Pro Kontra saat Luhut Binsar Pandjaitan Kembali Ditunjuk sebagai Komando PPKM Covid-19

Jul 01, 2021 12:41
Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: BiografiKu.com)
Luhut Binsar Pandjaitan (Foto: BiografiKu.com)

INDONESIATIMES - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak? saat ini Luhut kembali dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sebagai komando dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat Covid-19. 

Rencananya PPKM Darurat Covid-19 ini akan berlaku di Pulau Jawa-Bali mulai 3-20Juli 2021. Ditunjuknya Luhut sebagai komandan PPKM ini pun langsung menjadi pro kontra dari berbagai pihak. 

Salah satunya sorotan datang PKS. Ketua DPP PKS Mardani Ale Sera menilai bahwa Luhut dipandang keren oleh Jokowi. 

"Pak Luhut keren di mata Pak Jokowi. Wajar nyebar '4L' (Luhut Lagi-Luhut Lagi)," ujar Mardani. 

Di sisi lain, Mardani menilai bahwa tidak ada hasil yang memuaskan dari kebijakan yang dipimpin Luhut. Dia menyinggung angka positivity rate saat ini masih tinggi. 

Mardani lantas mempertanyakan di mana 'sentuhan magic' Luhut.

"Data bahwa ekonomi kita masih belum normal ada datanya di BPS. Bahkan antrean panjang di banyak RS kita dapat terlihat dalam foto-foto yang tersebar. Jadi di mana 'sentuhan magic' Pak Luhut?" katanya. 

Bahkan, secara terang-terangan Mardani menyebut bahwa dirinya tidak yakin kepada Luhut yang melakukan pendekatan dari hilir. Menurutnya, penanganan dilakukan dari tingkat RT/RW. 

Sorotan lain juga datang dari anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Irwan. Irwan menilai bahwa tidak ada yang spesial dari penunjukan Luhut untuk memimpin PPKM Darurat. Sebab, menurutnya, lonjakan jumlah kasus Covid-19 di Indonesia tetap tak bisa dibendung.

"Penunjukan Pak Luhut untuk pimpin PPKM Darurat itu nothing special. Pak Jokowi pimpin langsung pun segitu-gitu saja," kata Irwan. 

Irwan melanjutkan, faktanya pemerintah sejak awal pandemi sudah menunjukkan kebijakan yang inkonsisten dan sering kali blunder. Bahkan Irwan menilai kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemi Covid-19 biasa-biasa saja. 

Ujungnya, sebut Irwan, pemerintah pusat menyerahkan penanganannya ke pemerintah daerah. "Pertanyaannya, pemerintah daerah apa memang masih ada uang?" tanya Irwan.

Kendati demikian, terdapat pula pihak yang pro dengan ditunjuknya Luhut sebagai komando PPKM. Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmad Handoyo balik mengkritisi politikus yang mempersoalkan ini. 

"Saya kira Pak Luhut sudah teruji soal kepemimpinan, baik soal pemerintahan, baik dari militer, baik koordinasi dengan para pangdam, koordinasi dengan kepolisian," kata Rahmad. 

Rahmad pun mengatakan bahwa hal itu sudah ada pada diri Luhut. Lebih lanjut, ia menegaskan yang saat ini seharusnya disoroti bukan soal siapa yang memegang komando PPKM Darurat melainkan soal penerapan aturan PPKM Darurat.

"Bukan soal kepemimpinan, soal siapa yang memimpin, kan jadi lucu mengkritik soal pemimpin yang akan menakhodai. Jadi seperti anak-anak, menjadi kontraproduktif, menjadi pembicaraan banyak orang sehingga rakyat berkomentar hal-hal yang kontra produktif, sehingga jelek," sambung dia.

Dalam hal ini, Rahmad meminta semua pihak untuk bersatu. menangani pandemi. 

"Ingat, para politisi untuk berhati-hati komentar. Ciptakan energi positif. Kasihan rakyat bila asal bicara," cetusnya. 

Beberapa usulan Luhut untuk penerapan PPKM darurat Covid-19 Jawa-Bali: 

Usulan Luhut dalam penanganan Covid-19 tercantum dalam dokumen rapat yang dikonfirmasi Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi Jodi Mahardi.

Berdasarkan dokumen tersebut, PPKM Darurat akan dilakukan mulai 3 Juli hingga 20 Juli 2020. PPKM Darurat dilakukan dengan target penambahan kasus konfirmasi harian turun di bawah 10.000 per hari.

Cakupan PPKM Darurat sebagai berikut:

1. 100% Work from Home (WFH) untuk sektor non essential

2. Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online/daring

3. Untuk sektor essential diberlakukan 50% maksimum staf Work from Office (WFO) dengan protokol kesehatan, dan untuk sektor kritikal
diperbolehkan 100% maksimum staf work from office (WFO) dengan protokol kesehatan.

a. Cakupan sektor essential adalah keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi,
perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

b. Cakupan sektor kritikal adalah energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan
penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar
(listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

c. Untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50%;

4. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup

5. Restoran dan Rumah Makan hanya menerima delivery/take away

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

7. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah)
ditutup sementara

8. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara;

9. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara;

10. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan
pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;

11. Resepsi pernikahan dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan ditempat resepsi. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.

12. Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh (pesawat, bis dan kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

13. Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat di atas terutama pada poin 3.

14. Penguatan 3T (Testing, Tracing, Treatment) perlu terus diterapkan:

a. Testing perlu terus ditingkatkan mencapai minimal 1/1000 penduduk / minggu. Testing perlu terus ditingkatkan sampai positivity rate <5%. Testing perlu terus ditingkatkan untuk suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga pada kontak erat.

b. Tracing perlu dilakukan sampai mencapai >15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina.

c. Treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan.

15. Pencapaian target vaksinasi sebesar 70% dari total populasi pada kota/kabupaten prioritas paling lambat bulan Agustus 2021.

Topik
sebutan jokowiLuhut Binsar Panjaitan

Berita Lainnya

Berita

Terbaru