Setahun Mas Ibin Memimpin Kota Blitar: Birokrasi Solid, Kemiskinan Turun, Prestasi Nasional Mengalir

JATIMTIMES — Setahun kepemimpinan Wali Kota Blitar, H. Syauqul Muhibbin atau Mas Ibin, menandai fase konsolidasi birokrasi dan percepatan pelayanan publik. Pemerintah Kota Blitar mencatatkan sejumlah indikator makro yang bergerak positif.

Yakni, kemiskinan turun menjadi 6,60 persen, prevalensi stunting ditekan ke angka 5,77 persen, pengangguran terbuka turun menjadi 4,28 persen, dan angka kematian bayi menyusut ke 3,46. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menanjak ke 82,03, indeks gini berada di 0,340, serta angka kematian ibu tercatat nol kasus.

Baca Juga : MAN 2 Kota Malang Tetapkan Peserta Lolos PMB 2026-2027, Ini Daftar Siswa dan Ketentuan Daftar Ulangnya

“Terima kasih atas kolaborasi dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Bersama, kita terus memperkuat pelayanan dan menghadirkan pembangunan berkelanjutan demi Kota Blitar yang semakin maju, sehat, dan sejahtera menuju Kota Masa Depan,” ujar Mas Ibin dalam wawancara, Senin, 23 Februari 2026.

Prestasi Nasional Terus Bertambah

Sepanjang satu tahun terakhir, Kota Blitar konsisten meraih apresiasi dari pemerintah pusat dan berbagai lembaga nasional. Deretan penghargaan itu menegaskan posisi Blitar sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang diperhitungkan di tingkat nasional.

Dalam waktu dekat, Wali Kota Mas Ibin dijadwalkan menerima Anugerah Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup, penghargaan prestisius yang reputasinya kerap disejajarkan dengan Adipura dan hanya diberikan kepada sekitar 30 daerah di Indonesia.

“Kita sangat terkenal di nasional untuk penghargaan. Bahkan besok saya diundang Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan anugerah lingkungan hidup seperti Adipura. Secara nasional yang mendapatkan cuma sekitar 30 daerah, termasuk Kota Blitar. Saya kira ini suatu kebanggaan,” ujarnya.

Selain itu, sepanjang 2025 Kota Blitar mencatat sejumlah penghargaan strategis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan Kota Blitar sebagai Percontohan Kota/Kabupaten Antikorupsi 2025, dengan nilai tertinggi se-Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Pada aspek pencegahan korupsi, Indeks Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK Kota Blitar mencapai 97,98 persen dan menempati peringkat keempat nasional.

Di sektor pelayanan publik, Ombudsman RI pada Januari 2026 (untuk penilaian kinerja 2025) memberikan opini kualitas tertinggi atas penilaian maladministrasi pelayanan publik. Sementara itu, dari sisi transparansi, Pemkot Blitar meraih predikat Badan Publik Informatif dalam KI Awards 2025 dari Komisi Informasi Jawa Timur.

Komitmen terhadap perlindungan anak juga membuahkan hasil. Kota Blitar meraih Anugerah Kota Layak Anak (KLA) 2025 kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Pada sektor kesehatan, Kota Blitar menerima UHC Award 2025 sebagai bentuk pengakuan atas komitmen menghadirkan cakupan layanan kesehatan semesta bagi masyarakat.

Di bidang inovasi dan komunikasi publik, prestasi juga menguat. Inotek Award 2025 diraih oleh Batik Puspa Dahana Kota Blitar sebagai representasi inovasi daerah. Pada ajang Jatim Public Relations Award (JPRA) 2025, Pemkot Blitar memborong penghargaan, termasuk Terbaik I Video Kreatif dan Terbaik III Media Sosial.

Prestasi serupa hadir dari tingkat kelurahan dan unit teknis. Kelurahan Pakunden meraih Juara II Penghargaan Gotong Royong tingkat Jawa Timur 2025. UPT Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia Kota Blitar juga memperoleh penghargaan bidang Halal dan Higiene.

Rangkaian capaian tersebut memperlihatkan bahwa penghargaan yang diraih bukan berdiri sendiri, melainkan mencerminkan konsistensi pembenahan tata kelola, penguatan integritas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Mas Ibin menambahkan, konsistensi dalam meraih penghargaan bukan tujuan akhir, melainkan indikator bahwa sistem birokrasi berjalan efektif.

“Pokoknya kalau penghargaan, Kota Blitar selalu dapat. Ini saya kira hasil kinerja dari teman-teman OPD dan pejabat serta staf di lingkungan Pemkot Blitar. Sehingga hasilnya birokrasi kita ini bagus,” tegasnya.

Fondasi Layanan Dasar Diperkuat

Sejak awal menjabat, ia memilih menata fondasi layanan dasar. Program mobil jenazah untuk tiga kecamatan diluncurkan guna memastikan layanan sosial menjangkau warga hingga level terbawah. Ada pula program Nikah SAE, fasilitasi pernikahan sekaligus bulan madu di hotel, sebagai bentuk intervensi sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Baca Juga : Harga Berangsur Turun, Pasokan Pangan Kota Malang Mulai Lancar

Di sektor kesehatan, pembenahan difokuskan pada Rumah Sakit Mardi Waluyo. Standar layanan dipertegas, antrean dipangkas, dan digitalisasi dipercepat. “Awal Juni 2025, penggunaan antrean online sekitar 20 persen. Sekarang sudah 90 persen memakai teknologi. Pasien berobat, dilayani cepat, pulang sudah membawa obat tanpa antre lagi,” kata Mas Ibin. Ia menegaskan, seluruh layanan akan distandarkan agar cepat, profesional, dan berorientasi pada kepuasan warga.

Ruang Publik Hidup, Ekonomi Menggeliat

Pembenahan juga merambah ruang-ruang publik. Perpustakaan daerah yang sebelumnya sepi dimodifikasi dengan kafe agar lebih inklusif. Hasilnya, kunjungan meningkat. Aktivitas ekonomi malam pun menggeliat. “Sekarang sore hingga malam Kota Blitar makin ramai. Toko dan warung buka lebih larut. Masyarakat merasa nyaman dan tertib karena semuanya ditata rapi,” ujarnya.

Reformasi Regulasi dan Akselerasi Ekonomi 2026

Di bidang tata kelola, Pemkot mendorong reformasi regulasi. Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) telah ditetapkan, memungkinkan pembangunan hingga 20 lantai. Kebijakan ini diproyeksikan mempercepat investasi dan transformasi lanskap kota. Namun, sejumlah perda dinilai perlu diselaraskan dengan regulasi nasional.

Mas Ibin menyoroti Perda Pajak dan Retribusi yang dinilai menghambat integrasi parkir elektronik. “Kita ingin tarif parkir normal, motor Rp2.000 dan mobil Rp3.000, tanpa tarif event yang membebani masyarakat. Namun ada hambatan pada definisi parkir umum pemerintah dalam perda. Ini perlu segera dibahas bersama DPRD,” ujarnya.

Ia juga menyinggung perda pasar rakyat dan pasar modern yang membatasi merek asing, yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. “Perlu penyesuaian agar iklim investasi tetap kondusif tanpa meninggalkan kepentingan lokal,” katanya.

Tahun 2026 diproyeksikan sebagai fase akselerasi pembangunan. Program Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat mulai berjalan. Program makan bergizi gratis telah terealisasi 80 persen di Kota Blitar. “Ini anugerah bagi kota kita,” kata Mas Ibin.

Sektor pariwisata menjadi pengungkit baru. Revitalisasi Ecopark Joko Pangon dan Water Park Sumber Udel tengah dipersiapkan. Pemkot juga mengupayakan bus wisata terintegrasi untuk menghubungkan destinasi sejarah dan wisata buatan. “Kita ingin wisata sejarah ditopang wisata buatan agar kunjungan meningkat,” ujarnya.

Di bidang olahraga, revitalisasi sirkuit akan diarahkan menjadi Sirkuit Bung Karno. Konsepnya bukan sekadar arena balap, melainkan pusat pembinaan talenta muda sekaligus instrumen menekan balap liar. “Kalau Surabaya punya Gelora Bung Tomo, kita punya Sirkuit Bung Karno. Bisa jadi sirkuit Jawa selatan,” katanya. Event balap diharapkan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi.

Penguatan ekonomi juga ditempuh lewat rintisan Blitar Trade Center. Fasilitas ini dirancang untuk menggerakkan perdagangan antar daerah, antar pulau, hingga ekspor. Sejumlah pasar akan direhabilitasi dan didesain ulang agar lebih representatif sebagai pusat perdagangan dan kreativitas. “Banyak titik akan kita jadikan nyaman untuk nongkrong dan berusaha. Kota harus hidup,” ujar Mas Ibin.

Penanganan banjir dan genangan menjadi pekerjaan rumah yang dikebut. Titik di depan Sumber Udel, Koplakan, dan Bendo mulai tertangani. Tahun ini, fokus diarahkan ke Rembang, Plosokerep, dan kawasan perumahan Karangsari. “Kalau bisa tahun ini selesai,” katanya. Di sektor persampahan, revitalisasi TPS disiapkan, termasuk opsi pembelian lahan dan mesin pengolah sampah untuk mempercepat layanan.

Birokrasi Solid, Fondasi Kota Masa Depan

Mas Ibin menekankan, capaian setahun bukan garis akhir. “Kami ingin yang sudah tercapai terus berlanjut, dan tahun-tahun mendatang ada capaian baru yang lebih banyak. Pemerintah harus bekerja cepat agar dirasakan betul oleh masyarakat,” katanya.

Dengan indikator makro membaik, pelayanan publik terdigitalisasi, regulasi dibenahi, dan proyek strategis disiapkan, Pemkot Blitar menempatkan tahun pertama sebagai pijakan menuju kota masa depan: tertata, produktif, dan berkelanjutan. Kolaborasi, kata Mas Ibin, tetap menjadi kunci. “Mari kita lanjutkan langkah ini dengan semangat dan komitmen yang semakin kuat,” pungkas Mas Ibin.