Tim Pemenangan Paslon SanDi dan LaDub, Siap jika Nanti Ada Gugatan

Dec 11, 2020 20:38
Penghitungan di salah satu TPS pada saat tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020, Rabu (9/12/2020). (Foto: Ashaq Lupito/MalangTimes) 
Penghitungan di salah satu TPS pada saat tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020, Rabu (9/12/2020). (Foto: Ashaq Lupito/MalangTimes) 

MALANGTIMES - Rekapitulasi perolehan suara sementara terus berjalan. Berdasarkan data yang terpampang pada website Pilkada2020.kpu go.id hari Jumat (11/12/2020) pukul 19.40 WIB, data 2.409 dari 4.999 TPS (tempat pemungutan suara) yang ada telah di rekapitulasi dengan persentase sebesar 48,19 persen. 

Perolehan suara sementara dalam persentase juga masih relatif sama dari update data pada jam-jam sebelumnya. Untuk pangsangan Calon (paslon) bupati dan Wakil Bupati Malang nomor satu Sanusi-Didik Gatot Subroto (SanDi) mendapatkan suara sementara sebesar 256.915 dengan persentase 45,5 persen. 

Sementara untuk paslon nomor dua yakni Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono (LaDub) mendapatkan suara sementara sebesar 241.327 dengan persentase 42,7 persen. Sedangkan paslon nomor tiga yakni Heri Cahyono-Gunadi Handoko (HC-GH) mendapatkan suara sementara sebesar 66.745 dengan persentase 11,8 persen. 

Berdasarkan rekapitulasi data sementara tersebut yabg menunjukkan selisih antara paslon SanDi dengan deslon LaDub yang bertahan dengan selisih 2,8 persen hampir menyentuh angka 3 persen.

Menurur pengamat politik sekaligus dosen ol mu Politik di FISIP Universitas Brawijaya yakni Wawan Sobari bahwa dengan selisih angka persentase 2,8 sampai 3 persen tidak akan bisa dilakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. 

"Merujuk aturan terbaru perselisihan hasil Pilkada yakni Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 Lampiran 5, untuk gugatan masih belum memenuhi syarat karena perbedaannya hampir 3 persen," ungkapnya ketika dihubungi oleh MalangTIMES, Jumat (11/12/2020). 

Wawan juga mengatakan bahwa pada Lampiran 5 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 2020 pada poin 4 sudah jelas disebutkan untuk kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa .Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen. 

"Disebutkan dengan jelas bahwa kalau Kabupaten/Kota dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa, (dapat mengajukan gugatan, red) bila selisih perolehan suara paling banyak 0,5 persen dari total suara sah," terangnya. 

Jadi jika angka persentase tetap menguat di angka 45 persen di  SanDi dan 42 persen di  LaDub, percuma jika akan melakukan gugatan ke MK RI oleh kubu paslon LaDub. Karena akan di tolak, tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.  "Tapi kalau selisihnya lebih dari 0,5 persen, ya percuma. Kemudian bila selisih diluar perhitungan itu, MK akan menolak," ujarnya. 

Menanggapi perolehan suara sementara dari website Pilkada2020.kpu.go.id yang menunjukkan persentase bagi Paslon LaDub masih menguat di angka 42,7 persen akan sulit bagi tim Pemenangan Paslon LaDub untuk melakukan gugatan ke MK, jika angka persentase Paslon SanDi juga menguat di angka 45,5 persen. 

Juru Bicara Media Center Paslon LaDub, Anas Muttaqin mengatakan bahwa pihaknya masih akan tetap menunggu rekapitulasi final dan pengumuman resmi dari KPU Kabupaten Malang terkait hasil akhir perolehan suara sah pada Pilkada Kabupaten Malang 2020. 

"Prosesnya masih lama. Besoo baru dihitung di kecamatan. Soal kemungkinan gugatan ya nanti kita kaji dulu, menunggu hasil resmi dari KPU Kabupaten Malang," katanya. 

Anas melanjutkan bahwa saat ini, seluruh komponen tim pemenangan Paslon LaDub sedang proses mengawal suara dengan melakukan tabulasi suara serta potensi pelanggaran dan kecurangan pada tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020.  "Yang jelas saat ini tim sedang proses mengawal suara sambil tabulasi seluruh potensi pelanggaran kompetitor," ujarnya. 

Terlebih lagi, jika kedepan pada hasil akhir Paslon LaDub unggul tipis dengan Paslon SanDi, pihaknya menyatakan secara tegas bahwa siap menerima gugatan dari kompetitor dengan membawa bukti-bukti yang ada. 

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI yang juga merupakan ketua DPP (Dewan Pengurus Pusat) PDI PerjuanganAhmad Basarah juga menyatakan bahwa apabila nantinya di hasil akhir terjadi gugatan dari pihak kompetitor, pihaknya juga siap menerima gugatan tersebut dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada. 

"Apabila nanti ada gugatan terkait rekapitulasi dari mitra pilkada 2020, kami siap untuk kooperatif. Sebab ini juga sebagai tahapan demokrasi yang harus dilewati. Kan prosesnya nanti melewati Bawaslu (Badan Pengawas pemilu, red) dan Kejaksaan juga," tegasnya.

Topik
Rekapitulasi perolehan suaraTPS (tempat pemungutan suara)Paslon bupati wakil bupatiPilkada Kabupaten Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru