Lahir dari Darah dan Doa: Kisah Awal Pemerintahan Batoro Katong di Ponorogo

JATIMTIMES - Ponorogo tidak lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari hutan yang dibuka dengan kapak, dari doa yang ditanam ke tanah, dan dari darah yang menandai peralihan zaman.

 Di jantung kisah itu berdiri satu figur kunci: Raden Katong, yang kemudian bergelar Kanjeng Panembahan Batoro Katong. Ia bukan sekadar pendiri kota, melainkan arsitek negara baru di pedalaman Jawa Timur, sebuah wilayah yang lama berada di luar orbit kekuasaan Islam pesisir.

Baca Juga : 6 Wilayah Jawa Timur Diterjang Angin Kencang, Jember Tertinggi

Islam di Ponorogo tidak datang sebagai dakwah tanpa konflik. Ia hadir sebagai negara: membawa hukum, struktur kekuasaan, kekerasan simbolik dan fisik, sekaligus legitimasi spiritual baru. Karena itu, sejarah awal Ponorogo adalah sejarah pertemuan dunia lama dan dunia baru, ketika sisa-sisa Majapahit bernegosiasi, bertabrakan, dan akhirnya dilebur ke dalam tatanan politik Islam Jawa.

Raden Katong: Anak Majapahit dalam Dunia yang Runtuh

Babad Ponorogo secara tegas menempatkan Raden Katong sebagai putra Prabu Brawijaya V, raja Majapahit dari fase akhir, yang dalam tradisi historiografi mutakhir dapat diidentifikasi sebagai Dyah Kertawijaya. Ia dilahirkan dari seorang permaisuri yang dalam tradisi lisan Ponorogo dikenal sebagai Putri Champa, figur perempuan Muslim yang menandai semakin kuatnya pengaruh Islam di lingkungan istana Majapahit menjelang pertengahan abad ke-15. Namun, sumber-sumber lain, khususnya tradisi babad Demak pesisiran, menyebut ibu Raden Katong sebagai putri dari wilayah Ponorogo atau Wengker sendiri.

Perbedaan silsilah ini tidak dapat dibaca sekadar sebagai kekeliruan genealogi. Ia justru mencerminkan pertarungan legitimasi politik dalam ingatan sejarah Jawa: apakah Ponorogo dilahirkan sebagai warisan langsung Majapahit melalui darah rajawi, ataukah sebagai produk ekspansi Demak yang disahkan kemudian melalui narasi Islam pesisir. Dengan kata lain, perdebatan mengenai ibu Raden Katong adalah perdebatan mengenai asal-usul negara: legitimasi lama versus legitimasi baru.

Raden Katong lahir dari rahim sebuah istana yang tengah mengalami kerapuhan struktural. Sejak akhir abad ke-14, Majapahit diguncang oleh konflik internal berkepanjangan yang mencapai titik nadir dalam Perang Paregreg pada 1401 hingga 1405 M, sebuah perang saudara antara Prabu Wikramawarddhana dan Bhre Wirabhumi.Kekalahan Bhre Wirabhumi, yang berujung pada eksekusi dan pemenggalan kepala, bukan hanya tragedi personal, tetapi trauma politik kolektif yang merusak fondasi legitimasi kerajaan. Sejak saat itu, Majapahit tak pernah benar-benar pulih sebagai imperium yang solid.

Krisis tersebut diperparah oleh tekanan eksternal. Pemberontakan Parameswara di Palembang yang kemudian melahirkan Kesultanan Malaka, insiden diplomatik dengan Dinasti Ming akibat tewasnya ratusan prajurit Cina di Blambangan, serta kewajiban membayar ganti rugi dalam jumlah besar kepada Kaisar Cina, memperlihatkan dengan jelas bahwa Majapahit telah kehilangan posisi tawarnya di panggung internasional. Pada tingkat internal, rangkaian pemberontakan daerah yang terjadi di Bali, Pasunggiri, hingga Daha menjadi gejala disintegrasi politik yang semakin sulit dikendalikan.

Dalam konteks inilah Dyah Kertawijaya naik takhta pada tahun 1447 M, menggantikan kakaknya Dyah Suhita yang wafat tanpa keturunan. Dalam berbagai sumber babad, termasuk Babad Tanah Jawi, Babad Ponorogo, Babad Gresik, dan Babad Pengging, Dyah Kertawijaya dikenal pula sebagai Brawijaya V, atau dalam tradisi tertentu disebut Raden Alit. Ia merupakan raja Majapahit yang sah dari garis Wangsa Rajasa, bukan Bhre Kertabhumi sebagaimana kerap disalahpahami dalam historiografi populer.

Berbeda dari penguasa-penguasa sebelumnya, Dyah Kertawijaya memerintah di tengah pergeseran ideologis besar. Lingkar istana Majapahit pada masa ini bukan lagi benteng eksklusif Hindu-Buddha. Istri-istri Dyah Kertawijaya berasal dari Campa dan Cina, banyak di antaranya telah memeluk Islam. Lebih dari itu, sejumlah putra dan kerabatnya juga tumbuh sebagai Muslim dan diberi kedudukan penting di berbagai wilayah strategis. Kebijakan ini bukan anomali, melainkan strategi adaptif menghadapi realitas sosial-politik baru di Jawa.

Dari rahim kebijakan inilah lahir jaringan kekuasaan baru. Arya Damar diangkat sebagai Adipati Palembang. Raden Patah ditempatkan di Bintara dan kelak mendirikan Kesultanan Demak. Raden Bondan Kejawen, yang diasuh oleh Ki Juru Tani, menjadi mata rantai penting antara istana dan elite agraris pedalaman. Raden Paku membangun basis spiritual Islam di Giri. Sementara itu Batoro Katong, yang telah memeluk Islam, diangkat sebagai penguasa wilayah Wengker atau Ponorogo. Dengan demikian, Raden Katong bukan tokoh pinggiran, melainkan bagian dari rekayasa politik dinasti Dyah Kertawijaya dalam mendistribusikan kekuasaan ke berbagai wilayah strategis di Jawa.
Di antara para saudara itu, figur Raden Joko Dilah, yang kemudian dikenal sebagai Raden Patah, tampil sebagai simbol paling menonjol dari proses transisi tersebut. Diasuh oleh Arya Damar di Palembang, Raden Patah tumbuh dalam lingkungan Islam kosmopolitan dan kelak muncul sebagai pendiri Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Sementara itu, Raden Katong bergerak ke arah yang berbeda, menuju pedalaman Jawa Timur, wilayah yang belum sepenuhnya tersentuh Islam pesisir dan masih berpegang kuat pada tradisi politik serta kosmologi lama.

Dengan demikian, Raden Katong berdiri di simpang sejarah. Ia adalah anak Majapahit yang lahir dari dunia lama, tetapi beroperasi dalam dunia baru. Ia membawa darah rajawi Hindu Buddha, namun mengusung mandat Islam. Ia berperan sebagai pejabat negara Demak, sekaligus tampil sebagai pewaris sah legitimasi Majapahit. Dari persimpangan inilah Ponorogo dilahirkan, bukan sekadar sebagai kota atau kadipaten, melainkan sebagai laboratorium awal pembentukan negara Islam Jawa di pedalaman.

Dalam perspektif ini, meluruskan identitas Brawijaya V sebagai Dyah Kertawijaya menjadi krusial. Kesalahan historiografi yang menyamakan Bhre Kertabhumi dengan Brawijaya V telah mengaburkan fakta bahwa justru garis Dyah Kertawijaya-lah yang melahirkan dinasti-dinasti Islam Jawa: Demak, Pajang, hingga Mataram. Raden Katong dan Ponorogo merupakan bagian integral dari mata rantai itu.

Dengan kata lain, Ponorogo bukan wilayah taklukan yang lahir belakangan, melainkan anak kandung krisis Majapahit dan sekaligus embrio peradaban Islam Jawa. Dari rahim Dyah Kertawijaya, melalui darah Raden Katong, sejarah Jawa memasuki babak baru, sebuah fase ketika negara, agama, dan kekuasaan tidak lagi berdiri terpisah, melainkan melebur dalam satu proyek besar, yakni kelahiran dunia Islam Jawa.

Perintah Demak dan Penugasan Negara

Menurut Babad Ponorogo Jilid II, Raden Katong diangkat oleh Sultan Demak Bintoro menjadi adipati di wilayah timur, sekaligus diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam. Pengangkatan ini bukan hadiah, melainkan mandat politik. Pedalaman Jawa Timur masih didominasi elite lokal yang kuat, berakar pada tradisi lama, dan tidak sepenuhnya tunduk pada kekuasaan pesisir.

Raden Katong kemudian menerima gelar Kanjeng Panembahan Batoro Katong. Nama “Batoro” tidak diberikan sembarangan. Sunan Kalijaga, yang disebut telah lebih dahulu melintasi wilayah ini, menyadari bahwa daerah pedalaman masih lekat dengan simbol-simbol ketuhanan lama. Nama Batoro menjadi strategi kultural, menjembatani konsep dewa lama dengan kepemimpinan Islam baru. Negara Islam di Ponorogo sejak awal dibangun bukan dengan pemutusan total, melainkan dengan asimilasi simbolik.

Tri Tunggal: Negara Dibangun Bertiga

Babad Ponorogo menyebut tiga tokoh utama sebagai pendiri Ponorogo: Batoro Katong, Patih Sela Aji, dan Kyai Ageng Mirah. Ketiganya membentuk apa yang dalam tradisi disebut sebagai Tri Tunggal, simbol persatuan kekuasaan politik, administratif, dan spiritual.

Batoro Katong bertindak sebagai adipati dan panglima politik. Patih Sela Aji menjadi pengatur pemerintahan dan tata kota. Sementara Kyai Ageng Mirah berperan sebagai penggerak spiritual Islam, sekaligus figur karismatik yang menenangkan rakyat pedalaman. Negara Ponorogo tidak lahir dari satu tangan, melainkan dari kerja kolektif elite yang memahami medan sosial dan budaya.

Dari membuka hutan, membangun dukuh, hingga mendirikan kota, proses ini digambarkan dalam Babad Ponorogo dan Kidung Puno sebagai perjalanan panjang yang penuh rintangan alam dan manusia. Ponorogo mula-mula dikenal sebagai Kutha Wetan, kota di timur, yang kelak menjadi pusat kadipaten.

Konflik Pedalaman: Ki Ageng Kutu dan Dunia Lama

Tidak semua pihak menerima kehadiran negara baru yang dirintis Batoro Katong di pedalaman Wengker. Di wilayah yang sejak lama dikuasai oleh para warok, demang sakti, dan tokoh spiritual lokal, kemunculan Ponorogo sebagai pusat kekuasaan baru dipandang sebagai ancaman langsung terhadap tatanan lama. Figur yang paling menonjol dalam perlawanan ini adalah Ki Ageng Kutu, tokoh kuat pedalaman yang dalam Babad Ponorogo digambarkan memiliki pengaruh luas, pengikut fanatik, dan kesaktian yang membuatnya diyakini kebal terhadap senjata biasa.

Ki Ageng Kutu bukan sekadar individu, melainkan representasi dunia lama, yakni sebuah kosmologi kekuasaan pra negara yang bertumpu pada kesaktian personal, ikatan sumpah warok, serta legitimasi spiritual lokal yang tidak bersandar pada negara terpusat. Dalam tatanan ini, kekuasaan tidak dilembagakan melalui hukum tertulis atau struktur birokrasi, melainkan ditegakkan melalui reputasi kanuragan, patronase sosial, dan pengakuan kolektif masyarakat desa. Kehadiran Batoro Katong, dengan mandat politik dari Demak dan legitimasi darah Majapahit, mengguncang fondasi dunia tersebut hingga ke akar akarnya.

Konflik antara Batoro Katong dan Ki Ageng Kutu sejak awal bukan sekadar bentrokan fisik, melainkan perang legitimasi tentang siapa yang berhak memegang wahyu kekuasaan di tanah Wengker. Batoro Katong hadir membawa simbol negara Islam berupa masjid sebagai pusat kekuasaan, hukum sebagai alat penertiban, serta struktur pemerintahan yang mengikat wilayah secara administratif. Sebaliknya, Ki Ageng Kutu berdiri sebagai penjaga tatanan lama, sebuah dunia di mana kesaktian personal dan restu kosmis menjadi sumber utama kewibawaan politik.

Babad Ponorogo mencatat bahwa perlawanan elite lokal bermula dari kecemburuan politik. Berkembangnya Pramanaraga sebagai kota baru, ramainya pasar, dan berpindahnya loyalitas rakyat dari para demang lama ke pusat kadipaten membuat ketegangan meningkat. Kematian Demang Honggolono di Watu Doyong menjadi titik balik yang memutus jalur musyawarah dan membuka jalan menuju konfrontasi terbuka. Sejak saat itu, kekerasan menjadi bahasa politik yang sah.

Serangan besar terhadap Ponorogo dirancang dengan perhitungan kosmologis. Hari Jumat Wage dipilih sebagai nuju pati, saat yang diyakini paling tepat untuk mematahkan nyawa dan wahyu musuh. Pasukan Ki Ageng Kutu dan para demang sekutunya bergerak dari selatan, arah yang dalam kosmologi Jawa sering dikaitkan dengan kekuatan laten dan dunia gaib. Batoro Katong menyadari bahwa ancaman ini bukan semata militer, melainkan ujian spiritual atas legitimasi kekuasaannya.

Pertahanan Ponorogo dipusatkan di masjid, simbol negara Islam yang sedang ditegakkan. Patih Selo Aji memimpin pasukan, sementara Kyai Ageng Mirah dan Jayadipo menopang dari sisi spiritual dan pusaka. Dalam narasi babad, pertempuran ini mencapai puncaknya ketika pusaka Tunggul Naga berhadapan langsung dengan kesaktian Ki Ageng Kutu. Digambarkan bahwa kuda Ki Ageng Kutu gentar, pasukannya kocar-kacir, dan serangan gagal total. Kekalahan ini dibaca bukan sekadar kekalahan strategi, melainkan tanda bahwa wahyu kekuasaan telah berpindah.

Namun perlawanan tidak serta-merta berakhir. Batoro Katong memahami bahwa menghancurkan dunia lama tidak cukup dengan kemenangan terbuka. Ia kemudian menempuh strategi halus yang jauh lebih berbahaya: penaklukan dari dalam. Telik sandi Nawangsari disusupkan ke Kademangan Surukubeng, pusat kekuasaan Ki Ageng Kutu. Di sanalah muncul figur Niken Gandini, putri Ki Ageng Kutu, perempuan berilmu kanuragan dan pemegang pusaka keluarga.

Episode pertemuan Batoro Katong dan Niken Gandini di tamansari bukan sekadar kisah dramatik, melainkan alegori politik yang kuat. Seorang putri elite lama berdiri berhadapan dengan penguasa baru, senjata terhunus, mempertaruhkan kesetiaan antara ayah, tradisi, dan tatanan baru yang sedang lahir. Dalam babad, Batoro Katong tidak menundukkan Niken Gandini dengan kekerasan, melainkan dengan laku halus, tutur legitimatif, dan klaim wahyu. Luluhnya Niken Gandini menandai retaknya dunia lama dari jantungnya sendiri.

Konfrontasi terakhir antara Batoro Katong dan Ki Ageng Kutu digambarkan sebagai pengejaran panjang yang melintasi hutan, desa, dan gunung. Ki Ageng Kutu tidak tewas di medan perang, melainkan menghilang ke wilayah gaib yang dikuasai Nyi Korek, danyang Ponorogo. Hilangnya tanpa jasad menegaskan bahwa kekalahannya bersifat kosmis, bukan semata fisik. Dunia lama tidak dihancurkan secara frontal, tetapi disingkirkan dari panggung sejarah.

Dengan runtuhnya perlawanan Ki Ageng Kutu, jalan konsolidasi negara terbuka lebar. Para pemuka desa menyerahkan diri, tatanan warok perlahan ditundukkan atau diserap, dan Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi sebagai ideologi negara. Ponorogo masuk sepenuhnya ke dalam orbit Demak, terhubung dengan jaringan politik dan keagamaan Islam Jawa awal.

Dalam perspektif historiografi kritis, konflik Batoro Katong dan Ki Ageng Kutu memperlihatkan bahwa kelahiran Ponorogo bukan proses damai dan linier. Ia adalah hasil pertarungan panjang antara dua kosmologi kekuasaan: dunia lama yang bertumpu pada kesaktian personal dan dunia baru yang dilembagakan melalui negara, hukum, dan agama. Kekalahan Ki Ageng Kutu bukan sekadar akhir seorang tokoh, melainkan runtuhnya satu tatanan sejarah, digantikan oleh tatanan baru yang membawa stabilitas, tetapi juga kekerasan dan penertiban.

Ponorogo, dengan demikian, tidak lahir dari cahaya tanpa bayangan. Ia berdiri di atas darah, pusaka, dan ingatan yang saling bertubrukan. Konflik Batoro Katong versus Ki Ageng Kutu adalah arsip paling jujur tentang bagaimana negara Islam Jawa dibentuk: bukan hanya melalui dakwah, tetapi melalui penaklukan, negosiasi, dan penghapusan dunia lama yang menolak tunduk.

Kota Bertembok dan Negara Agraris

Setelah kekuasaan Batoro Katong berhasil dikonsolidasikan, Ponorogo memasuki fase pertumbuhan yang pesat dan terstruktur. Babad Ponorogo Jilid II mencatat bahwa sekitar empat puluh keluarga dari Demak secara resmi dipindahkan dan ditempatkan di pusat kadipaten sebagai inti masyarakat negara baru. Mereka bukan sekadar pendatang, melainkan unsur strategis yang membawa pengalaman administrasi, jaringan dagang, serta loyalitas langsung kepada Sultan Demak dan adipatinya di Ponorogo. Arus migrasi ini diperkuat oleh masuknya kelompok penduduk dari Bagelen, wilayah yang dalam tradisi lokal disebut sebagai tanah asal garis ibu Raden Katong, sehingga ikatan genealogis dan emosional antara penguasa dan rakyatnya terbentuk sejak awal.

Selain itu, penduduk dari dusun-dusun sekitar ikut bermukim di wilayah kota baru, tertarik oleh jaminan keamanan dan peluang ekonomi. Ponorogo kemudian ditata sebagai kota benteng. Sungai-sungai yang mengelilinginya difungsikan sebagai batas alam sekaligus sistem pertahanan, sementara jembatan-jembatan penghubung ditutup setiap malam hari. Praktik ini menandai tingkat kontrol keamanan yang ketat dan menunjukkan bahwa negara baru tersebut sadar betul akan potensi ancaman, baik dari sisa-sisa kekuatan lama maupun dari konflik internal masyarakat pedalaman.

Dalam narasi babad, Ponorogo digambarkan sebagai negeri yang murah sandang dan pangan, sebuah formula klasik dalam historiografi Jawa untuk menandai hadirnya raja atau penguasa yang memperoleh wahyu kekuasaan. Tanah-tanah yang baru dibuka menghasilkan panen melimpah. Sawah, ladang, dan kebun palawija berkembang cepat. Babad Ponorogo menggunakan bahasa agraris simbolik untuk menegaskan kemakmuran itu: apa pun yang ditanam tumbuh subur, apa pun yang disebar berlipat ganda. Gambaran ini bukan semata deskripsi ekonomi, melainkan legitimasi politik, bahwa pemerintahan Bathoro Katong selaras dengan kehendak kosmis dan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya.

Baca Juga : Rayakan ‘Dalan Anyar’, Masyarakat Betet Sepakat Hidupkan JLSR Jadi Pemacu Ekonomi Kreatif

Kemajuan Ponorogo tidak dapat dilepaskan dari peran keluarga Batoro Katong sendiri sebagai tulang punggung kekuasaan. Babad Ponorogo Jilid II mencatat bahwa keturunan Batoro Katong secara turun-temurun mengisi jabatan struktural di wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Dari garis keturunannya lahir para palang, lurah, dan pejabat desa yang tersebar dari kawasan pesisir selatan hingga wilayah pedalaman seperti Pulung dan Sooko. Dengan cara ini, negara tidak hanya ditegakkan melalui aparat formal, tetapi juga melalui jaringan darah dan kekerabatan yang mengikat elite lokal dengan pusat kekuasaan.

Putra-putra laki-laki Batoro Katong dalam tradisi babad disebut banyak yang kemudian menjabat sebagai adipati atau bupati di wilayah Jawa bagian timur. Di Ponorogo sendiri, sejak masa Kutha Wetan hingga periode berikutnya, tercatat tidak kurang dari tiga belas bupati yang masih berada dalam garis keturunan langsung Batoro Katong. Salah satu tokoh yang disebut adalah Pangeran Dodol, disusul figur-figur lain seperti Raden Adipati Martawangsa, dan beberapa adipati yang namanya kini hanya tersisa dalam fragmen babad dan tradisi makam. Beberapa di antara mereka dimakamkan di kompleks Gondoloyo, yang kemudian ditetapkan sebagai tanah perdikan dan masuk dalam wilayah Setono, menegaskan status sakral sekaligus politik kawasan tersebut.

Narasi keluarga Batoro Katong juga mencakup kisah para istrinya, yang dalam babad tidak diposisikan sekadar sebagai pasangan domestik, melainkan sebagai simpul aliansi politik. 

Batoro Katong dalam tradisi Babad Ponorogo disebut memiliki beberapa istri, yang keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari strategi konsolidasi kekuasaan di wilayah Wengker. Salah satu yang paling penting adalah istri keempat, Niken Gandini, putri Ki Ageng Kutu, figur sentral perlawanan elite pedalaman. Perkawinan ini bukan peristiwa domestik semata, melainkan langkah politik untuk meredam konflik, menundukkan sisa kekuatan dunia lama, serta menyerap legitimasi lokal ke dalam struktur negara Islam yang tengah dibangun. Dimakamkannya Niken Gandini di Setono, kawasan simbolik kekuasaan Ponorogo, menandai penerimaan warisan kosmologi lama ke dalam tatanan baru secara formal dan sakral.

Istri lainnya berasal dari Kertosari, putri Mbah Wono, dan dimakamkan di wilayah asalnya. Perkawinan ini menunjukkan bahwa Batoro Katong secara sadar membangun jaringan kekerabatan lintas wilayah, memperluas pengaruh politik melalui ikatan darah dan ritual pernikahan, sebuah praktik yang lazim dalam tradisi kekuasaan Jawa pra modern.

Dalam Babad Ponorogo jilid II juga disebutkan adanya istri utama yang berasal dari Kaliwungu dan dimakamkan di Setono, serta istri kedua dari Bagelen yang juga dimakamkan di kawasan yang sama. Menjelang wafatnya, Batoro Katong dikisahkan memberikan amanat kepada seluruh istrinya agar tidak menikah kembali setelah kepergiannya. Amanat ini mengandung makna politik dan kosmologis, yakni menjaga kemurnian legitimasi kekuasaan serta mencegah terpecahnya simbol wahyu negara. Istri yang melanggar amanat tersebut tidak diperkenankan dimakamkan di dekat makamnya dan tidak diizinkan terlibat dalam ritual ziarah maupun pengabdian simbolik kepada pusat kekuasaan.

Dengan demikian, relasi perkawinan Batoro Katong tidak dapat dibaca sebagai urusan personal, melainkan sebagai bagian dari arsitektur kekuasaan, di mana darah, makam, dan amanat berfungsi sebagai instrumen penting dalam pembentukan negara Islam Jawa di pedalaman Ponorogo.

Menjelang akhir hayatnya, Batoro Katong menurut babad memberikan pesan tegas kepada seluruh keluarganya. Ia melarang adanya perebutan kehormatan makam dan menegaskan bahwa siapa pun yang melanggar pesan persatuan itu tidak layak dimakamkan berdekatan dengannya. Pesan ini mencerminkan kesadaran politik yang matang, bahwa perpecahan internal keluarga penguasa merupakan ancaman paling berbahaya bagi keberlanjutan negara. Namun babad juga mencatat bahwa tidak semua pesan itu sepenuhnya ditaati, dan konflik keluarga tetap muncul dalam generasi-generasi berikutnya, menandai rapuhnya konsensus bahkan di dalam dinasti yang baru berdiri.

Dengan demikian, kemajuan Ponorogo pada masa awal tidak hanya disokong oleh pertanian yang subur dan keamanan yang terjaga, tetapi juga oleh rekayasa sosial berbasis keluarga dan genealogi. Negara dibangun melalui kombinasi administrasi Demak, kekuatan militer lokal, legitimasi spiritual Islam, serta jaringan kekerabatan yang merentang luas. Keluarga Batoro Katong menjadi sumbu utama yang memutar roda pemerintahan, sekaligus cermin bahwa di Jawa, negara hampir selalu lahir dan bertahan melalui darah, tanah, dan ingatan yang diwariskan lintas generasi.

Doa, Tongkat, dan Sumber Air Suci

Spiritualitas menjadi fondasi penting. Dalam perjalanan meninjau rakyat hingga Gunung Wilis dan Ngebel, Batoro Katong dikisahkan menancapkan tongkat ke tanah dan memohon kepada Allah. Dari tanah itu memancar air jernih yang digunakan rakyat untuk minum dan mandi. Sumber ini dikenal sebagai Sumber Batoro, masih digunakan hingga kini.

Kyai Ageng Mirah melakukan hal serupa, memunculkan sumber air untuk menyembuhkan penyakit kulit dan wabah. Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana legitimasi kekuasaan dibangun melalui karomah dan simbol kesalehan, bukan hanya struktur pemerintahan.

Masjid, Prasasti, dan Ingatan Negara

Di pusat kota berdiri Masjid Setono, yang menurut condrosengkolo dalam Babad Ponorogo mencatat berdirinya kadipaten pada angka tahun tertentu dalam penanggalan Jawa. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi pusat administrasi moral negara. Kyai Haji Muhammad Musa dan penerusnya menjaga kesinambungan institusi keagamaan di jantung pemerintahan.

Batoro Katong juga memerintahkan pembuatan prasasti pendirian kadipaten, dikerjakan oleh Reksoguno, menandai kesadaran sejarah dan pentingnya ingatan tertulis bagi negara baru.

Kesenian sebagai Politik Ingatan: Reog Ponorogo

Salah satu warisan paling kuat adalah Reog Ponorogo. Dalam babad, kesenian ini direinterpretasi dari kisah Raja Wengker. Unsur-unsur lama seperti kepala harimau, penthul-tembem, dan gendruwon tidak dihapus, melainkan diberi makna baru. Kalung mote atau mutiaranya dimaknai sebagai tasbih. Dengan demikian, Reog menjadi arena kompromi budaya, tempat dunia lama diserap ke dalam simbol Islam tanpa dihancurkan.

Negara Islam Jawa di Pedalaman

Pemerintahan Batoro Katong menunjukkan dengan terang bahwa negara Islam Jawa tidak pernah lahir dalam bentuk tunggal dan seragam. Di wilayah pesisir utara Jawa, Islam bertumbuh melalui jalur perdagangan, jaringan ulama, dan patronase ekonomi maritim. Kota-kota pelabuhan seperti Demak, Tuban, dan Gresik menjadi simpul pertemuan saudagar, mubalig, dan kekuasaan politik baru. Namun di pedalaman, prosesnya jauh lebih kompleks dan keras. Di sana, Islam tidak hadir semata sebagai ajaran keimanan, melainkan sebagai negara yang membawa hukum, struktur kekuasaan, dan klaim legitimasi baru.

Di Ponorogo, negara Islam lahir melalui penaklukan atas elite lama, kompromi budaya yang berlapis, serta penundukan dan penyerapan spiritualitas lokal. Dendam sejarah warisan keruntuhan Majapahit, perlawanan kaum warok dan demang sakti, serta harapan rakyat kecil akan tatanan baru bertemu dalam satu proses panjang yang penuh ketegangan. Islamisasi di pedalaman bukanlah gerak linier menuju kemajuan, melainkan arena konflik antara kosmologi lama dan wahyu baru, antara otoritas lokal dan negara yang sedang tumbuh.

Ponorogo berdiri sebagai monumen hidup dari transisi itu. Ia lahir dari darah dan doa, dari kekerasan dan karomah, dari hutan yang dibuka dengan laku tapa dan peperangan, dari dunia Majapahit yang runtuh dan hegemoni Demak yang sedang bangkit. Negara baru ini tidak dibentuk sebagai tiruan Timur Tengah, bukan pula sekadar perpanjangan kekuasaan pesisir, melainkan sebagai Islam Jawa yang bernegara, Islam yang menyesuaikan diri dengan kosmologi lokal, simbol-simbol lama, dan struktur sosial pedalaman.

Keberhasilan Batoro Katong tidak hanya diukur dari berdirinya kota Pramanaraga, stabilitas keamanan, dan kemakmuran agraris, tetapi juga dari kemampuannya membangun dinasti kekuasaan yang bertahan lintas generasi. Di sinilah ciri khas negara Islam Jawa di pedalaman tampak jelas. Kekuasaan tidak berhenti pada figur pendiri, melainkan diwariskan melalui darah, silsilah, dan ingatan keluarga, sebagaimana tradisi politik Jawa sejak masa Hindu-Buddha.

Babad Ponorogo mencatat bahwa putra-putra laki-laki Batoro Katong secara turun-temurun banyak yang menjabat sebagai adipati dan bupati, tidak hanya di Ponorogo Kutha Wetan, tetapi juga tersebar di berbagai wilayah Jawa bagian timur. Garis keturunan ini menjadi tulang punggung keberlanjutan negara, sekaligus sarana untuk menanamkan legitimasi Islam dalam kerangka politik lokal.

Rangkaian penguasa dari dinasti Batoro Katong dimulai dari Kanjeng Panembahan Batoro Katong sebagai pendiri dan peletak dasar negara. Kepemimpinan kemudian diteruskan oleh menantunya, Kanjeng Panembahan Agung, yang dalam tradisi lokal dipandang sebagai penjaga kesinambungan kekuasaan dan stabilitas negeri.

Setelah wafatnya Panembahan Agung, kesinambungan kekuasaan di Ponorogo tidak terputus. Pemerintahan dilanjutkan oleh Kanjeng Panembahan Agung II, yang dalam tradisi lokal dikenal sebagai Pangeran Dodol, sosok yang menandai fase konsolidasi pasca-penaklukan. Pada masa inilah struktur kadipaten diperkuat, jaringan elite diperluas, dan warisan kekuasaan pendiri dilembagakan dalam tata pemerintahan yang lebih mapan.

Tahap berikutnya diisi oleh figur-figur yang mencerminkan kesinambungan sekaligus adaptasi dinasti terhadap perubahan zaman. Muncul Kanjeng Adipati Sedakarya, disusul oleh Kanjeng Adipati Sepuh, serta kemudian Kanjeng Raden Tumenggung Ronggowicitra I dan Kanjeng Raden Tumenggung Ronggowicitra II. Rangkaian penguasa ini memperlihatkan bahwa kekuasaan di Ponorogo Kutha Wetan tetap beredar di dalam lingkar darah Batoro Katong, dengan legitimasi yang bersumber pada silsilah, pusaka, dan pengakuan kosmologis Jawa tentang wahyu keprabon.

Memasuki fase berikutnya, dinasti ini tetap bertahan melalui para adipati yang menggabungkan identitas bangsawan Islam dengan tradisi politik Jawa lama. Nama-nama seperti Kanjeng Raden Tumenggung Mertowongso I dan Kanjeng Raden Tumenggung Mertowongso II menegaskan bahwa pemerintahan Ponorogo tidak pernah keluar dari orbit keluarga pendiri. Bahkan ketika jabatan bupati semakin dilembagakan dalam kerangka administrasi yang lebih formal, darah Bathoro Katong tetap menjadi sumber legitimasi utama.

Pada tahap akhir Ponorogo Kutha Wetan, tampil figur-figur seperti Kanjeng Raden Tumenggung Soerobroto serta Kanjeng Raden Tumenggung Soerodiningrat I, yang dalam tradisi disebut wafat dengan gelar Seda Demung. Hingga Kanjeng Raden Tumenggung Soerodiningrat II sebagai bupati terakhir di kota lama Ponorogo, silsilah pemerintahan masih dapat ditautkan langsung dengan garis keturunan Bathoro Katong. Fakta ini menunjukkan bahwa selama berabad-abad, Ponorogo diperintah bukan oleh elite asing, melainkan oleh dinasti lokal Islam yang berakar kuat pada legitimasi genealogis.

Dalam perspektif historiografi kritis, keberlanjutan dinasti Batoro Katong menegaskan bahwa Islamisasi di Jawa tidak berlangsung sebagai pemutusan total terhadap masa lalu. Dunia Majapahit tidak dihancurkan secara radikal, melainkan diwarisi, ditafsir ulang, dan dilembagakan kembali dalam format negara Islam Jawa. Gelar kebangsawanan, pusaka, konsep wahyu, dan logika kekuasaan Jawa tetap dipertahankan, sementara sumber legitimasi teologisnya bergeser ke Islam.

Ponorogo, dengan demikian, tidak dapat dipahami semata sebagai wilayah dakwah atau daerah bawahan Demak. Ia adalah laboratorium sejarah negara Islam Jawa di pedalaman, tempat kekuasaan diuji dalam kondisi paling keras: berhadapan langsung dengan tradisi warok, kosmologi lama, serta elite lokal yang memiliki akar sosial mendalam. Di sanalah tampak jelas bahwa Islam di Jawa tidak hadir sebagai peniadaan budaya, melainkan sebagai kekuasaan yang merangkul sekaligus menundukkan, mengakomodasi sekaligus mengatur.

Sejarah Batoro Katong dan Ponorogo menegaskan bahwa negara di Jawa tidak pernah berdiri di atas satu fondasi tunggal. Ia disusun dari lapisan-lapisan darah dan doa, pusaka dan hukum, kekerasan dan kebijaksanaan, dendam dan harapan. Membaca Ponorogo hari ini berarti membaca arsip hidup tentang bagaimana negara Islam Jawa dibentuk bukan semata di atas meja perundingan, melainkan di medan konflik, laku spiritual, dan pewarisan ingatan yang terus hidup dalam masyarakatnya.