Sosok Presiden RI yang Terlupakan dalam Sejarah, Akhiri Masa Jabatan & Kembalikan Kekuasaan ke Soekarno

Jun 15, 2021 09:48
Sosok presiden RI yang terlupakan (Foto: Wikipedia)
Sosok presiden RI yang terlupakan (Foto: Wikipedia)

INDONESIATIMES - Jika ditanya, pada umumnya orang Indonesia mengetahui Presiden RI ialah Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyon dan Joko Widodo. Namun, tak banyak yang tahu ternyata ada presiden RI yang terlupakan dalam sejarah. 

Dia adalah Sjafrudin Prawiranegara. Sjafruddin Prawiranegara lahir di Banten pada 28 Februari 1911. 

Beliau merupakan pejuang pada masa kemerdekaan Republik Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Presiden/Ketua PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) saat pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat Agresi Militer Belanda II 19 Desember 1948. 

presiden-RI-yang-terlupakan-01645c7187143e14a0.png

Di masa kecilnya, ia akrab dengan panggilan "Kuding". Dalam tubuh Sjafruddin mengalir darah campuran Banten dan Minang. Buyutnya, Sutan Alam Intan, masih keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. 

Menikah dengan putri bangsawan Banten, lahirlah kakeknya yang kemudian memiliki anak bernama R. Arsyad Prawiraatmadja. R. Arsyad Prawiraatmadja merupakan ayah dari Kuding.

Meski bekerja sebagai Jaksa, Arsyad merupakan sosok cukup dekat dengan rakyat, dan karenanya dibuang Belanda ke Jawa Timur. Kuding, yang gemar membaca kisah petualangan sejenis Robinson Crusoe, memiliki cita-cita tinggi yakni "Ingin menjadi orang besar."

Itulah sebabnya ia masuk Sekolah Tinggi Hukum di Batavia. Syafruddin merupakan orang yang ditugaskan oleh Soekarno dan Hatta untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI), ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditangkap pada Agresi Militer II, kemudian diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka, 1948.

Hatta yang telah menduga Soekarno dan dirinya bakal ditahan Belanda segera memberi mandat Sjafruddin untuk melanjutkan pemerintahan, agar tak terjadi kekosongan kekuasaan.

Atas usaha Pemerintah Darurat, Belanda terpaksa berunding dengan Indonesia. Perjanjian Roem-Royen lantas mengakhiri upaya Belanda, dan memutuskan Soekarno serta kawan-kawan dibebaskan dan kembali ke Yogyakarta.

Pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Sukarno, Wakil Presiden Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Serah terima pengembalian mandat dari PDRI secara resmi terjadi pada 14 Juli 1949 di Jakarta.

Syafruddin pernah menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Menteri Kemakmuran. Ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada tahun 1946, Menteri Keuangan yang pertama kali pada tahun 1946 dan Menteri Kemakmuran pada tahun 1947.

Setelah menyerahkan kembali kekuasaan Pemerintah Darurat RI, ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri RI pada tahun 1949, kemudian sebagai Menteri Keuangan antara tahun 1949-1950. Selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, bulan Maret 1950 ia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya tinggal separuh. 

Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin. Ia kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama, pada tahun 1951.

Sebelumnya ia merupakan Presiden Direktur Javasche Bank yang terakhir, yang kemudian diubah menjadi Bank Sentral Indonesia. Awal tahun 1958, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI didirikan di Sumatra Tengah akibat ketidakpuasan terhadap pemerintah karena ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dan pengaruh komunis (terutama PKI) yang semakin menguat.

Syafruddin lantas diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI dan kemudian membentuk Kabinet tandingan sebagai jawaban atas dibentuknya kabinet Ir Juanda di Jawa, namun PRRI tetap mengakui Soekarno sebagai Presiden PRRI, karena ia diangkat secara konstitusional.

PRRI segera ditumpas oleh pemerintahan pusat hingga pada bulan Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI.

Pada akhir tahun 1967, setelah bertahun-tahun terjun di dunia politik, ia akhirnya memilih lapangan dakwah sebagai kesibukan masa tuanya. Dan, ternyata, tidak mudah. 

Berkali-kali ia dilarang naik mimbar. Lalu pada Juni 1985, ia diperiksa lagi sehubungan dengan isi khotbahnya pada hari raya Idul Fitri 1404 H di Masjid Al-A'raf, Tanjung Priok, Jakarta. 

"Saya ingin mati di dalam Islam. Dan ingin menyadarkan, bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah," ujar ketua Korp Mubalig Indonesia (KMI) itu tentang aktivitasnya kala itu. 

Di tengah kesibukannya sebagai Mubalig, mantan Gubernur Bank Sentral 1951 ini masih sempat menyusun buku Sejarah Moneter, dengan bantuan Oei Beng To, Direktur Utama Lembaga Keuangan Indonesia. Hingga akhirnya ia meninggal pada 15 Februari 1989 di makamkan di Tanah Kusir Jakarta Selatan.

Topik
presiden yang terlupakanSoekarnoPresiden Indonesialaporan pertanggungjawabansejarah indonesia

Berita Lainnya

Berita

Terbaru