Pengguna jalan yang terjaring operasi yustisi lantaran melanggar protokol kesehatan (Foto : Istimewa)
Pengguna jalan yang terjaring operasi yustisi lantaran melanggar protokol kesehatan (Foto : Istimewa)

MALANGTIMES - Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 di Kabupaten Malang, perlu ditingkatkan. Pasalnya, masih banyak pelanggar prokes yang ditindak selama operasi yustisi tahun 2020. 

Banyaknya pelanggar prokes ini sebagaimana diungkapkan Kepala Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kabupaten Malang, Nazarudin Hasan.

Baca Juga : Pemberlakuan PPKM, Pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Malang Tutup Sementara

”Kalau (hasil dari, red) pemberlakuan sanksi denda pada saat operasi yustisi tahun lalu, kalau tidak salah kami sudah setor ke kas daerah itu sekitar Rp 65 juta,” ungkapnya saat dikonfirmasi awak media usai menghadiri salah satu agenda pemerintahan di Pringgitan Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (11/1/2021).

Menurut Nazarudin, nominal sanksi denda yang terkumpul hingga puluhan juta tersebut, terjadi selama operasi yustisi pada September hingga Desember 2020. ”Nominal Rp 65 juta tersebut, (diperoleh, red) saat operasi yustisi 2020 lalu. Yakni mulai September hingga Desember 2020,” jelasnya.

Lebih rinci, petugas gabungan dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Malang, pada gelaran operasi yustisi tahun lalu mampu melakukan penindakan hingga 5 kali dalam sehari. ”Dalam satu hari itu, operasi yustisi bisa berlangsung pada 4 sampai 5 titik. Jadi tinggal dikalikan saja selama September sampai Desember (2020) itu berapa kali penindakan. Agenda operasi yustisi itu bukan Satpol PP saja, tapi juga bersama pihak kepolisian, TNI, dan jajaran terkait,”

Pada saat itu, lanjut Nazarudin, petugas gabungan mampu menjaring hingga ribuan pelanggar prokes selama operasi yustisi berlangsung. ”Keseluruhan pelanggarannya ada sekitar 4 ribu sekian,” jelasnya.

Pihaknya menambahkan, para pelanggar prokes tersebut terpaksa ditindak lantaran kebanyakan dari pelanggar tidak mengenakan masker. ”Rata-rata pelanggarannya itu paling banyak karena tidak memakai masker,” imbuhnya.

Sekedar informasi, merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, dan kebijakan pemerintah pusat, Forkopimda Kabupaten Malang bakal kembali menggelar operasi yustisi selama Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang.

Baca Juga : Mulai Awal Tahun Hingga Saat ini, Pelanggar Prokes Masih Ratusan

Dijelaskan Nazarudin, kebijakan tersebut disepakati oleh jajaran Forkopimda dengan tujuan memaksimalkan pelaksanaan PPKM di Kabupaten Malang, yang berlangsung mulai hari ini (Senin 11/1/2021) hingga 25 Januari 2021 mendatang.

”Inikan kita istilahnya sudah masuk Januari (2021), kebetulan ini juga ada Instruksi Mendagri, jadi ya kita lanjutkan lagi operasi yustisi-nya,” tukas Nazarudin.

Sekedar informasi, dalam pelaksanaan operasi yustisi tahun 2020 lalu, para pelanggar protokol kesehatan mendapatkan penindakan berupa sanksi denda dan kerja sosial. Di mana, untuk sanksi denda akan menjalani sidang di tempat dengan membayarkan denda yang dipatok maksimal mencapai Rp 100 ribu.