Saat ini sedang ramai dibicarakan full day school (FDS) yang banyak menuai pro dan kontra. Program yang dicetuskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy akan diberlakukan pada jenjang SD dan SMP.
Meskipun tujuannya adalah membangun karakter peserta didik sesuai dengan visi Nawacita yang diprogramkan oleh Presiden Joko Widodo, namun dalam penerapan metode tersebut, banyak sekolah di berbagai daerah termasuk di Kota Malang sendiri yang tidak siap karena banyak kendala yang dialami seperti sarana prasarana maupun kesiapan peserta sendiri.
Hal ini seperti yang dialami salah satu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum Wonokoyo Jl. Kalianyar RT. 02, RW. 01, Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, tepatnya di belakang Gor Ken Arok.
Meskipun dari luar sekolah tersebut kelihatan bagus, namun sekolah tersebut masih jauh dari kata siap. Dengan enam kelas yang dimiliki, sekolah tersebut masih mengalami kekurangan kelas ataupun sarana lainnya seperti komputer.
Saat MalangTIMES berkunjung ke sekolah tersebut, juga terlihat pembangunan kelas dan mushola yang baru dibangun dimana terdapat donatur yang membantu pembangunan, namun saat ini masih dihentikan.
Bahkan pihak sekolah sendiri juga tidak mengetahui kenapa pembangunan dihentikan, apakah terkait finansial dari donatur yang macet atau hal lainnya pihak sekolah sendiri tidak mengetahui.
Dengan kondisi dekolah yang seperti ini, apakah kira- kira sekolah ini siap menerapkan FDS yang digagas Kementerian?
Kepala MI Miftahul Ulum Wonokoyo Sunardi.S.Ag mengungkapkan bahwa pihaknya sendiri secara pribadi tidak setuju mengenai diterapkannya FDS. Selain karena dari segi fasilitas, FDS menurutnya juga akan menimbulkan permasalahan baru, metode tersebut menurutnya malah cenderung tidak efektif dan malah menganggu adanya kegiatan siswa.
"Ya itu kan sampai sore kegiatannya, waktu mereka akan terkuras habis. Waktu ngaji mereka terganggu. Selain itu, daya pikir dan konsentrasi mereka juga pastinya terbatas, yang jika diteruskan hasilnya akan percuma," paparnya saat ditemui MalangTIMES.
Lanjutnya, belum lagi permaslahan lain, yang juga berat untuk dilaksanakan. Seperi misalnya tunjangan gaji para pengajar. Ia menjelaskan, di sekolahnya sendiri, tidak terdapat PNS, semua yang mengajar merupakan honorer atau guru tidak tetap yang gajinya tidak lebih dari satu juta.
"Kalau harus menerapkan FDS di sekolah, dengan tunjangan yang tak lebih dari sejuta tentunya itu tak sebanding dengan era yang saat ini semua serba dibutuhkan," tandas kepala sekolah yang sudah menjabat selama 10 tahun tersebut.
Lebih lanjut ia menjelaskan, di sekolahnya sendiri terdapat 161 siswa dengan sembilan guru yang mengajar, sehingga dengan itu, SDM yang ada pastinya akan kewalahan jika harus menangani FDS.
"Dan saya memang tidak setuju dengan FDS jika diterapkan. Butuh fasilitas lengkap. Kondisi kami saja, kelas dan mushola itu merupakan sumbangan, bukan bangun sendiri, gaji juga tak lebih dari sejuta, sehingga kalau harus FDS berat rasanya," pungkasnya.
