JATIMTIMES - Penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) masih menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Pasalnya berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang, saat ini sudah ada sekitar 122 ternak sapi yang terindikasi terjangkit PMK. 

Bupati Malang, HM. Sanusi mengatakan bahwa saat ini pihak sudah melakukan beberapa hal untuk penanganan. Salah satunya adalah dengan membatasi mutasi sapi. Hal tersebut untuk mencegah penularan ke daerah-daerah lain. "Dan sudah dilakukan pengobatan menggunakan antibiotik, vitamin dan penyemprotan disinfektan. Dan sudah sembuh 10 sampai 20 persen," ujar Sanusi. 

Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah Kabupaten Malang. Untuk mengoptimalkan upaya penyebaran, pihaknya juga hanya memperbolehkan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) milik pemerintah yang bisa beroperasi. 

"RPH pribadi ditutup hanya RPH pemerintah saja yang boleh beroperasi, itu untuk pengawasan. Karena sapi yang kenak itu kan gak boleh dipotong, hanya dimusnahkan," terang Sanusi.

Sementara itu, hal senada juga disampaikan oleh Plt Kepala DPKH Kabupaten Malang, Nurcahyo. Dimana pengobatan masih menggunakan disinfektan, antibiotik dan vitamin. Hal itu lantaran hingga saat ini masih belum ada vaksin khusus untuk wabah tersebut. 

"Vaksinasinya kan belum ada, jadi sementara itu disinfektan, antibiotik dan vitamin. Sapinya yang tertular sekitar 122 yang sembuh sekitar 15 sampai 19," terang Nurcahyo. 

Dari jumlah sebanyak 122 yang terindikasi terjangkit wabah PMK tersebut, hingga saat ini masih belum ada yang parah hingga harus dimusnahkan. Sebab, pemusnahan hanya untuk sapi yang terjangkit hingga kondisinya kronis. 

"Jadi sebetulnya, bukan pemusnahan. Kalau terjangkit PMK yang kronis dan tidak bisa diobati, itu dipotong paksa, yang terkena penyakit itu dinusnahkan namun daging yang lain masih aman dikonsumsi. Dimusnahkan hanya bagian yang terkena. Yang lainnya gak papa," pungkas Nurcahyo.