Demo protes atas kebijakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang menaikkan harga beberapa kebutuhan hidup terus berlanjut.
Setelah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berdemo, Rabu (12/1/2017), kini Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari beberapa universitas di kabupaten/kota melakukan aksi penolakan kebijakan Jokowi.
Demontrasi yang berlangsung di depan Gedung DPRD Jatim nyaris ricuh. Mahasiswa tidak diperkenankan masuk menemui anggota dewan.
Aksi dorong mendorong untuk merobohkan pintu pagar sempat terjadi. Namun aksi tersebut berhasil diredam oleh polisi, dan perwakilan mahasiswa diperkenankan masuk menemui anggota dewan.
Presiden BEM Unair, M Rizky Fadilah dalam aksinya mengatakan, kebijakan Jokowi yang menaikkan harga STNK, BPKB, dan TNKB yang termuat dalam PP No 60 tahun 2017, sama sekali tidak ada klarifikasi yang jelas atas target masyarakat yang dituju.
"Kenaikan ini mengorbankan rakyat yang tidak mampu, dimana kategori kenaikan pajak mencapai 200 persen untuk roda dua," tegas Rizky, Kamis (12/1/2017).
PP No 60/2017 bukan merupakan proses dan usaha terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Hal tersebut terlihat berbagai pernyataan memalukan berupa keterangan birokrat yang terkesan ingin lepas tangan atas dikeluarkannya PP 60/2017.
Selain itu, kebijakan untuk mencabut subsidi listrik secara bertahap untuk 900 volt ampere juga dianggap dapat mencekik bagi masyarakat.
"Kenaikan listrik dengan mencabut subsidi secara bertahap ini pemerintah berdalih ada 22,9 juta rumah tangga golongan mampu yang tidak berhak menerima. Sementara yang berhak subsidi hanya 4,1 juta pelanggan," ujarnya.
Demonstran menilai kebijakan pemerintah terkait pencabutan subsidi 900 VA sekali lagi memiliki celah dalam kurangnya riset terlebih dahulu mengenai daya jangkau masyarakat terhadap tarif listrik.
"Kenaikan listrik ini bisa mengancam UMKM dan industri rumah tangga, karena. Dapat rugi dan mengurangi produksi," pungkasnya.
Para BEM juga memprotes penerapan harga baru ВВМ sebesar Rp 300 per liternya.Kenaikan ВВМ yang berdasarkan harga minyak dunia di pasaran menunjukkan lemahnya power pemerintah terhadap kebijakan yang diambil karena kedaulatan pemerintah dikalahkan oleh pasar. (*)
