Rugikan Negara Rp 1 Miliar, Staf Bapenda Kota Batu Jadi Tersangka Kasus Rekayasa PBB dan BPHTB

Sep 08, 2022 18:53
Kejari Kota Batu saat membawa dua tersanjka ke Rutan Malang, Kamis (8/9/2022).
Kejari Kota Batu saat membawa dua tersanjka ke Rutan Malang, Kamis (8/9/2022).

JATIMTIMES - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2020, Kamis (8/9/2022). Dua tersangka itu berinisial J dan AFR.

AFR merupakan Staf Analis Pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu selaku Operator Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak (SISMIOP). Sementara J orang swasta/makelar.

“Tersangka J ini bekerja sama, dan memberikan sejumlah uang kepada tersangka AFR untuk kepentingan penurunan BPHTB,” ucap Kasi Intel Kejari Kota Batu, Edi Sutomo.

AFR telah mengubah NJOP objek pajak pada (SISMIOP). Kemudian tersangka membuat Nomor Objek Pajak (NOP) baru serta mencetak SPPT-PBB di luar ketentuan yang diatur.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mereka akan ditahan selama 20 hari mendatang agar tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. “Dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk kepentingan penyidikan,” tambah Edi.

Selanjutnya, penyidik akan melakukan pendalaman khusus terhadap masing-masing tersangka dalam rangka penyusunan berkas perkara untuk diserahkan ke Penuntut Umum. Kedua tersangka telah mengakibatkan kerugian negara Rp 1.084.311.510,-.

“Kerugian itu bersumber dari selisih antara BPHTB dan PBB yang telap ditetapkan oleh Pemkot Batu dengan yang telah diubah oleh para tersangka,” imbuh Edi.

Dalam kasus ini Kejari Kota Batu setidaknya telah melakukan pemeriksaan sebanyak 53 saksi terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemkot Batu, PPAT, serta wajib pajak.

Dari hasil pemeriksaan dan analisis di database Sismiop, ditemukan tindak penyimpangan yang melanggar Pasal 51 ayat (3) Perda Kota Batu No 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah jo. Pasal 15 ayat (3) Perwali No 54 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan PBB dan penetapan besaran NJOP.

Perkara tersebut dilaksanakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Kota Batu Nomor PRINT-01/M.5.44/Fd.1/01/2022 tanggal 17 Januari 2022.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Topik

Berita Lainnya

Berita

Terbaru