Kewenangan Desa dalam Adaptasi Perubahan Iklim

Rokhmad Munawir
Rokhmad Munawir

MALANGTIMES- Sebagian besar daerah di Indonesia rentan terhadap perubahan iklim, baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan hutan, penggunaan alat-alat yang menghasilkan karbon tinggi.

Ataupun gejala alam seperti erupsi gunung berapi maupun el nino dan el nina di lautan, radiasi sinar matahari, maupun tekanan tektonik dari dalam bumi dan proses biologis.

Hal ini disebabkan daerah di Indonesia memiliki topografi pegunungan dan dikelilingi gunung api serta lautan yang luas sehingga menjadi wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim. 
Salah satu wilayah yang memiliki kerentanan tinggi adalah Jawa Timur.

Kabupaten atau kota di Jawa Timur memiliki tingkat kerentanan tinggi akibat perubahan cuaca, curah hujan, maupun aktivitas tektonik dan vulkanik. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur tahun 2015 menyebut bahwa ada 22 kabupaten atau kota di Jawa Timur yang rentan terhadap perubahan iklim sehingga rawan bencana terutama longsor, kekeringan dan banjir

Kawasan Malang Raya (Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang) merupakan wilayah dengan kerentanan tinggi. Dalam data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengenai Kajian Risiko dan Adaptasi Perubahan Iklim (KRAPI) tahun 2012, kawasan Malang Raya memiliki iklim Monsun (musim dingin yang kering dan musim panas/ kemarau yang basah).

Situasi ini ditengarai disebabkan oleh kenaikan suhu sebesar 0,690 C sepanjang 25 tahun terakhir, dan di sisi lain juga mengalami curah hujan ekstrem yang rata-rata meningkat 5% hingga 2030 dibandingkan kondisi saat ini.

Sebagai wilayah dengan kerentanan tinggi terkena perubahan iklim, pemerintah daerah telah menempatkan masalah lingkungan hidup ini menjadi isu strategis dalam proses pembangunan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan, baik melatih masyarakat untuk tanggap bencana; memperkuat dan memperbanyak desa tangguh bencana; maupun melakukan mitigasi pengurangan risiko.

Reboisasi sabuk hijau bantaran sungai dan upaya pencegahan penebangan hutan secara serampangan serta  pembuatan biopori pada kawasan terbuka hijau di perkotaan juga sudah dilakukan. 

Berbagai upaya ini tidak akan berhasil jika hanya dilakukan secara sepihak oleh pemda saja tanpa melibatkan masyarakat sipil, sektor swasta dan tentu saja desa. Paradigma urusan lingkungan hidup adalah urusan pemda harus diubah menjadi urusan yang dibagi atau kewenangannya diberikan juga kepada pemerintahan desa yang kini memiliki kewenangan yang dijamin dalam Undang-undang Desa yakni kewenangan lokal berskala desa, kewenangan berdasarkan hak asal usul serta kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Isu lingkungan hidup, adaptasi perubahan iklim dan kebencanaan ini merupakan bagian dari kewenangan lokal berskala desa. Sebab urusan ini sesuai dengan kepentingan masyarakat desa dan desa mampu menjalankannya dengan baik dan efektif. 

Paradigma desa tidak mampu harus diubah, sebab ini menyesatkan pola pikir dan cara pandang yang pada akhirnya hanya akan menjadikan desa sebagai objek tanpa pernah menjadi subjek. Tugas dan kewajiban pemerintah kabupaten atau kota untuk menguatkan kapasitas desa. Peran lain pemerintah daerah yang tetap harus dilakukan adalah melalui BPBD dalam menyusun kebijakan dalam upaya Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana  dengan menyiapkan kebijakan baik berupa program dan dukungan dana.

Mengapa urusan lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim ini menjadi penting untuk dilimpahkan ke Desa lebih dikarenakan agar mendekatkan hal ini kepada masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Masyarakat desa pasti memiliki pengalaman dan cara pandang yang bagus tentang bagaimana menyikapi perubahan iklim ini. Misalnya, masyarakat desa terbukti mampu bertahan dengan melakukan adaptasi dalam mempertahankan agar tanaman mereka tetap bisa panen pada musim pancaroba tahun ini. 

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan desa tersebut hanya perlu dikuatkan dengan hasil pembacaan secara ilmiah. Sehingga secara teknis masyarakat desa dan pemerintahan desa lebih mampu melakukan upaya adaptasi. Pada sisi lain, pemerintah desa dapat memulai memasukkan beberapa agenda kegiatan dan program ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) maupun dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa). 

Perlu diingat bahwa salah satu faktor kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim adalah sensitivitas dalam beradaptasi atau menyikapi perubahan tersebut agar mampu bertahan hidup. Sehingga perlu upaya yang massif dari para pihak dalam menangani hal ini.


Penulis
Rokhmad Munawir
Alumni Fakultas Pertanian UNS Surakarta. Program Manager pada Program Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) kerjasama USAID dengan PATTIRO di Kabupaten Malang.

Editor : Sri Kurnia Mahiruni
Publisher : Aditya Fachril Bayu
  • Bantu 1,4 Juta KPM Bantuan Pangan, Kemensos Genjot Jumlah E-Warung dan RPK

    Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan (KPM) Pangan sebanyak 1,4 juta akan segera mendapatkan bansos di tahun ini.

  • Main Bola di Bibir Pantai Gatra

    Rombongan kami tiba di lokasi Clungup Mangrove Conservation (CMC) pada pukul 13.30 WIB.

  • Trending, Puluhan Ribu Cuitan #UmatMenjagaUlama

    Media sosial berlogo burung biru Twitter sedang banjir tagar #UmatMenjagaUlama.

  • Kabupaten Malang Digelontor Bansos Rp 328 Miliar oleh Kementerian Sosial

    Tahun 2017, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp 328 Miliar kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kabupaten Malang.

  • Reza Pukau Bupati Malang

    Reza Nur Aini (17), siswi kelas 11 MA Darul Huda, Tlepu, Sumbermanjing Wetan (Sumawe), memukau Bupati Malang Rendra Kresnabdalam acara Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Hibah Dalam Negeri.

  • 2017, Bantuan PKH Berkurang di Kabupaten Malang

    Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI tahun 2017 di Kabupaten Malang menurun, baik secara kuota penerima maupun besaran jumlah bantuan.

  • AYOjek, Aplikasi Arek Malang yang Nggak Hanya Pesan Ojek

    Dunia kini mulai beralih ke serba digital. Hampir seluruh kota di Indonesia diduduki GOjek. Tukang ojek hijau yang dipesan lewat aplikasi itu seolah memperkuat bahwa kita sedang di era apa saja tinggal tekan tombol pada smartphone.

  • Mensos Minta Yayan Belajar yang Baik supaya Jadi Ustad

    Menteri Sosial (Mensos) RI Khififah Indar Parawansa mengunjungi Pondok Pesantren Bahrul Maghfiro di Jalan Joyo Agung No 2 Tlogomas, Kecamatang Lowokwaru, Kota Malang, Minggu (22/1/2017) malam. Kedatangannya dalam rangka menjenguk Yayan (15), saudara kemba

  • Sejenak di Pantai Ungapan

    Matahari kian meninggi saat kami melanjutkan perjalanan. Deru suara laut dan keindahan yang terbentang sepanjang perjalanan lagi-lagi menggoda kami untuk sejenak menepi. Pilihan kami jatuh pada Pantai Ungapan.

  • DPRD Kabupaten Malang Minta Antisipasi Tenaga Kerja Asing Ilegal

    Komisi B DPRD Kabupaten Malang meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk proaktif menjalin koordinasi dengan pihak kepolisian dan imigrasi dalam upaya mengantisipasi maraknya isue Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk Indonesia s

  • Serunya Piknik Berlatar Pegunungan Jalur Lingkar Selatan

    Perjalanan terus berlanjut. Cuaca bersahabat hingga kami pun memutuskan berhenti sebentar. Pegunungan Kabupaten Malang yang terbentang di Jalur Lingkar Selatan (JLS) menggoda kami.

  • Dilepas Gus Lukman, Rombongan Berangkat Arungi Pantai Malang

    Keindahan pantai di wilayah Kabupaten Malang tak lagi dapat diungkapkan dengan kata-kata. Penikmat pantai tentu hafal betul pantai-pantai indah itu berderet di sepanjang bibir Pantai Selatan Malang.

Redaksi: redaksi[at]malangtimes.com

Informasi pemasangan iklan
hubungi : info[at]malangtimes.com | marketing[at]malangtimes.com
Top