Pengamat Nilai "Politikus Ikan Lele" akan Cepat Berkembang Biak di Masa Pandemi Covid-19

Aug 06, 2021 09:04
Ilustrasi (Foto: Netralnews.com)
Ilustrasi (Foto: Netralnews.com)

INDONESIATIMES - Publik sempat digegerkan dengan istilah 'politikus ikan lele' yang diserukan oleh PP Muhammadiyah. Terkait hal ini, Direktur Ekskutif Indo Barometer, M Qodari sepakat dengan istilah tersebut. 

Politikus ikan lele itu dinilai sebagai pihak yang sering memperkeruh suasana di tengah masa pandemi Covid-19 saat ini. Qodari mengatakan jika politikus ikan lele ini akan cepat berkembang biak di era pandemi Covid-19. 

"Saya coba maknai pernyataan dari Abdul Mu'ti itu politikus ikan lele adalah politikus yang hidupnya dari kekisruhan dari kekacauan gitu, bahkan dia manfaatkan kekisruhan kekacauan untuk bisa tingkatkan popularitas dirinya atau kemudian mencari posisi di partainya. Ya pansos-lah," kata Qodari.

Ia lantas menyebut jika sebenarnya wajar saja saat politikus memberikan komentar terkait berbagai masalah publik. Namun, kata Qodari, di masa pandemi dan politik identitas, muncullah politikus ikan lele yang berkembang dengan cepat. 

"Cuma memang di era sekarang dan ada atmosfer politik identitas yang sangat kuat di masyarakat, di dunia internasional, kemudian kebetulan juga kita lagi berhadapan dengan pandemi Covid-19 yang berbarengan masalah sosial-ekonomi dan masalah sosial lainnya, memang politikus ikan lele punya peluang untuk berkembang biak lebih cepat. Karena dia punya banyak bahan dan materi gitu," ucapnya.

Qodari juga menyebut jika sulit untuk menghalangi para politikus ikan lele ini untuk berhenti berbicara. Ia menyebut politikus itu memang berbakat untuk menjadi "ikan lele."

"Hemat saya, agak sulit minta politikus ikan lele mengerem pernyataan-pernyataannya, namanya juga ikan lele, kan sulit kalau kita minta berubah jadi ikan nila atau jadi ikan gurame gitu. Kan bakatnya jadi lele," ujar Qodari. 

Dengan demikian, lanjut Qodari, yang paling bisa dilakukan adalah mengedukasi masyarakat. Sebab, saat ini partai-partai politik hingga pimpinan partai juga memelihara politikus ikan lele.

Selain Qodari, pendiri lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satio atau Hensat juga turut memberikan tanggapan. Ia menjelaskan alasan politikus ikan lele bisa berkembang saat ini. 

Ia pun mempertanyakan pengetahuan pemerintah soal politikus ikan lele tersebut. 

"Menurut saya, intinya bukan siapanya, intinya adalah pemerintah nyaman nggak dengan kondisi politik yang keruh seperti sekarang? Kalau nggak nyaman, ya diberesin," ucapnya.

Artinya, jika ada di lingkaran pemerintah yang menjadi politikus ikan lele sebaiknya dibina politisinya. Itu pun juga harus dilakukan dengan mereka yang mungkin ada di luar lingkaran pemerintah. 

Selain itu, Hensat juga mengaku pesimistis pemerintah Indonesia tahu dengan adanya politikus ikan lele di Indonesia. Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah terkesan membiarkan para politikus ikan lele itu.

Seperti diketahui, pernyataan politikus ikan lele ini awalnya diserukan oleh Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Melansir melalui situs Muhammadiyah, Mu'ti mengatakan istilah politikus ikan lele itu adalah ungkapan yang dipinjamnya dari Buya Syafi'I Ma'arif.

"Saya menyebut politisi ini tidak selalu mereka yang menjadi pengurus partai politik, tetapi orang yang pikirannya selalu mengaitkan berbagai keadaan itu dengan politik, berbagai persoalan dipolitisasi," kata Mu'ti.

"Politisi ikan lele itu adalah politisi yang semakin keruh airnya maka dia itu semakin menikmati kehidupannya sehingga karena itu sekarang ini banyak sekali orang yang berusaha memancing di air keruh dan banyak orang yang tidak sekadar memancing di air keruh tapi juga memperkeruh suasana," sambungnya. 

Ia juga menjelaskan politikus ikan lele merupakan mereka yang bersikap partisan dan menggunakan popularitasnya sebagai pendengung. Di setiap kelompok partisan itu, Mu'ti menengarai selalu ada beberapa orang yang mengambil peran sebagai politikus ikan lele.

"Misalnya banyak yang mengaitkan dengan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa Covid ini adalah buatan China, dan ini adalah cara China melumpuhkan Indonesia dan sebagainya. Saya kira pandangan-pandangan spekulatif itu tidak dapat kita benarkan tapi itu juga berseliweran di masyarakat sehingga dalam keadaan yang serba sulit seperti sekarang ini ada kelompok-kelompok tertentu yang saya pinjam istilahnya Buya Syafii Ma'arif itu seperti politisi ikan lele," jelas Mu'ti.

Menurutnya, Muhammadiyah tak ingin masyarakat terseret tindakan para politikus ikan lele ini. Muhammadiyah tentu ingin bangsa ini bisa terus bangkit dan tidak terpuruk.

"Muhammadiyah tidak ingin keadaan negeri kita ini semakin terpuruk dan Muhammadiyah juga tidak ingin pandemi Covid-19 ini menjadikan kita sebagai bangsa yang sakit, baik sakit secara jasmani maupun sakit secara sosial," kata Mu'ti.

"Bangsa yang sakit secara sosial itu adalah bangsa yang masyarakatnya tidak percaya satu dengan yang lainnya. Di mana masyarakatnya saling mencurigai satu dengan yang lainnya dan itu kita juga melihat tanda-tandanya sebagian ada yang berusaha memancing-mancing dan kemudian menumbuhkan rasa saling tidak percaya," ujarnya lagi.

Topik
syarat bansos covid 19Politisiberita politik
Townhouse-The-Kalindra-foto-The-Kalindra-P80c5928dba440a88.jpg

Berita Lainnya

Berita

Terbaru