Tahapan Kampanye, Bawaslu Kabupaten Malang Tindak 30 Pelanggaran

Dec 08, 2020 21:57
Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Wahyudi saat berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. (Foto: Dok. JatimTimes) 
Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Wahyudi saat berada di Kantor Bawaslu Kabupaten Malang beberapa waktu lalu. (Foto: Dok. JatimTimes) 

MALANGTIMES - Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Malang telah menindak  30 pelanggaran pilkada.  Jumlah penindakan itu terbentang pada  tahapan kampanye yang berlangsung mulai  26 September hingga 5 Desember 2020, 

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang Wahyudi mengungkapkan bahwa sekitar 30 pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang telah diproses hingga ke tahapan Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) ddi Kabupaten  Malang. 

"Ada sekitar 30 yang sudah ditangani oleh Divisi Penindakan dan Pelanggaran. Artinya sudah ada penangan hingga ke tingkat Gakkumdu," ungkap Wahyudi, Selasa (8/12/2020). 

Laporan yang diterima dan menjadi temuan oleh Bawaslu Kabupaten Malang tersebut terdapat jenis yang beragam. Mulai pelanggaran yang dilakukan ASN (aparatur sipil negara) hingga pembagian sembako yang bertujuan mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon (paslon). 

"Salah satunya bagi-bagi sembako. Tapi kalau macamnya, dari catatan yang dihimpun, banyak jenisnya," ujarnya. 

Tetapi, dalam  prosesnya di Bawaslu Kabupaten Malang, juga terdapat beberapa laporan atau temuan yang tidak memenuhi unsur piadana pemilu. Sehingga selanjutnya akan dijadikan pengawasan lebih lanjut dalam tahapan Pilkada Kabupaten Malang 2020. 

"Ada beberapa tidak memenuhi unsur pidana pemilu. Jadi resumenya dijadikan bahan pengawasan dan itu juga memang bentuk pengawasan Bawaslu," terang Wahyudi.  

Sementara itu, di saat momentum masa tenang yang berlangsung sejak 6 Desember 2020 lalu, Bawaslu Kabupaten Malang telah mencatat setidaknya terdapat sekitar 10 pelanggaran yang telah ditindak.  Salah satunya pembagian sembako yang dilakukan oleh orang-orang mengatasnamakan lembaga pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Malang. 

"Ada juga pelanggaran yang berujung pada penertiban APK (alat peraga kampanye, red). Itu yang paling banyak dari paslon yang diusung partai politik," ungkapnya. 
 

Topik
Bawaslu Kabupaten MalangPelanggaran PilkadaKampanye

Berita Lainnya

Berita

Terbaru