SURABAYATIMES - Pada awal kemunculannya di Surabaya, Jawa Timur, keberadaan mobil laboratorium PCR sempat membuat heboh. Adanya aksi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang diduga drama dan marah lewat telpon membuat pertanyaan publik seberapa mahal dan manfaat mobil laboratorium tersebut.
Di Surabaya ada dua sumber bantuan mobil. Yaitu, dari BIN (Badan Intelijen Negara) dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana).
Kini semua bantuan mobil PCR tersebut sudah ditarik dan dialihkan ke daerah atau provinsi lain. Dua mobil tersebut kurang lebih beroperasi selama tiga minggu di Surabaya.
Terakhir mobil PCR milik BIN beroperasi di Surabaya, Sabtu (20/6) lalu. Pada saat pelepasan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyampaikan terima kasih kepada BIN karena telah banyak membantu Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Menurut dia, dengan pola seperti ini pihaknya bisa menemukan siapa saja yang terindikasi terpapar COVID-19. Sebab, tidak semua carrier itu secara medis kondisi tubuhnya sakit. Namun justru mereka dalam kondisi sehat.
“Karena banyak sekali dari pasien kami itu OTG (Orang Tanpa Gejala). Jadi dengan cara inilah satu-satunya cara untuk mengetahui siapa sebetulnya yang terindikasi carrier atau pembawa COVID-19,” kata dia.
Meski mobil sudah tak lagi beroperasi di Kota Pahlawan, Pemkot Surabaya ditinggali bantuan alat PCR dari BIN yang saat ini diletakkan di Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) Surabaya sambil menunggu renovasi Laboratorium Daerah (Labkesda) Surabaya selesai.
Dari hasil pemeriksaan swab massal yang digelar BIN ini, sekitar 1.702 orang dinyatakan positif. Di Surabaya, mobil PCR BIN telah melakukan rapid test sebanyak 34.021 dengan hasil reaktif 4.607, dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Dari jumlah tersebut, BIN juga mendapat titipan 30 swab dari pihak puskesmas. Sehingga total pemeriksaan swab ini mencapai 4.637.
Dengan APBD sekitar Rp 10 triliun Pemkot Surabaya dianggap oleh DPRD Surabaya sebenarnya mampu membeli alat tersebut sendiri. Karena mobil PCR diperkirakan seharga Rp 10 miliar.
"Surabaya semestinya mampu membeli mobil laboratorium PCR itu," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti.
Saat ditanya mengenai harga mobil PCR itu, Reni mengatakan pihaknya sempat bertanya langsung kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini pada saat rapat paripurna di DPRD Surabaya pada 28 Mei 2020.
"Saat itu saya sempat bertanya kepada bu wali kota berapa harganya mobil PCR, beliau (Wali Kota Risma) bilang kurang lebih Rp10 miliar," ujar dia.
Beda Surabaya, beda Sidoarjo. Dengan APBD tak sampai Rp 5 triliun pihak Pemkab Sidoarjo bergerak cepat dengan membeli alat mesin PCR sendiri.
Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo, saat ini mulai mengoperasikan mesin Polymerase Chain Reaction (PCR) secara mandiri. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, sebelumnya sudah melakukan pengecekan mesin tersebut, Sabtu (20/6).
"Di Sidoarjo saat ini sudah ada dua lokasi pemeriksaan COVID-19 menggunakan mesin PCR, pertama di GOR bantuan dari BNPB dan kedua Sidoarjo membeli sendiri yang ditempatkan di RSUD," kata Nur Ahmad, dikutip dari Antara.com.
Pria yang juga bupati Kabupaten Sidoarjo ini berharap dengan adanya dua lokasi mesin PCR maka akan mempercepat tes swab yang selama ini dirasakan masih lambat.
Menurutnya, dengan adanya mesin PCR, hasil uji usap akan diketahui dalam waktu sehari. Ini adalah bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempercepat identifikasi pasien yang sudah dinyatakan reaktif dari hasil tes cepat.
"Ini bukti bahwa Pemkab Sidoarjo berupaya maksimal dalam melindungi masyarakat. Permasalahan yang ada selama ini karena menunggu hasil uji swab yang menunggu lama. Kalau hasilnya lama maka tindakan lanjutan juga lama," imbuhnya.
