Money Politics di Pilkada Malang, Sri Untari: Bertebaran Amplop, Astaga Banyak Uangnya

Dec 08, 2020 21:46
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari (kiri) bersama Ketua Tim Kampanye Malang Makmur Darmadi saat ditemui awak media di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Selasa (8/12/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes) 
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari (kiri) bersama Ketua Tim Kampanye Malang Makmur Darmadi saat ditemui awak media di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Selasa (8/12/2020). (Foto: Tubagus Achmad/MalangTimes) 

MALANGTIMES - Banyaknya peredaran money politics atau politik uang saat momentum hari tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2020 membuat beberapa pihak tercengang.  Mereka heran atas  banyaknya amplop money politics untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Malang. 

Salah satunya datang dari Sekretaris DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PDI Perjuangan Jawa Timur Sri Untari. Untari mengungkapkan bahwa pihaknya kaget dengan praktik money politics yang ada di Kabupaten Malang. 

"Wah terkait money politics, saya kaget di Kabupaten Malang bertebaran amplop di mana-mana. Astaga banyak banget uangnya yang dibagikan," ungkapnya ditemui awak media di Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Selasa (8/12/2020). 

Selain itu,  praktik money politics juga diperkuat oleh pengumpulan barang bukti oleh Tim Hukum Paslon SanDi (Sanusi-Didik Gatot Subroto) dan BBHAR (Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang.  "Tim Hukum Paslon SanDi dalam masa tenang juga telah menemukan praktik money politics oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujar Untari. 

Wanita yang juga merupakan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi Jawa Timur ini juga telah menginstruksikan kepada seluruh kader PDI Perjuangan yang bertugas di lapangan agar terus memantau pergerakan dan peredaran praktik money politics atau pelanggaran lainnya.  "Jika ditemukan paktik money politics, kami  instruksikan para kader untuk menangkap lalu berikan kepada petugas yang berwenang," ujarnya. 

Untari juga minta  para kader di lapangan bekerja sama dengan pihak panitia pengawas kecamatan untuk memeprmudah penanganan temuan pelanggaran yang terjadi.  "Tinggal nanti laporan dan nanti akan ditindak di Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu, red)," ucapnya. 

Disinggung mengenai banyaknya praktik money politics karena lemahnya pihak panwascam, Untari pun mengatakan bahwa jumlah orang-orang yang melakukan praktik money politics lebih banyak dari jumlah panwascam yang ada di Kabupaten Malang. 

Selaim itu,  Untari menegaskan dan menjamin bahwa para kader PDI Perjuangan di Kabupaten Malang tidak akan melakukan tindakan-tindakan praktik money politics atau pelanggaran lainnya. 

"Praktik-praktik seperti itu bukan jati diri PDI Perjuangan. Kami akan kehilangan jati diri bangsa karena suara kita bisa dibeli. Kami bersama paslon SanDi tidak ingin seperti itu," tutupnya.

Topik
Money PoliticsPemilihan Kepala DaerahPilkada Kabupaten Malang

Berita Lainnya

Berita

Terbaru