DPUPRPKP Malang Beber Skema Drainase yang Dibiayai Bank Dunia: Buangan ke Sungai Metro, Metode Bottom-Up

JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mendapat suntikan dana dari Bank Dunia untuk proyek penanganan banjir yang menyasar titik-titik rawan genangan di kota ini. Nilai bantuan yang dikabarkan mencapai sekitar Rp 154 miliar, dengan proses tender dimulai Oktober 2025 dan pengerjaan fisik dijadwalkan bergulir Januari 2026.

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulhardjanto, menjelaskan skema anggaran dan tender bersumber dari pusat atau program yang dibiayai Bank Dunia, sedangkan peran Dinas PUPRPKP Kota Malang adalah mengusulkan konsep teknis dan lokasi yang memerlukan intervensi. “Kita mengusulkan konsep. Pelaksanaannya nanti dari pusat, siapa pelaksana pihak ketiga masih menunggu proses tender pusat,” ujar Dandung. 

Baca Juga : Aktivasi Angkot Jadi Angkutan Sekolah Dinilai Bisa Kurangi Kemacetan Kota Malang

Menurut rencana awal yang dipaparkan DPUPRPKP, proyek menargetkan dua koridor utama, pertama Jalan Bondowoso sampai Jalan Tidar, Kecamatan Klojen sepanjang sekitar 1,2 kilometer, kedua yakni Jalan Letjen Sutoyo sampai Jalan Jaksa Agung Suprapto sepanjang sekitar 1,3 kilometer.

Skema teknis yang diusulkan mengacu pada desain saluran modern yang mengintegrasikan pembuangan ke Sungai Metro serta pendekatan bottom up untuk drainase lokal.

Sebagai informasi, Kawasan Bondowoso, Bareng, dan Galunggung selama bertahun-tahun tercatat sebagai “langganan” genangan saat hujan deras, menimbulkan gangguan mobilitas dan kerusakan infrastruktur. Data lapangan dan kajian Dinas PUPRPKP menunjukkan kebutuhan intervensi struktural, normalisasi saluran, box culvert, dan sambungan drainase agar aliran air bisa teratasi lebih cepat saat hujan besar. Jika sukses, sentuhan teknis ini diharapkan mereduksi frekuensi genangan signifikan pada musim hujan mendatang. 

Rencana pembuangan akhir yang diarahkan ke Sungai Metro turut memunculkan kebutuhan kajian kualitas air dan kapasitas sungai. Studi independen menunjuk adanya degradasi kualitas Sungai Metro akibat limpasan permukiman dan industri, sehingga kapasitas penampungan dan sanitasi sungai harus jadi bagian dari desain agar tidak memindahkan masalah ke lokasi lain. DPUPRPKP telah melakukan feasibility study untuk memastikan integrasi desain saluran dengan kondisi sungai.

Baca Juga : Bank Jatim Sertakan UMKM Binaan dalam Gelaran Misi Dagang Banjarmasin

Dandung menyebutkan pendekatan bottom-up untuk drainase lokal, kemudian membangun saluran yang mengumpulkan limpasan dari lingkungan lalu mengarahkannya ke koridor utama. Untuk titik-titik kritis, metode jacking atau perakitan saluran bawah tanah tanpa penggalian lebar bisa dipertimbangkan oleh tim teknis terpisah agar gangguan permukiman dapat diminimalkan. Namun detail teknis akhir akan ditentukan pelaksana yang ditunjuk melalui tender pusat.