang digelar di Hotel Savana siang ini (31/1/2018).
"Kota Malang ini tampaknya yang paling awal. Ini bagus karena perencanaan memang tidak bisa dilakukan tergesa-gesa," ujar Arief pada MalangTIMES.
Dia menggarisbawahi, RKPD merupakan acuan awal penyusunan program yang akan memberi gambaran global langkah pemerintah daerah. Nantinya, poin-poin dalam RKPD lah yang akan didetailkan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi.
"Di awal tahun ini pemerintah daerah selalu kami imbau lebih intensif membicarakan masalah global yang dihadapi, nanti baru dijabarkan lebih rinci melalui musyawarah perencanaan," paparnya.
Arief juga menyebut bahwa kinerja pemerintahan Pemkot Malang sudah teerkategori baik. "Hampir 90 persen indikator-indikator pembangunan hingga kesejahteraan lebih baik dari angka provinsi," paparnya.
Misalnya, angka kemiskinan 2017 Kota Malang yakni 4,17 persen di bawah angka Jawa Timur 11,77 persen maupun nasional 10,12 persen. Juga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Malang 2016 di angka 80,46 di atas Jawa Timur 69,74 dan 70,18 angka nasional.
Meski demikian, Arief menekankan ada dua tantangan yang musti diperhatikan Pemkot Malang. Yakni terkait pertumbuhan ekonomi yang cenderung melambat dan angka pengangguran.
Baca Juga : Panduan Berobat ke Melaka Malaysia, Destinasi Berobat Luar Negeri Favorit Orang Indonesia
"Pelambatan ekonomi ini sebenarnya problem nasional hingga internasional. Apalagi sumber daya dan anggaran juga cenderung stagnan," sebutnya.
Untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Malang, dinilai masih termasuk tinggi di Jawa Timur. Pada 2015 lalu, angka TPT mencapai 7,28 persen, jauh di atas angka provinsi 4,47 persen dan nasional 6,18 persen. Keberadaan mahasiswa dan pelajar yang tergolong TPT menurut Arief juga berperan terhadap angka itu.
"Tetapi tetap harus jadi perhatian. Bagaimana menjawab problem itu dengan peningkatan kesempatan kerja atau keterampilan," paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Bambang Soemarto yang hadir mewakili lembaga legislatif juga mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurut Bambang, diskusi publik tersebut menjadi bagian dari siklus penentuan arah pembangunan Kota Malang pada 2019 mendatang.
"Ini seiring sejalan, apalagi DPRD sekarang juga tengah membahas ide gagasan pokok pikiran dewan," terangnya.
Menurutnya, keterlibatan dewan sejak awal yang digagas Barenlitbang Kota Malang pada awal 2018 ini akan memudahkan kinerja pembahasan selanjutnya. "Sehingga program bisa terkomparasi. Kalau perlu, tarik ulur gagasan di sini, nanti saat membahas anggaran dalam KUA-PPAS tinggal landai saja karena sudah sejak awal legislatif dilibatkan," paparnya.
