Sengketa Petani Jeruk Vs Pemdes Selorejo Terus Berlanjut

Jan 15, 2021 19:16
Tanah yang menjadi sengketa antara petani jeruk dan Pemdes Selorejo (istimewa)
Tanah yang menjadi sengketa antara petani jeruk dan Pemdes Selorejo (istimewa)

MALANGTIMES- Sengketa lahan mengenai sewa menyewa antara petani jeruk dan Pemerintah Desa (Pemdes) Selorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang terus bergulir. Padahal sebelumnya telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kesepakatan tersebut antara lain tanah bisa ditanami jeruk. Bahkan kesepakatan tersebut berjangka panjang. Mengingat jeruk sendiri baru bisa berbuah maksimal setelah 7 tahun.

Baca Juga : Tragis, Ibu Rumah Tangga Tewas Tersambar Kereta Api saat Pulang Belanja

Kuasa hukum petani jeruk, Wiwied Tuhu mengaku, bahwa pembayaran sewa tanah dicicil setiap tahun selama kurang lebih tujuh tahun. Namun para petani hanya merawat tanpa memetik hasil.

"Sejak tahun 2013 lalu petani yang merawat dan selalu membayar sewa. Ternyata tahun 2020, petani tiba-tiba disuruh meninggalkan tanamannya. Jelas tidak fair. Mereka sudah merawat, mau panen tanaman justru diambil. Tentu saja mereka (petani, red) melawan," ungkap Wiwied, Jum'at (15/1/2021).

Karena kesepakatan yang hanya menguntungkan salah satu pihak itu, akhirnya para petani mengajukan gugatan untuk mempertahankan kesepakatan yang pernah dibuat dengan Pemdes Selorejo.

"Dengan adanya sengketa ini kami berharap semua pihak bisa menahan diri untuk tidak anarkis dan menghormati hukum yang berlaku. Memang tanah saat ini masih status quo, tapi petani jeruk tidak bermaksud untuk memiliki tanah. Mereka hanya meminta agar kesepakatan tetap dilanjutkan. Karena petani sudah terlalu lama hanya mengurusi dan belum cukup menikmati hasil," paparnya.

Wiwied pun melihat dari sudut pandang hukum, bahwa perkara yang ditangani adalah perdata. Bahkan ia mengaku sangat naif jika ada klaim petani bisa dipidanakan karena sudah merawat dan mempertahankan tanaman jeruk.

Sebelumnya, Wiwied mengaku bahwa petani mendapat anggapan dari Pemdes Selorejo sudah meraup keuntungan miliaran rupiah. Namun dalam hal ini, Wiwied justru menilai anggapan tersebut tidak logis dan lemah secara matematis.

"Luas lahan sekitar 24 hektare dibagi sekitar seratusan petani yang menyewa. Dengan umur tanaman jeruk yang baru berbuah baik setelah 7 tahun. Sangat tidak mungkin dari sejak menanam sekitar tahun 2013, sudah ada petani yang pendapatannya mencapai miliaran rupiah," terangnya.

Justru Wiwied mempertanyakan keuangan hasil tanah desa yang seharusnya masuk APBDesa. Menurutnya, tidak jelas juga perhitungannya, karena APBDesa juga tidak bisa diakses publik.

Baca Juga : Kesasar dan Tak Punya Uang, Pria Asal Jakarta Ini Tergeletak Lemas di Jalanan Kota Batu

“Daripada obral pernyataan picisan merasa banyak difitnah dan menuduh petani serakah telah untung miliaran, mending adakan rembug desa tentang bagaimana mengelola Desa Selorejo dengan harmonis dan menyejahterakan semuanya,” ujarnya.

"Tunjukkan APBDes biar semua orang tahu dan ikut partisipasi meningkatkan pendapatan desa. Jangan sampai terjadi pengelolaan desa model tiran," imbuh Wiwied.

Terakhir, Wiwied menyebut, bahwa desa sendiri telah banyak diuntungkan. Selain sekian lama tanahnya disewa meski belum menghasilkan, para petani penyewa ini telah dengan swadaya membuat akses jalan dan juga membuat saluran irigasi.

"Jadi andaikan saja Kepala Desa Selorejo ini fair dan jujur dengan membuat APBDesa, tentu dapat diketahui publik berapa pendapatan desa sebenarnya," pungkasnya. 

 

Topik
sengketa petani jeruk sengketa petani dan pemdes Pemdes Selorejo sengketa petani versus pemdes berlanjut kuasa hukum petani jeruk berita Kabupaten Malang hari ini

Berita Lainnya

Berita

Terbaru