Makanan MBG Bakal Bisa Dikasih Rating, Kepala Sekolah Punya Peran Penting
Reporter
Mutmainah J
Editor
Sri Kurnia Mahiruni
19 - Sep - 2026, 02:04
JATIMTIMES - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan cara baru untuk memantau kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Nantinya, kepala sekolah akan memiliki akses ke sebuah aplikasi yang memungkinkan mereka memberikan penilaian terhadap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sistem tersebut dibuat agar BGN bisa mendapatkan masukan secara langsung dari sekolah yang menerima layanan MBG. Kepala sekolah nantinya dapat memberikan rating berupa bintang sekaligus menuliskan catatan apabila terdapat persoalan dalam penyediaan maupun pengiriman makanan.
Baca Juga : 6 Rekomendasi Drakor untuk Teman Akhir Pekan, Ada Romance hingga Kisah Balas Dendam
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan bahwa konsep aplikasi tersebut kurang lebih menyerupai sistem penilaian pada layanan pesan-antar. Dengan begitu, setiap dapur yang melayani sekolah dapat memperoleh evaluasi berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi di lapangan.
Menurut Sudaryono, keberadaan aplikasi ini akan memudahkan sekolah menyampaikan berbagai persoalan terkait layanan MBG. Penilaian tidak hanya berkaitan dengan rasa atau menu makanan, tetapi juga mencakup pelayanan dari dapur SPPG.
Apabila makanan terlambat datang atau terdapat persoalan lain, kepala sekolah nantinya dapat langsung memasukkan laporan melalui aplikasi.
"Nantinya, kami itu akan memberikan semacam aplikasi kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah untuk kemudian semacam seperti di ojek online itu, seperti di [sensor] misalnya itu, yang kemudian Bapak, Ibu Guru itu bisa kasih bintang, bisa ngasih catatan ke si dapur itu ya," ujar Sudaryono melalui akun Instagram pribadinya @sudaru_sudaryono, dikutip Sabtu (19/9/2026).
Ia mengatakan, masukan tersebut diperlukan BGN untuk mengetahui tingkat kepuasan sekolah terhadap dapur yang menjadi penyedia makanan MBG.
"Apakah menunya jelek, entah suka terlambat, entah kemudian lain sebagainya, bisa kemudian diberi bintang, lalu dikasih catatan. Ini menjadi penting bagi kami untuk menilai tingkat kepuasan konsumenlah istilahnya begitu," tambahnya.
Dengan mekanisme tersebut, BGN nantinya dapat mengumpulkan evaluasi dari sekolah sebagai salah satu bahan untuk melihat kualitas pelayanan masing-masing dapur SPPG.
Di sisi lain, Sudaryono juga menyoroti pemahaman mengenai tugas guru dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan bahwa pengawasan makanan di sekolah tidak sebatas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya racun.
Guru juga diharapkan ikut makan bersama siswa di kelas. Pada saat yang sama, pengecekan terhadap makanan tetap perlu dilakukan secara berkala.
Beberapa bagian yang perlu diperhatikan antara lain kondisi ompreng atau wadah makanan, keberadaan label informasi produk serta batas waktu makanan tersebut boleh dikonsumsi.
Baca Juga : 7 Cara Mendidik Anak agar Punya EQ Tinggi, Kebiasaan Sederhana Ini Bisa Dilatih Sejak Dini
Pemeriksaan itu menjadi bagian dari upaya mencegah munculnya persoalan akibat penanganan makanan yang tidak sesuai ketentuan.
Sudaryono secara khusus meminta kepala sekolah dan guru memperhatikan kelengkapan informasi pada makanan MBG yang dikirimkan ke sekolah. Jika makanan datang tanpa label pada ompreng, pihak sekolah diminta tidak menerima makanan tersebut.
“Jadi, saya minta kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah semua untuk disampaikan ke semua guru bahwa saya minta satu: manakala makan itu diterima oleh sekolah tidak ada labelnya di setiap omprengnya, itu saya minta untuk tidak dipublikasikan. Ditolak,” tegas Sudaryono.
Artinya, sekolah memiliki peran penting sebagai salah satu lapisan pengawasan sebelum makanan dikonsumsi oleh para siswa.
Saat ini, aplikasi penilaian tersebut masih dalam tahap pengembangan. BGN menargetkan sistem itu dapat mulai diakses kepala sekolah dalam waktu sekitar satu hingga tiga minggu mendatang.
Setelah sistem siap, kepala sekolah diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap pelayanan dapur SPPG yang memasok makanan ke sekolah masing-masing.
“Tentu saja kami memerlukan waktu mungkin 1, 2, 3 minggu ini untuk bisa semua kepala sekolah itu bisa mengaksesnya kemudian memberikan penilaian terhadap pelayanan MBG dari dapur yang melayani di sekolah bapak, ibu kepala sekolah semua,” pungkasnya.
